Izin Penlok Belum Turun, Bandara di Kubutambahan Terancam Batal


Buleleng, JARRAKPOS.com – Rencana pembangunan Bandara Internasional Bali Utara (Buleleng) yang dipastikan akan segera dibangun di tahun 2019 nanti masih tanda tanya. Padahal kepastian bandara ini dibangun menyusul, izin Penentuan Lokasi (penlok) Bandara Buleleng dikabarkan akan segera turun. Lokasi pembangunan bandara yang mengambil titik di darat disebut-sebut berada di wilayah Kecamatan Kubutambahan, namun sampai sekarang juga belum jelas. Kabarnya lagi, dari total 600 hektar lahan yang diperlukan, hampir 420 hektar menggunakan lahan milik desa adat setempat, sehingga berpotensi mengalami kendala untuk dikelola untuk membangun bandara.

Sebelumnya itu juga ada pernyataan yang disampaikan langsung Gubernur Bali, Dr. Ir. Wayan Koster, MM pada Kamis (1/11/2018). Pembangunan bandara dipastikan berada di darat, dengan luas lahan 600 hektar, dimana 370 hektar lahan milik desa adat Kubutambahan dan 50 hektar lahan milik desa adat Sanih. Sisanya adalah lahan milik masyarakat di desa Kubutambahan, Bulian, Depeha dan lainnya. Kepastian bandara dibangun di Buleleng yang disebut-sebut akan dibangun pada tahun 2019 nanti, setelah adanya kesepakatan antara Pemkab Buleleng, Pemprov Bali, dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI. Saat ini tahapan pembangunan Bandara Bali Utara sudah sampai pada penyusunan Feasibility Study (FS).

Baca juga :

Diluar fakta dan kabar tersebut, nyatanya kepastian pembangunan bandara Bali Utara yang akan segera dilakukan itu, masih dianggap wacana oleh pihak desa adat Kubutambahan. Wacana itu sesungguhnya sudah sampai ke telinga para prajuru desa adat setempat, mengingat mereka sempat diundang Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana membahas rencana bandara ini. Bukan itu saja, para prajuru desa adat setempat sudah melakukan paruman di internal, mengingat pembangunan bandara akan memakai lahan adat. Hanya saja, ternyara mereka belum bisa memutuskan apakah menyetujui atau menolak rencana pembangunan bandara itu, lantaran izin penlok hingga saat ini belum turun dari pusat. Bahkan kabarnya mereka menolak bekerjasama dengan PT Pembari yang juga disebut-sebut menjadi investor bandara yang dibangun di darat ini.

Seperti diungkapkan, Klian Desa Pakraman Kubutambahan, Jero Gede Warkadea belum lama ini mengatakan, kini pihak prajuru desa adat Kubutambahan masih belum menentukan sikap, apakah setuju bandara dibangun di atas tanah adat atau tidak. Sebab kata Warkadea, hingga saat ini Penlok belum diterima. Menurut Warkadea, pihaknya masih menunggu izin penlok turun, sebelum nantinya mengambil sikap. Langkah ini diambil, mengingat rencana pembangunan bandara akan dilakukan di darat, sehingga ia ingin memastikan selama pembangunan tidak ada proses gusur-menggusur. “Kami dengar bakal dibangun di darat, tapi kami belum bisa dipastikan karena Penlok belum ada. Hitam diatas putih belum ada. Kalau sekarang kami sudah setuju, tahu-tahu pembangunannya harus menggusur pura, sangat riskan. Kami tidak akan mendukung kalau terjadi penggusuran atau relokasi pura,” kata Warkadea.

Baca juga :

Disinggung terkait lahan adat yang akan dipakai untuk pembangunan bandara, menurut Warkadea, pihak krama dan prajuru adat sepakat untuk tidak menjual tanah seluas kurang lebih 420 hektar itu kepada pihak pengelola, melainkan dengan sistem kontrak. “Kalau kontrak melalui HGB. Tidak mau dilepas. Kami tidak ingin nanti ada perkara berkaitan dengan status tanah, karena pasti akan menimbulkan situasi tidak kondusif,” jelas Warkadea. Sementara Sekda Buleleng, Dewa Ketut Puspaka menjelaskan, pembangunan bandara merupakan kewenangan pusat. Sementara Bupati dan Wakil Bupati Buleleng hanya menyiapkan hal-hal yang diperlukan agar merealisasikan rencana tersebut. “Semua dilakukan dengan kerja keras dan berkoordinasi intensif. Dan ini langsung beliau (Bupati dan Wakil Bupati Buleleng, red) yang telah mengomando, karena ini menyangkut program yang sangat strategis,” ujar Sekda Puspaka.

Kendati begitu Puspaka mengaku, masih belum mengetahui pasti dimana titik yang sesungguhnya bandara Buleleng akan dibangun, sebab sampai saat ini Pemkab Buleleng belum mengetahui atau menerima izin penlok. Alternatifnya sambung Puspaka, hanya ada 2 pilihan yakni laut dan darat. Jikapun nanti izin penlok turun di darat, itu sudah pasti melalui mekanisme. Untuk itu Puspaka mengaku, kini masih menunggu pemerintah pusat untuk menurunkan izin Penlok. “Kan cuma ada 2 pilihan, laut dan darat, yang mana ini. Tapi tentunya kami masih menunggu, karena penetapan lokasi itu kewenangan pusat. Apa syaratnya dan kriteria, itu mereka sudah punya alternatif pada siapa dijatuhkan penlok ini. Kami berdoa semoga bisa terwujud,” pungkas Sekda Puspaka. har/ama

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Komentar pada artikel ini

  • Sabtu, 17 November 2018 2:36 am pada 2:36 am
    Permalink

    Thanks for your marvelous posting! I seriously enjoyed reading it, you could be a great author.I will
    be sure to bookmark your blog and definitely will come back very soon.
    I want to encourage continue your great job, have a nice holiday weekend!

    Balas
  • Kamis, 15 November 2018 6:40 pm pada 6:40 pm
    Permalink

    If some one desires expert view regarding blogging and site-building afterward i
    propose him/her to go to see this blog, Keep up the
    nice job.

    Balas