DENPASAR  – Proses rekrutmen pegawai RSUD Bali Mandara mengundang pertanyaan dan kecurigaan anggota DPRD Bali.

Dalam rapat kerja antara DPRD dan Gubernur Bali pada Senin (10/4/2017) di Gedung DPRD Bali, Denpasar, proses rekrutmen itu mendapat sorotan tajam dari sejumlah anggota Dewan. Rapat pun berlangsung sengit.

Selain para anggota DPRD dan Gubernur Bali, rapat kerja itu juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali Cokorda Ngurah Pemayun yang juga Ketua Panitia Rekrutmen Pegawai RSUD Bali Mandara, serta Kepala BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Provinsi Bali Ketut Rochineng.

Sebelumnya, di media sosial (medsos) juga muncul ‘curhat’ dari seorang pemilik akun yang mempertanyakan obyektifitas proses rekrutmen di rumah sakit milik Provinsi Bali itu, yang disebut-sebut bakal berstandar internasional.

Anggota Komisi I DPRD Bali dari Fraksi Golkar, IGK Kresna Budi, mempertanyakan kenapa ada peserta mendapat rangking tinggi pada Tes Kompetensi Dasar (TKD) dengan sistem Computer Assisted Test/CAT (tes berbasis komputer) tidak lolos ke seleksi tahap berikutnya atau tahap akhir, yakni tes kesehatan.

Sorotan senada dilontarkan oleh anggota Komisi IV DPRD Bali, Gusti Putu Budiarta.

Dia mengungkapkan bahwa hasil rekrutmen sejauh ini justru mengundang kecurigaan dari masyarakat.

“Dari hasil Tes Kemampuan Dasar dengan sistem CAT itu disusun rangking, ada urutan dari nilai tertinggi hingga lebih rendah. Tetapi ternyata, semua peserta lolos TKD, dan diikutkan tes wawancara,” ucap Budiarta dengan nada keluhan dalam rapat di Ruang Rapat Gabungan DPRD Bali itu.

Nyoman Adnyana dari Komisi I DPRD Bali juga menilai ganjil proses rekrutmen pegawai RSUD Bali Mandara.

Awalnya diumumkan bahwa IPK (Indeks Prestasi Kumulatif) pelamar disyaratkan minimal 3.

Kemudian direvisi, IPK tidak dibatasi.

Kejanggalan lain, nilai hasil TKD tinggi, tapi gagal berlanjut karena tidak lolos tes wawancara.

Sementara, ada yang hasil TKD-nya tidak tinggi, tapi malah lolos dengan alasan tes wawancaranya mendapat nilai bagus .

“Kita kan mengutamakan kemampuan pegawai yang memadai, itu semestinya diperoleh melalui TKD. Namun, kenapa yang nilai TKD-nya tinggi justru tidak lolos,” ucap Adnyana dengan nada bertanya.

Ketua Komisi I DPRD Bali, Ketut Tama Tanaya juga menilai ada yang tidak beres dalam proses rekrutmen di RSUD Bali Mandara.

Selain syarat IPK, hal lain yang dia anggap sebagai ketidakberesan adalah soal jadwal.

Awalnya disebutkan bahwa pengumuman pada Agustus, kemudian dimajukan, tapi lantas diundur kembali.

“Justru kita ingin menjaga kepercayaan masyarakat. Kalau seperti ini proses rekrutmennya, kualitas pelayanan rumah sakit ini jadi pertanyaan nanti. Apakah betul orang-orangnya nanti berkualitas di sana? Sistem CAT kan sebetulnya sangat fair, karena berbasis komputer. Nilai muncul secara obyektif. Tetapi setelah tes wawancara, muncul tanda-tanya. Katanya, ada yang mendapat nilai tinggi di TKD namun tidak lolos gara-gara tes wawancara. Kenapa kok bisa? Rumah sakit ini dirancang berstandar internasional. Tapi kalau awalnya sudah begini, maka sungguh memprihatinkan,” papar Tama Tanaya.