1.000 Pekerja Luar Bali Nganggur, Gubernur Koster: Sebaiknya Mereka Diizinkan Pulang

Denpasar, JARRAKPOS.com – Gubernur Bali Wayan Koster selaku Ketua Gusus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Bali mengatakan, di Bali ada hampir seribu (1.000) warga luar Bali yang berprofesi sebagai tukang dan pekerja lainnya sudah tidak bekerja dan tidak ada tempat tinggal. Berkaitan dengan hal tersebut Gubernur Wayan Koster menyampaikan langsung kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nasional lewat video conference dari Gedung Gajah, Jayasabha, Denpasar, Minggu (3/5/2020).

Dalam Rapat Koordinasi Percepatan Penanganan Covid-19 bersama Gugus Tugas Nasional, Gubernur Wayan Koster memohon bantuan dan fasilitasi berkenaan dengan himbauan warga yang mudik terkait nasib para pekerja tersebut. Tanpa pekerjaan yang jelas di Bali dan tanpa tempat tingal sebaiknya diberikan izin untuk pulang ke daerahnya masing-masing. Terlebih kesemuanya sudah mengantongi surat dari Gugus Tugas Provinsi Bali.

Dalam kesempatan tersebut Ketua Gugus Tugas Nasional Doni Monardo mengatakan, akan segera berkordinasi dengan pihak pelabuhan di Jawa Timur agar nasib para pekerja di Bali yang akan kembali ke daerahnya bisa difasilitasi dan tidak lama terkatung-katung. Sementara menjawab kebutuhan untuk fasilitas uji SWAB di RS Udayana dan Kedokteran Warmadewa akan segera difasilitasi. “Dukungan untuk peralatan pendukung uji SWAB akan dikoordinasikan dengan Gugus Tugas Daerah untuk segera dilakukan distribusi alat,” jelasnya.

Pada kesempatan tersebut Gubernur Wayan Koster juga menyampaikan terkait Kartu Pra-Kerja serta bantuan sosial, yang diharapkan agar di Bali bisa lebih fleksibel dengan berbasis desa. “Di Bali kami mempunyai desa adat dengan Satgas Gotong Royongnya yang siap bergerak cepat untuk menyalurkan bantuan, terlebih mereka juga lebih tahu warga yang memang membutuhkan bantuan sosial. Lebih paham peta di lapangan,” terangnya.

Dilaporkan pula terkait persediaan pangan di Bulog dan lembaga lain di desa-desa, bahwa ketersediaan pangan memadai sampai enam bulan ke depan. Saat ini pasar tradisonal dan modern tetap dibuka dengan jam operasional yang terbatas dan menggunakan protokol kesehatan serta terus dipantau. Terkait pergerakan masyarakat di Bali, jika melihat di desa-desa adat karena aturannya sangat ketat pergerakannya tidak sampai 10 persen. “Hanya di kota Denpasar yang agak ramai, namun kami terus perketat agar pergerakannya semakin menurun,” ungkap Gubernur Koster. mas/ama/*