NASIONAL

Terkait Aduan Kasus Mafia Tanah Yang Libatkan ASN, KASN Keluarkan Rekomendasi Hukuman Disiplin Kepada Pejabat PPK

Jarrakpos.com. Baru-baru ini satu per satu kasus mafia tanah mulai terungkap ke permukaan, beberapa di antaranya melibatkan para aparatur sipil negara (ASN).

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sebagai lembaga pengawas ASN, menerima beberapa aduan terkait praktik mafia tanah tersebut.

Sebagai tindak lanjut, KASN telah mengeluarkan rekomendasi hukuman disiplin kepada pejabat pembina kepegawaian (PPK) terkait.

Lebih lanjut, Asisten Komisioner bidang Mediasi dan Perlindungan I Gusti Ngurah Agung Yuliarta Endrawan, SH, MH., menyebut, ASN umumnya memegang peran dominan dalam dua hal, yakni pengambil kesempatan atau kerja sama erat dengan pihak lain dan pengambil kebijakan yang mengarahkan pada prinsip pembiaran atas cara dan model kejahatan mafia tanah.

Baca juga:  Gubernur Ganjar Silaturahmi dengan Pimpinan Pusat Muhammadiyah

“Sebenarnya memang perlu dibangun sistem yang memadai, baik itu membangun sistem sumber daya manusianya yang saling terkait dan “berintegritas”. Tidak kalah penting adalah keteladanan dari seorang pimpinan, sistem pendaftaran digitalisasi, dan database yang andal yang akan menghindari pendaftaran bertemu langsung kecuali hal lain yang perlu pembuktian di lapangan,” terang Asisten Komisioner, Senin (17/1/2022).

Endrawan menambahkan, saat ini juga dibutuhkan sistem pengawasan yang sangat ketat dan saling mengawasi. Jika memungkinkan, sistem yang dibangun ke depannya adalah sistem internal yang baik ataupun bekerja sama dengan ekternal.

Baca juga:  Dianggap Mampu Memimpin Papua Barat, Mantan Anggota Komisi III DPR RI, I Putu Sudiartana Dukung Komjen Pol. Paulus Waterpau Jadi Gubernur

Banner Iklan Sariksa

“Dan yang tidak kalah pentingnya adanya one big data map policy antar pemangku kepentingan, supaya negara dalam organ pemerintah di dalamnya ada satu kesatuan dalam gerak dan langkah guna memberikan kepastian hukum,” jelas Endrawan.

“Pencegahan dan penindakan dengan inovasi yang tinggi harus dilakukan dengan konsekuen dan konsisten. Langkah diskresi diperlukan apabila terjadi sumbatan penyelenggaraan administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Kejujuran ASN, pelayanan yang baik dan berhasil guna serta santun diperlukan dalam bekerja sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN sekaligus memberikan marwah menjaga harkat, martabah, dan kehormatan ASN itu sendiri,” tutup Asisten Komisioner itu.

Baca juga:  Jaksa Agung Bongkar Mainan Lingkaran Petinggi Kementerian Perdagangan

 

 

Sumber : Jarrakpos Official
Editor : Kurnia

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Back to top button