DAERAH

Segera Dibangun, Gubernur Koster Tinjau Penlok Kantor Majelis Desa Adat Provinsi Bali



Denpasar, JARRAKPOS.com – Keseriusan Gubernur Bali, Wayan Koster untuk memperhatikan desa adat ditunjukan bukan saja dengan mengeluarkan Perda No.4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. Namun juga telah merancang OPD khusus setingkat eselon II yang akan mengurusi desa adat, yakni Dinas Pemajuan Desa Adat. Karena itu dalam waktu dekat Gubernur juga akan membangun kantor untuk Majelis Desa Adat Provinsi Bali. Terbukti saat didampingi Kadis Pekerjaan Umum dan Kadis Perhubungan, Gubernur Koster meninjau penunjukan lokasi untuk pembangunan Kantor Majelis Desa Adat Provinsi Bali yang terletak di jln. Cok Agung Tresna, Renon, Denpasar, Kamis (15/8/2019).

Baca juga:  Wabup Sanjaya Sambut Kunjungan Penasehat DWP Pusat
1Mg#Bn-9/8/2019

Lokasi yang dipilih adalah lahan milik Pemprov Bali dimana bangunan sebelumnya pernah digunakan sebagai kantor Bawaslu Provinsi Bali itu akan dibongkar. Selanjutnya dibangun gedung 3 lantai untuk Kantor Bersama Majelis Desa Adat Provinsi Bali dan Majelis Kebudayaan Provinsi Bali, sedangkan Parisada sudah memiliki Kantor sendiri yang terletak di Jalan Ratna, Denpasar. “Dalam Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali berisi Bidang Prioritas Pembangunan Adat, Agama, Tradisi Seni dan Budaya, serta sesuai Perda No.4 tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali diperlukan Majelis Desa Adat yang berperan untuk melalukan pembinaan Desa Adat. Oleh karena itu harus memiliki kantor yang bagus dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai,” ujarnya.

Baca juga:  Gubernur Koster Wujudkan Mimpi MDA Tabanan, Pasca Puluhan Tahun Tak Ada Kantor

Baca juga : Gubernur Koster Buka Pameran Pembangunan 2019

Gubernur Koster juga menambahkan bahwa Pembangunan Kantor Majelis Desa Adat Provinsi Bali akan dilaksanakan tahun ini dengan memakai dana CSR. “Pembangunan Kantor Majelis Desa Adat Provinsi Bali akan dilaksanakan tahun ini dengan memakai dana CSR dari Badan Usaha Milik Negara Pusat dan Daerah, tidak menggunakan anggaran APBD,” tandasnya. CSR perusahaan yang disasar, diantaranya perbankan, mulai dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali, Bank BRI, BNI, Mandiri, dan sebagainya. Bank Pembangunan Daerah Bali sudah bersedia mengalokasikan anggaran CSR untuk pembangunan kantor tersebut.

Baca juga:  Bupati Eka Tanam Bibit Sayuran dan Palawija
1Bl#Ik-9/8/2019

Sementara itu Gubernur juga akan mengundang BUMN lain untuk membantu pembangunan tersebut agar bisa selesai pada tahun 2020. Sementara itu, pembangunan Kantor Majelis Desa Adat Kabupaten Kota se Bali akan dimulai tahun 2020. ter/day/ama


Tinggalkan Balasan

Close