Perjuangan Tak Berhenti, Semeton Driver Kuta Bersatu “Harga Mati” Tolak Taxi Online


Kuta, JARRAKPOS.com – Perjuangan penolakan hadirnya taxi online di Bali semakin besar. Kali ini bahkan ditunjukkan dengan meleburnya 1.500 sopir taxi konvensional di Kuta dalam wadah Semeton Driver Kuta Bersatu (SDKB) menyatakan “harga mati” menolak angkutan berbasis online. Ditegaskan Ketua LPM Kuta, I Gusti Agung Made Agung selaku Ketua Panitia Pengukuhan SDKB mengatakan lahirnya paguyuban ini untuk menunjukkan bahwa ada banyak sopir taxi konvensional yang menolak kehadiran taxi berbasis aplikasi di Bali. Para sopir konvensional menilai mereka memiliki komitmen kuat untuk menjaga dan mempromosikan pariwisata Bali sementara kehadiran taxi online hanya berorientasi pada keuntungan jangka pendek. “Kami menolak kehadiran taxi online di Bali. Sudah tidak sesuai SOP dalam pengembangan pariwisata,” jelasnya dalam acara pengukuhan di Gedung Graha Budaya Lotring, Kuta, Minggu (10/2/2019) sore.

Hadir dalam kesempatan tersebut Anggota DPRD Kabupaten Badung, Ni Luh Gede Sri Mediastuti, SE, sebagai wakil rakyat ia mengatakan mendukung apa yang dilakukan sopir konvenaional untuk memperkuat alasan menolak taxi online. SDKB yang merupakan peleburan 60 paguyuban sopir konvenaional telah menyampaikan aspirasinya bahwa mereka beroperasi di lingkungan atau di pangkalan masing-masing sejak lama bahkan ada yang sudah puluhan tahun. Penolakan atas taxi online dinilai sangat beralasan karena selama ini para sopir konvensional beroperasi karena adanya kerjasama dan ketentuan termasuk berkontribusi kepada instrumen adat serta mematuhi dari sisi regulasi dari pemerintah. Sementara taxi online banyak yang beroperasis secara ilegal serta kontribusinyanya bagi peningkatan kualitas pelayanan dan promosi pariwisata dinilai sangat rendah. “persaingan utamanya karena harga sudah membuat situasi menjadi sangat buruk. Sekarang taxi online sudah dinilai sebagai pengganggu payuk jakan (mata pencaharian sopir lokal, red). Melalui perkumpulan ini kebersamaan bisa dilakukan. Setiap driver punya pangkalan, ada perbedaan tarif ini perlu ada kesepakatan. Visi-misi dilakukan dengan baik untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi wisatawan,” jelasnya.

Baca juga :

Pertama Kalinya Sosok Gubernur Berani Temui Ribuan Sopir Konvensional, Siapkan Sistem Modernisasi Jasa Transportasi

Senada dengan itu juga dikatakan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Badung Made Badra. SDKB dikatakannya sudah menjadi salah satu stake holder Dinas Pariwisata dalam ikut menggerakkan sektor pariwisata di Badung dan Bali pada umumnya. Para sopir konvensional memiliki andil untuk mewujudkan capaian PAD Badung sebesar Rp 6,7 triliun. Para sopir konvesional dinilai sangat berperan mengantarkan wisatawan ke berbagai destinasi dengan layanan hospitality yang baik. Kendati demikian ditengah perkembangan zaman yang mengarah pada era digitalisasi atau dengan aplikasi e-commerce, semua pihak diharapkan mampu menyikapinya dengan bijak. Berbenah diri dalam meningkatkan daya saing di sektor transportasi dipastikannya sebagai kebutuhan masyarakat dan wisatawan saat ini. “Saya menitipkan upaya dalam mempromosikan pariwisata Badung agar terbangun citra positif melalui layanan yang baik dan ramah-tamah sesuai dengan konsep sapta pesona. Pencitraan pariwisata di ujung tombak para sopir. Harus mampu memberikan kepastian tarif saat menghendle tamu, jangan sampai ada complain,” harapnya.

Ketua Umum Bali Transport Bersatu (BTB), Nyoman Suwendra dalam kesempatan terebut kembali mengecam beroperasinya taxi online di Bali. Ditegaskannya BTB bersama seluruh paguyuban sopir konvensional di Bali satu visi satu misi menolak taksi online yang beroperasi yang dinilai meresahkan anggotanya. Menurutnya sopir konvensional di masing-masing pangkalan yang bernaung di bawah banjar adat maupun desa adat sudah banyak berkontribusi bagi budaya dan adat untuk memajukan pariwisata yang bekesinambungan. Ia juga menegaskan pertemuannya dengan Gubernur Bali Wayan Koster bersama ratusan sopir konvensional beberapa waktu lalu belum berbuah solusi sesuai yang diharapkan. “Kami ada sejak dulu. Tentu saja tarif online sangat merugikan kita. Itu alasan kami menolak adanya taxi online yang ada di Bali. Di pangkalan kami berkontribusi kepada adat. Harapan dari kami kepada pemerintah yang terkait biar bisa mendengarkan keluhan kami yang dibawah menolak adanya taxi online yang beroperasi di Bali. Walaupun ada solusi-solusi kemarin begitu saya rasa belum final itu,” bebernya. eja/ama

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Komentar pada artikel ini

  • Jumat, 15 Februari 2019 3:13 pm pada 3:13 pm
    Permalink

    sy sangan setuju dngn keputusan desa adat kuta utk menolak taxol.. taxol sangat tdk pantas dibali.. krn bali tdk sama dngn propinsi lain.. karena bali punya keunikan adat isti adat dan budaya yg harus dirawat dan dilestarikan, wisatawan yg berkunjung kebali hampir semua datang kebali krn keunikan adat isti adat hindu dan budayanya.. taxol hanya menguntungkan pendatang luar bali, krn mereka tdk akan kena aturan adat dibali, sdngkn orang hindu, dmnpun mereka tinggal, apapun pekerjaannya, secara personal wajib ikut menjaga dan melestarikan adat dan budaya bali, spt kena ayah2an, peturunan, dan lain2… taxol hanya keuntungan sesaat utk pendatang… bgt pariwisata bali sepi, dan tdk menguntungkan pendatang akan rame2 meninggalkan bali.. terus orang bali mau cari makan kemana… bali harusnya disamakan dngn aceh atau jogja, yg dpt perlakuan khusus dr pemerintah… bali harus diperjuangkan biar mendapatkan otonomi khusus, buat wakil rakyat atau caleg yg nantinya terpilih, yg paling penting harus diperjuangkan otonomi khusus, hapus ocersing dan tolak taxol.. agar pariwisata bali lebih bepmartabat dan masyarakat bali tambah sejahtera

    Balas