NASIONAL

Berlindung Di Aturan Lagi, Oknum Balap Kota Bandung Diduga Melakukan Pengkondisian Kegiatan.

BANDUNG, Jarrakpos.com. Belum lama ini Pemerintah Kota Bandung telah melaksanakan tender untuk Belanja Pakaian Dinas Lapangan ( PDL) Pakaian Kerja dan Kelengkapan Operasional Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan senilai Rp. 2.437.655.000,-

Terkait pekerjaan tersebut LSM Baladhika Adhyaksa Nusantara ( LSM BAN ) telah mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa kegiatan tersebut terindikasi ada dugaan pengaturan dan pengkodisian dalam pemenangan lelang tersebut, terkait adanya kedekatan salah satu Oknum Pokja berinisial G dengan pihak pemenang yang menjadi kawan dekat dalam salah satu club mobil.

Baca juga:  KPK Gencar Kumpulkan Keterangan dan Bukti, Terkait Aliran Dana Untuk Formula E Yang Dikeluarkan Pemprov DKI

Atas kondisi tersebut tentunya ada pihak lain yang dirugikan yang seharusnya menjadi pemenang digugurkan.

Atas hal tersebut kami meminta Walikota Bandung untuk kembali mencopot oknum Pokja yang tidak profesional dalam melaksanakan tugasnya di Balap Kota tandas Yunan

Sementara itu Balap Kota Bandung dalam konfirmasi menyatakan sbb : Menindaklanjuti surat saudara tanggal 14 Oktober 2021 yang dikirim melalui media sosial (WhatsApp) Perihal Dugaan Ada Permainan Pokja Bernama Galih Menentukan Pemenang Tender Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Pakaian Kerja dan Kelengkapan Operasional Pengelolaan Sampah Tahun 2021, dengan ini kami sampaikan jawaban sebagai berikut :

Baca juga:  Peringati Hari Pahlawan, Lapas Kelas I Makassar Adakan Acara Ikrar Setia Kepada NKRI Bagi Napiter

1. Paket pekerjaan Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Pakaian Kerja dan Kelengkapan Operasional Pengelolaan Sampah pada DLHK dengan nilai pagu Rp. 2.437.655.000,00 dan nilai HPS Rp. 2.437.655.000,00 telah ditenderkan melalui aplikasi SPSE 4.4 secara transparan dan akuntabel, dimana bisa dilihat baik proses ataupun hasilnya oleh seluruh masyarakat;

2. Bagian Pengadaan Barang/Jasa telah memiliki Perwal Kode Etik dan Penanganan Pelanggaran Kode Etik Bagi Kelompok Kerja, sehingga apabila ditemukan hal-hal yang melanggar Kode Etik tersebut sudah ada prosedur dan aturan yang menjadi acuan untuk mengambil suatu kebijakan/keputusan.

Baca juga:  Penghargaan: Buleleng, Kabupaten Terbaik Pelaksanaan Program Pamsimas III 2021

 

Sumber : Jarrakpos Official
Editor : Kurnia

 

Tinggalkan Balasan

Back to top button