Tingkatkan Indeks Ketahaan Pangan (IKP), Komisi II DPRD Provinsi Bengkulu Studi Banding Ke Jawa Barat

JABAR,jarrakpos.com-Untuk meningkatkan Indeks Ketahan Pangan (IKP) Provinsi Bengkulu, Komisi II DPRD Provinsi Bengkulu studi tiru dengan Dinas Ketahan Pangan dan Kehutanan Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat berhasil menaikkan IKP dari peringkat 23 menjadi 8.

Anggota DPRD Provinsi Bengkulu yang melakukan studi tiru ke dinas tahanan pangan dan peternakan provinsi Jabar ia lah, Suimi Fales, Yevri Sudianto, Sujono, Sri Rejeki, Usin Abdisyah Putra Sembiring, Irwan Iriadi, Holil anwar, Andrian, Muharamin, dan Heri Purwanto.

Anggota Komisi II DPRD Provinsi Bengkulu Usin Abdisyah Putra Sembiring mengatakan, Pemerintah provinsi Jabar berhasil menaikkan indeks pengeloaan kewaspadaan pangan dari urutan 3 menjadi 8. Pemprov Jabar telah memiliki sistem monitoring digital untuk melakukan pemetaan daerah rawan pangan berdasarkan laporan dari kabupaten dan Kota.

“Di Jawa Barat sudah ada Perda untuk penyaluran cadangan pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarkaat jika terjadi bencana sosial, bencana darurat, krisis pangan, bencana alam,” kata Usin

Lebih lanjut Usin mengatakan, didalam indeks ketahanan pangan tahun 2023 Provinsi Bengkulu berada pada posisi 23 dengan 72,27 indek ketahanan pangannya sedangkan jawa barat bisa merada pada posisi 8.

“Untuk dapat menaikan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) itu disini kita harus membuat program antar OPD, antar lembaga pusat yang ada didaerah dan program untuk BUMM dan BUMD untuk mengintervensi daerah rawan pangan di Provinsi Bengkulu,” ucapnya

Untuk melakukan intervensi daerah rawan pangan, Kata Usin, perlu melakukan validasi data kabupaten kota. Untuk melakukan intervensi itu perlu target lokasi, jenis bantuannya dan gerakan-gerakan pasar murah.

“Yang terpenting dalam melakukan intervensi ketahanan pangan itu, perlu adanya data yang valid sehingga program yang dibuat sesuai dengan kebutuhan daerah yang akan di intervensi. Daerah rawan pangan itu juga dapat dikolaborasikan dengan dengan pemetaan daerah stunting wilayah kabupaten kota dan provinsi. Program- program stunting itu merupakan usur penilian indeks ketahanan pangan,” ujarnya

Disampikannya, selama ini Provinsi Bengkulu hanya memberikan cadangan pangan itu untuk melakukan pembelian pangan pokok tertentu seperti beras hanya dilaksanakan Bulog. Kedepan diarapakan ada BUMD yang bergerak dalam logistik pangan dalam hal cadangan pangan.

Jadi BUMD Provinsi bisa dibentuk baru atau memaksimalkan BUMD untuk melakuakn penyaluran cadangan pangan dan memastikan stok pangan Provinsi,”pungkasnya