PARIWISATA

Cegah PHK, Parta Dorong Bank Pemerintah Beri Keleluasaan Fiskal Pengusaha Pariwisata



Jakarta, JARRAKPOS.com – Kunjungan wisatawan ke Indonesia, termasuk di Bali terus merosot, sejak merebaknya kasus penyebaran virus Corona. Masalah ini berdampak pada industri pariwisata. Tekanan berat tentu juga dirasakan para pengusaha di sektor industri pariwisata ini. Bukan tak mungkin mereka kesulitan membayar beban hutang di bank. Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, I Nyoman Parta mendorong bank-bank pemerintah (BRI, BNI, dan Bank Mandiri) melakukan langkah konkrit untuk mengurangi tekanan bagi para pengusaha di sektor pariwisata. Menurut dia, bank-bank pemerintah bisa melakukan penundaan pembayaran pokok dan strukturisasi hutang, atau kebijakan lainnya untuk meringankan beban para pengusaha pariwisata tersebut.

Baca juga:  Gubernur Bali Resmi Buka Pintu Masuk Wisatawan Nusantara
1bl-ik#5/2/2020

Hal ini disampaikan Parta saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN, dan Pegadaian, di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (24/2/2020) malam. “Bank-bank pemerintah perlu melakukan upaya untuk mengurangi tekanan, seperti tekanan beban hutang pengusaha industri pariwisata, dengan kebijakan penundaan pembayaran pokok dan restrukturisasi hutang, sehingga ada keleluasaan fiskal bagi para pengusaha untuk menghindari PHK (pemutusan hubungan kerja) terhadap pekerja pariwisata,” ungkap Parta asal Desa Guwang, Gianyar ini melanjutkan, bank -bank pemerintah perlu mengambil kebijakan itu agar fondasi pariwisata Indonesia khususnya Bali sebagai tujuan utama pariwisata, tidak runtuh.

Baca juga:  Siap Buka Pariwisata Internasional, Dispar Bali Verifikasi Online

Baca juga:

https://jarrakpos.com/20/02/2020/nyoman-parta-tagih-janji-erick-tohir-rencanakan-holding-bumn/

“Langkah ini perlu agar para pengusaha bisa melakukan relaksasi karena prediksi banyak pihak kondisi dampak isu corona ini akan berkisar enam bulanan. Kita tak ingin sampai terjadi PHK pekerja pariwisata karena beban hutang pengusaha pariwisata,” ujarnya. Dalam RDP itu, pendatang baru di Senayan yang “naik kelas” dari DPRD Bali pada Pileg 2019, ituga berbicara terkait Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan oleh bank-bank pemerintah. Menurut dia, penyaluran KUR itu sangat membantu masyarakat  dalam pengembangan usaha di sektor UMKM. “Khusus untuk KUR yang diberikan oleh hampir semua Bank Pemerintah (BRI, Mandiri, BNI) tentu ini akan sangat membantu rakyat, dan UMKM makin banyak,” kata Parta.

Baca juga:  Cok Ace: Pariwisata Bali Dibuka Bertahap dan Terbatas Kawasan Tertentu
1bl-ik#8/2/2020

Hanya saja, ia mengusulkan ada perlakuan berbeda untuk penyaluran KUR di sektor pertanian dan perikanan. “Saya mengusulkan agar khusus untuk KUR pertanian dan perikanan agar diperlakukan agak berbeda, berkaitan dengan karakter usahanya yang lebih lambat menghasilkan uang. Bertani dan pelihara ikan panen butuh waktu, jadi berilah bentuk KUR yang sesuai dengan karakter usahannya. Jangan disamakan dengan industri pengolahan, jasa produksi dan perdagangan yang lebih cepat mendapatkan hasil,” imbuhnya. tim/ama/jmg


Close