PARIWISATA
Tertibkan Praktek Pariwisata Tiongkok, Gubernur Koster Serap Aspirasi AMPB dan Asita Bali
[socialpoll id=”2522805″]
Kuta, JARRAKPOS.com – Gubernur Bali Wayan Koster masimakrama dengan Aliansi Masyarakat Pariwisata Bali (AMPB) di Kuta, Rabu (28/11/2018), bersama para tokoh pariwisata ini menyerap berbagai permasalahan terkait masterplan pembangunan kepariwisataan Bali, infrastruktur, persoalan sampah, kemacetan, persoalan moratorium pembangunan akomodasi, transportasi dan termasuk praktik jual beli kepala. Pada kesempatan tersebut, langkah penertiban praktik pariwisata Tiongkok oleh Gubernur Koster mendapat apresiasi dari AMPB.
Kehadiran Gubernur Koster didampingi Ketua PHRI, IGAN Suryawijaya yang juga sekaligus Ketua BPPB Kabupaten Badung. Tampak hadir dalam simakrama tersebut Ketua AMPB Gusti Kade Sutawa, jajaran Penasehat AMPB, Ketua Paiketan Krama Bali A.A. Suryawan Wirantha. Juga hadir Ketua Bali Villa Association, I Gede Ricky Sukarta, Wakil Ketua Umum DPP IHGMA I Made Ramia Adnyana, Perwakilan Bali Hotels Association, Ketua Divisi Tiongkok Dewan Pimpinan Pusat Asita Heri Sudarto, Bapak Eddy Sunyoto dan Candra Salim serta beberapa tokoh dari industry seperti Singapore Airlines, Febi Indah dan perwakilan STP Bali.
Baca juga :
Simakrama diawali dengan perkenalan semua peserta oleh Ketua AMPB, Gusti Kade Sutawa yang sekaligus menjadi moderator acara simakrama. Pada kesempatan tersebut secara khusus dibacakan beberapa masukan dari DPP Asita Divisi Tiongkok terkait pasar Tiongkok. Disebukan bahwa penurunan wisatawan ke Bali bukan diakibatkan oleh penutupan toko-toko sovernir. Dengan tutupnya toko toko itu keluhan wisatawan yang datang ke Bali akan berkurang dan secara perlahan pasar Tiongkok di Bali akan kembali normal. Penuruan kedatangan wisatawan Tiongkok datang ke Bali karena penurunan ekonomi Tiongkok. Hal ini mengacu pada pernuruan yang juga terjadi di Menado dan Rusia.
Wakil Ketua Umum DPP IHGMA I Made Ramia Adnyana dalam kesempatan tersebut juga menyampaikan oenurunan juga terjadi akibat tragedi oesawat jatuh yang terjadi beberapa waktu lalu yanh juga saat ini ada pada posisi low season. ASITA DPP Tiongkok dan AMPB Mendukung kebijakan Gubernur Bali dalam menegakkan aturan dalam menata toko-toko souvernir. Semua masukan ini disampaikan dalam bentuk surat resmi kepada Gubernur Bali yang secara langsung di serahkan Ketua AMPB, I Gusti Kade Sutawa.
Dalam kesempatan tersebut Gubernur Koster juga menjelaskan berbagai langkah yang akan diambil di bidang pariwisata sesuai visi “Nangun Sat kertih Lokha Bali”. Gubernur dengan sangat lugas menjelaskan telah melakukan upaya penataan kepariwisataan Bali yang akan didukung pembangunan infrastruktur yang terintegrasi. Termasuk moda transportasi darat, laut dan udara salah satunya dengan mulai dijerjakannya short cut menuju Baki Utara. Penataan lingkungan meliputi sungai, danau, dan laut serta mengembangan energy yang ramah lingkungan. Ternasuk didalamnya rencana pembangunan Bandara di Bali Utara untuk pemerataan pembangunan dan kepariwisataan.
Baca juga :
ASITA Heran Penurunan Wisman Tiongkok Kambinghitamkan Penutupan Toko “Shopping”
“Kita masih menunggu finalisasi dari tim ahli Gubernur Bali terkait ragulasi atau aturan untuk tata kelola beberapa aspek dalam menata Bali kedepan. Seperti Peraturan Gubernur terkait penggunaan buah lokal di hotel-hotel dan restaurant serta pengurangan penggunaan produk plastik sekali pakai,” jelas Koster. eja/ama
I ketut ardana
28/11/2018 at 8:39 pm
Gubernur Bali Bp. Koster sangat luar biasa gebrakan beliau untuk Pariwisata Bali khususnya dalam penataan kembali tataniaga pasar Tiongkok yang belakangan ini permasalahannya rame menghiasi berbagai media baik media konvensional maupun online. Saya selaku ketua Asita Bali mohon maaf tdk bisa hadir di Legian Beach Hotel bersama teman2 AMPB karena harus ada di RRI bersama bp. Wagub dalam acara interaktif dgn topik ” penataan destinasi wisata bali “. Kami mohon kpd pak Gubernur tindakan tegas yg bapak lakukan bisa dilanjutkan tdk hanya pasar Tiongkok tetapi juga pasar lainnya termasuk semua usaha2 illegal seperti transportasi, UJPW, pramuwisata, akomodasi, atraksi wisata semua itu harus ditindak tegas sehingga Pariwisata Bali ke depan bisa lebih baik lebih sehat tataniaganya, lebih memberikan manfaat bagi masyarakat Bali dan Nusantara.
Trimakasih
Ardana