5 Lembaga Swadaya Masyarakat Kritisi Kebijakan Pencitraan Gubernur Jabar Ridwan Kamil

BANDUNG, Jarrakpos.com-Di saat masa pandemi covid 19 yang sedang mewabah disemua daerah di Indonesia jelas bukan hal yang baru untuk diketahui masyarakat jawa barat, namun ada satu keanehan kebijakan yang telah dilakukan pemerintah provinsi jawa Barat, yang mengusik nalar akal sehat dan rasa empati di masyarakat

Disaat semua Propinsi di Indonesia sedang mengencangkan ikat pinggang hingga kondisi anggaran keuangan daerah yang ada berdampak terkena recofusing namun beda halnya dengan Propinsi Jawa Barat

Gabungan 5 Lembaga Swadaya Masyarakat dan Ormas yakni ; Manggala Garuda Putih ( MGP), LSM Baladhika Adhyaksa Nusantara ( BAN), LSM Penjara PN, LSM Solusi dan LSM Transparansi Jabar yang menamakan Koalisi Anti Korupsi ( KAK ) kritisi pembangunan Mesjid Apung Al-Jabbar di Gede Bage Bandung Jawa Barat yang menelan anggaran sebesar Rp. 496.434.344.437.46,- dari APBD Propinsi Jawa Barat dan dimenangkan oleh PT. Adhi Karya ( persero) Tbk.

Menurut juru bicara Koalisi Anti Korupsi ; Tb Koko kepada wartawan ( 08/10/2021 ) Kami meminta penjelasan dari Gubernur Jawa Barat atas kegiatan paket tersebut ditengah pandemi covid19.

Disini kami memperhatikan bahwa pemerintah jawa barat dengan melaksanakan kegiatan tersebut dipandang terlalu memaksakan demi sebuah pencitraan belaka tanpa memperhatikan masyarakat kecil yang masih membutuhkan bantuan dari pemerintah Propinsi Jawa Barat dalam menghadapi kondisi dari dampak wabah covid 19.

Kami sangat menyadari bahwa pembangunan mesjid sebagai tempat ibadah sangatlah mulia, namun tidaklah tepat dengan situasi yang kondisinya di tengah pandemi covid sekarang ini, apa urgensi nya membangun mesjid dengan anggaran yang demikian besarnya hampir setengah trilyun ditengah pandemi covid 19 ?!… atas hal ini kami Gabungan 5 (lima) organisasi kemasyarakatan akan meminta penjelasan dari Gubernur Jawa Barat (RIDWAN KAMIL)

Dalam waktu dekat ini kami akan segera mengirimkan surat audensi kepada Gubernur Jawa Barat guna meminta penjelasan beliau selaku pemangku kebijakan tertinggi di Jawa Barat.

Agus satria (MGP) menambahkan saya sangat prihatin dengan apa yang telah dilakukan pemerintah, tujuannya baik tapi yang akhirnya masyarakat hanya gigit jari setiap program yang dilakukan pemerintah.

Jelas hal ini sangat tidak di benarkan dalam tatanan berkehidupan bernegara, apalagi yang namanya kepala daerah itu dipilih rakyat, jangan sampai kegiatan yang di maksud menjadikan satu peluang bagi para penikmat uang rakyat. Tandas agus satria

Kami dari 5 organisasi masyarakat telah sepakat bilamana surat audensi kami tidak di indahkan, maka kami akan melakukan aksi damai di Kantor Gurbernur Jawa Barat untuk meminta penjelasan hal yang di maksud di depan publik, tandas Yunan Buwana Ketum LSM BAN

Sebagaimana diberitakan media kompas (04/10/2021) PT Hutama Karya (Persero) melalui Divisi Gedung kembali mendapatkan kepercayaan untuk melanjutkan Proyek Pembangunan Masjid Raya Al-Jabbar yang akan menjadi salah satu ikon baru Provinsi Jawa Barat.

Masjid Al-Jabbar berlokasi di daerah Gedebage. Pembangunan proyek ini sempat tertunda sekitar 1,5 tahun akibat pandemi Covid-19.

Direktur Operasi II Hutama Karya Ferry Febrianto mengatakan sesuai arahan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat, Hutama Karya berkolaborasi dengan Adhi Karya akan melanjutkan finishing dari proyek yang sebelumnya sudah dibangun. ( Red )