DAERAH

PHDI Pusat Lamban, Didesak Bubarkan ISKCON/Hare Krisna di Seluruh Bali


Denpasar, JARRAKPOS.com – Sejumlah komunitas organisasi Hindu yang tergabung dalam Forum Taksu Bali Dwipa, mendesak PHDI membubarkan serta mencabut pengayomannya terhadap ISKCON/Hare Krisna di seluruh Bali dan menutup semua ashram yang ada di Bali dan Indonesia. Mereka juga mendesak untuk melakukan Mahasaba Luar Biasa PHDI agar bisa memutuskan masalah Hare Krisna secepatnya. Mereka bahkan menuntut PHDI Bali menyatakan mosi tidak percaya terhadap PHDI Pusat yang disebut lamban, serta menegaskan kehadirannya ke PHDI adalah sebagai rasa sayang terhadap PHDI.

Bila PHDI tetap mengayomi HK/ISKCON, mereka menyatakan akan membentuk PHDI sendiri, didukung oleh Puri-puri seluruh Bali. Yang bicara dari delegasi antara lain Surya Anom dari Swastika Bali, Nyoman Wisna dari Taksu Bali Dwipa dan dua Sulinggih. Delegasi FTBD tersebut diterima Ketua PHDI Bali Prof IGN Sudiana, Sekretaris PHDI Putu Wirata Dwikora, Ketua Tim Kerja Gede Rudia Adiputra, Sekretaris Tim Made Arka dan seluruh personalia. Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Sekretaris PHDI Bali, Putu Wirata Dwikora mempersilakan mereka ikut membenahi PHDI, dengan masukan yang konstruktif.

Baca juga:  Giri Prasta Kedepankan Edukasi, Daripada Denda Tanpa Masker Rp100 Ribu

Soal HK, sudah dilaporkan ke PHDI Pusat, yang mengeluarkan Surat Pengayoman yang dipersoalkan. Adapun jawaban Ketua Umum PHDI Wisnu Bawa Tenaya saat ditemui di Jakarta, akan melakukan koordinasi internal dengan Dharma Adhyaksa, Ketua Sabha Walaka, Pengurus Harian, sementara secara eksternal dengan lembaga terkait seperti Kejaksaan, Gubernur Bali, Polda Bali, Pangdam Udayana, Majelis Desa Adat, dan instansi terkait lain.

‘’Soal tuntutan untuk reformasi PHDI, silakan dengan cara menyiapkan masukannya, sampaikan nanti dalam Mahasabha 2021, disana nanti hadir 1000 orang peserta dan peninjau. Usahakan agar bisa menjadi peserta atau peninjau Mahasabha dan sampaikan konsep reformasi itu di forum Mahasabha nanti,’’ kata Putu Wirata Dwikora.
Membenahi PHDI memang merupakan kewajiban semua umat Hindu, baik yang didalam sebagai pengurus maupun yang diluar. Agar reformasi dan pembenahan PHDI itu nyata dalam bentuk aksi, lanjut Putu Wirata, AD/ART-nya. Dalam organisasi, pengurus bekerja tunduk AD/ART sebagai konstitusi organisasi.

Baca juga:  Deteksi Dini Covid-19, Jasa Raharja Bali Rapid Test Karyawan

Putu Wirata juga sempat menyinggung status PHDI sebagai ormas/perkumpulan tidak seperti Majelis umat agama lain seperti MUI misalnya. ‘’Kami dapat data dari Sekretaris Umum PHDI Pusat, PHDI, MUI dan lembaga umat lain pun semuanya terdaftar sebagai ormas dan itu sudah ada pada tahun 1986,’’ katanya sambil menunjukkan daftar organisasi termasuk organisasi keagamaan yang terdaftar sebagai ormas, sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Nampak dalam daftar itu ada PHDI, MUI, dan organisasi umat lainnya.

Soal tuntutan-tuntutan lain, misal desakan agar HK tidak diakui sebagai Hindu, atau dikeluarkan dari Hindu, PHDI Bali menyatakan, semuanya itu merupakan ranah PHDI Pusat untuk memutuskannya, apakah melalui Pasamuhan Agung, Pasamuhan Sabha Pandita ataukah Mahasabha.
‘’Kalau semeton menilai PHDI Pusat lamban, kami siap mendampingi untuk langsung ke PHDI Pusat,’’ imbuh Sekretaris Tim, Made Arka. Namun, mereka menolak untuk datang ke PHDI Pusat dan meminta Ketua Umum PHDI lah yang datang ke Bali menemui masyarakat yang sedang gerah terhadap fenomena Hare Krisna yang ramai di Bali.

Baca juga:  MDA Kukuhkan Ny Putri Suastini Koster sebagai Manggala Utama Pasikian Paiketan Krama Istri Desa Adat di Bali

Di PHDI Bali, dengan kewengan yang ada, sudah dilakukan langkah-langkah. Antara lain menyerap aspirasi umat yang menolak maupun yang meminta HK diberikan pembinaan, meminta Dirjen Bimas Hindu menarik buku-buku yang diduga bermuatan ajaran HK, dan Dinas Pendidikan Kab. Bangli dan Kota Denpasar, sudah melakukan penarikan buku-buku yang dipermasalahkan, setelah berkoordinasi dengan PHDI Bangli dan PHDI Kota Denpasar.

‘’Kita melakukan hal yang menjadi kewenangan PHDI Bali bersama PHDI Kabupaten/Kota, dan menyerahkan ke PHDI Pusat untuk yang merupakan kewenangan PHDI Pusat. Ini bukan soal melempar tanggung jawab, tapi itulah aturan struktural AD/ART PHDI. Kalau mau mengubahnya, itu kembali forumnya di Mahasabha yang akan datang,’’ sambung Made Arka. wir/ama/ksm


Close