NASIONAL

Politikus PDIP Junimart Girsang Minta Kepastian Hukum Atas Kasus Dugaan Korupsi Payment Gateway

Jakarta.Jarrakpos.com. Anggota DPR sekaligus sebagai politikus PDIP Junimart Girsang meminta kepolisian memberi kepastian hukum atas kasus dugaan korupsi payment gateway.

Kasus itu melibatkan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Denny Indrayana.

Perkara ini dan ditangani Polda Metro Jaya serta Kejati DKI. Denny sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka tipikor.

Junimart mengatakan kasus ini sudah bertahun-tahun ditangani Polda Metro Jaya. Namun, tak ada kejelasan mengenai kasus tersebut.

“Polri dengan Presisinya wajib transparan menyampaikan ke publik sudah sampai sejauh mana proses penyidikan kasus PG ini. Hal ini sangat perlu demi keadilan dan kepastian hukum,” kata Junimart dalam keterangan tertulis.

Baca juga:  Penghargaan: Buleleng, Kabupaten Terbaik Pelaksanaan Program Pamsimas III 2021

Junimart menyampaikan kasus ini sempat membuat heboh di era pemerintahan SBY. Akan tetapi, kasus tersebut malah mengendap. Ia menyebut pegiat antikorupsi pun diam.

Dia menyarankan Polri untuk menjelaskan ke publik soal penanganan kasus tersebut. Ia berkata harus ada persamaan kedudukan di hadapan hukum.

“Kalau memang Penyidik tidak dapat memenuhi petunjuk-petunjuk Jaksa dalam rangka pratut (prapenuntutan), sebaiknya perkaranya diberhentikan saja supaya hak seseorang tidak tersandera,” ucap Junimart.

Dari media beberapa kali coba menghubungi Denny Indrayana guna meminta tanggapan usai Junimart menyinggung kasus lama itu.

Baca juga:  Pakar & Guru Besar Hukum, Aktifis Anti Korupsi Hingga Budayawan Dukung Jaksa Agung ST Burhanuddin Si Pemberantas Korupsi Lawan Kriminalisasi

Denny tak menyampaikan sepatah kata pun saat dihubungi via pesan singkat. Ia juga tak mengangkat telepon.

Denny hanya mengirim dua salinan keterangan pers soal oligarki tambang di Kalimantan Selatan.

Salah satu di antaranya berjudul “Presiden Jokowi, Haji Isam, Advokat Jurkani, dan Politik Bisnis Batu Bara di Kalimantan Selatan”.

Kasus payment gateway bergulir pada 2015. Kasus bermula dari peringatan Kementerian Keuangan saat Kemenkumham hendak menerapkan sistem pembayaran elektronik dalam pengurusan paspor.

Payment gateway mengharuskan wajib bayar mengeluarkan biaya tambahan sebesar Rp5.000.

Baca juga:  Jelang Akhir Tahun 2021, KAKANWIL Bersama PIMTI Berikan Penguatan Pada Jajarannya Di Wilayah Bogor Raya

Padahal, peraturan menteri keuangan melarang pungutan tambahan untuk penerimaan negara bukan pajak.

Denny terseret kasus itu sebagai pimpinan proyek. Kepolisian menyebut Denny berperan dalam penunjukan vendor.

Beberapa saat setelah panggilan kepolisian, Denny ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi payment gateway.

Dengan demikian, Junimart berharap, agar Polri dengan konsisten dapat merealisir nilai-nilai presisinya dalam kasus tersebut. “Untuk itu sekali lagi, kami minta Polri dengan konsisten merealisasi nilai-nilai presisinya,” ucap Junimart berharap.

 

 

 

Sumber : Jarrakpos Official
Editor : Kurnia

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Back to top button