Pantau Keamanan IMF-WB, Satpol PP se-Bali Bentuk Tim Patroli Gabungan


Denpasar, JARRAKPOS.com – Satpol PP Provinsi Bali bersama Satpol PP se-Bali membentukan Tim Patroli Gabungan untuk memantau dan menjaga ketentraman dan ketertiban dalam rangka mendukung pelaksanaan IMF-WBG 2018. Menurut Kepala Satpol PP Provinsi Bali, I Made Sukadana, SH tim gabungan ini akan mengecek kembali pemasangan baliho liar yang belum ditertibkan menjelang International Monetary Fund (IMF) dan World Bank Group (WBG) bulan Oktober mendatang.

Ik.22/9/2018

“Keberadaan baliho itu wajib ditertibkan agar tidak menganggu ruang-ruang publik, karena pemasangan yang sembraut akan bikin citra Bali yang tidak baik dimata dunia,” kata Sukadana di Denpasar, Jumat (5/10). Menurutnya, penataan baliho itu diperhatikan serius, terutama pada jalur-jalur protokol maupun obyek wisata. “Wajah kota/kabupaten sangat ditentukan penataan baliho,” ujarnya. Baliho dimaksudkan yang tidak berijin maupun alat peraga kampanye. Bahkan baliho Bali Tolak Reklamasi (BTR), meskipun sempat alami bersitegang pada sejumlah daerah.

Baca juga :

https://jarrakpos.com/2018/09/28/amankan-11-titik-rawan-imf-wb-satpol-pp-badung-mulai-patroli-24-jam/

Namun dengan melakukan pendekatan dan pengiriman surat, akhirnya mereka bersedia baliho tersebut diturunkan. Begitu juga pihaknya juga sempat melakukan penertiban ruas jalan yang digunakan para pedagang kaki lima maupun usaha ekonomi lainnya. Dalam penertiban itu, agar adanya sinergi semua komponen dalam mewujudkan hal tersebut dengan melibatkan TNI, Polri, Forum Prebekel dan Forum Pecalang Se-Bali. Selain itu, pelibatan Perlindungan Masyarakat (Linmas) juga kembali diaktifkan sehingga membantu menjaga ketertiban tingkat desa.

Ia didampingi Kepala Bidang Trantib Satpol PP Provinsi Bali, Dewa Nyoman Rai Darmadi menambahkan, pungutan sumbangan kemanusiaan yang kembali marak terjadi setelah bencana gempabumi dan tsunami Palu. Kegiatan tersebut diharapkan mengikuti prosedur yang berlaku dengan mendapatkan ijin dari Dinas Sosial Kota/Kabupaten dengan pertangungjawaban yang jelas dan transparan. “Mereka sebaiknya diarahkan pembuatan posko resmi dan tidak turun ke jalan,” ungkapnya.

Baca juga :

https://jarrakpos.com/2018/09/20/jelang-imf-wb-2018-satpol-pp-sapu-bersih-ratusan-baliho-liar-seluruh-bali/

Aksi itu agar tidak menganggu ketertiban umum, apalagi mobilitas dalam perhelatan IMF-WBG 2018 yang tinggi. “Jangan sampai ada masyarakat ataupun siapapun meminta-minta dijalan, itu sangat menagnggu sekali,” ungkapnya. Pengalaman sebelumnya pernah menertibangan pemungut sumbangan kemanusiaan erupsi Gunung Agung, ternyata digunakan berpoya-poya. Hal tersebut agar tidak terulang kembali ada pengutan yang mengkoordinir hanya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Disamping itu, pihaknya meminta agar penertiban gepeng-gepeng yang masih bekeliaran pada perempatan jalan raya. Pada kesempatan itu sejumlah masukan ditampung untuk dicarikan solusi. Dengan membentuk kesepakatan bersama sebagai Standard Operasional Prosedur (SOP) yang ditaati bersama. aya/ama

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *