Ketika Rakyat Dipertontonkan Kemerdekaan Palsu, Kebohongan Semakin Ugal-ugalan

JARRAKPOS.COM

Ditulis Oleh :
Heru Subagia
Pengamat Politik dan Sosial.
[email protected]

Riuh dan gemuruh perayaan HUT RI ke-79 serasa sepi dan mengkuatirkan. Ambyar ditelan dan ditelantarkan oleh situasi dan kondisi. Masyarakat nampak cuek dan kurang antusias menikmati dan merayakan kemerdekaan negara. Masyarakat sedang pesimis, loyo dan tidak peduli lagi untuk merayakan kegembiraan serta suka cita.

Kebahagiaan dan kebanggaan atas kemerdekaan yang sudah dinikmati 79 tahun silam dibiarkan hampa dan berlalu begitu saja. Secara Yuridis, Indonesia sepertinya sudah lepas dari penjajahan kolonial, namun demikian para pahlawan bangsa ini sudah berhasil mengusir dan memerdekakan dari cengkraman bangsa asing sedikit sekali mendapatkan penghargaan.

Apatisme masyarakat untuk menghargai HUT RI terlihat minimnya bendera dan ornamen merah putih terpasang di lingkungan mereka, rumah, tempat kerja. Pertanyaannya, mengapa masyarakat acuh dan minum perhatian untuk merayakan HUT RI, sebenarnya apa yang sedang melanda dan menjangkiti masyarakat Indonesia hingga meras tidak penting lagi mengenal dan merayakan lagi HUT RI?

Ketika keuangan anggaran negara sedang sekarat, setidaknya uang senilai Rp 88 Miliar dihabiskan untuk persiapan Pelaksaan Upacara Peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia atau HUT ke-79 Republik Indonesia yang berlangsung di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dan Jakarta.

Buat Presiden Jokowi, ritual HUT RI di IKN dijadikan landmark akhir kepemimpinan sebagai Presiden RI. Dipatenkan sebagai simbol legitimasi politik, menjadi pencapaian pembangunan ekonomi Indonesia sentris. HUT RI di IKN juga bisa dipahami sebagai atraksi sebuah pergelaran transaksi ekonomi dan politk yang dipersembahkan untuk para sahabat, keluarga dan juga pengusaha yang sudah memberikan kontribusi besar bagi kepemimpinan dan keberlangsungan Jokowi menjabat 2 kali sebagai Presiden RI.

Bagi Jokowi akan merasa puas dan bangga untuk pertama kalinya peringatan HUT RI digelar di IKN Nusantara. Jokowi telah sukses melampiaskan ambisi dan juga merealisasikan mimpinya agar bisa menggelar Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi di IKN. Dengan berbusana adat, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin upacara peringatan HUT RI di Istana Garuda IKN.

Dibalik mengagumi IKN dan perayaan HUT RI ke-79, kesemuanya terasa bergetar, bergemuruh dan meledakkan rasa nasionalis, perwujudan. Menjadi entitas kesadaran baik secara pribadi atau pun kolektif bagian pemilik bangsa. Namun demikian, kesemua asa dan rasa adalah palsu, dikubur oleh kuatnya pencitraan serta pengkondisian secara menyeluruh. Bangsa ini sudah final terbukti dalam kungkungan, cengkraman dan juga hanya dikendalikan oleh secuel individu berkuasa dan berpengaruh.

Kiamat kemerdekaan Indonesia sedang terjadi dan akan terus berlanjut. Masyarakat tidak merdeka secara utuh atau sempurna. Nyaris sekali jika hamparan masalah dan problematika melekat dalam sendi-sendi kehidupan baik yang prinsipal hingga penyerta. Seolah-olah rakyat harus memborong dan dipaksakan menerima keadaan buruk yang sedang menyelimuti masyarakat Indonesia dari Sabang ke Maraoke.

Di hari Kemerdekaan ke-79 adalah bukti sejarah sangat kelam dan suram, bagaimana bangsa Indonesia sedang merayakan kemerdekaannya di tengah titik nadir kegagalan dan keputusasaan sedang meledak. Baik rakyat dan pejabatnya sedang terjerembab dan sedang melakukan praktek-praktek kejahatan moral dan etika.

Produk pemilu baik legislatif dan eksekutif berakhir pada keputusan politik bersama yang menjerumuskan, keluar dari koridor cita-cita Reformasi. Kesepakatan dan justifikasi mengakibatkan produk kabijakan dan implementasi biaa dan timpang. Hanya akan mengakomodir siapa menjadi tuan dan pemodalnya. Oleh karenakan yang didapatkan adalah sebuah kemerdekaan untuk bersekongkol, berbagi peran dan akhirnya jatuh dalam kemiskinan kemerdekaan sesungguhnya.

DPR-RI adalah produk paling sesat dan gagal. Nyaris sempurna jika anggota dewan terhormat tersebut adalah produk demokrasi paling kotor dan jahat. Proses pileg secara keseluruhan gagal melahirkan legislator yang unggul profesional dan ideologis. Baik proses dari seleksi hinggga pencoblosan DPR dinodahi oleh praktek manipulasi, money politic, jual beli suatu penyelenggara dan caleg serta pengkondisian tertentu hingga proses pemili tersebut tidak layak dilegalkan.

Pada akhirnya DPR bekerja dan bertanggung jawab bukan ke pemilih atau setidaknya bertanggung jawab pada hati nurani, moralitas dan etika. Tidak atau minimnya menjalankan fungsi legislasi, menjalankan fungsi penganggaran dan pengawasan, merumuskan RAPBN 2025 untuk suksesi transisi pemerintahan, menyelesaikan banyak undang-undang strategis.

Pada kenyataannya, jalan tol yang dibangun justru menyedot penghasilan masyarakat, kenaikan tarif jalan tol terus melambung, sementara masyarakat sedang mengalami keterpurukan daya beli.

Justru berbagai sarana tranportasi berbayar pada akhirnya mencekik ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Bukan menyediakan infrastruktur yang ekonomis dan efesien justru berbalik arah mereduksi pendapat masyarakat.

Bagi Jokowi, selama 10 tahun masa pemerintah memberikan benefit berkelanjutan, mampu dianggap membangun sebuah fondasi dan peradaban baru, dengan pembangunan yang Indonesiasentris, membangun dari pinggiran, membangun dari desa, membangun dari daerah terluar. IKN adalah simbol proyek yang diklaim bahwa Indonesia bukan Jawa sentris.

Klam telah membangun 366 ribu kilometer jalan desa, 1,9 juta meter jembatan desa, 2.700 kilometer jalan tol baru, 6.000 kilometer jalan nasional, 50 pelabuhan dan bandara baru, serta 43 bendungan baru, dan 1,1 juta hektare jaringan irigasi baru.

Bukannya banyak bendungan salah sasaran hingga tidak berhasil mencukupi pasokan air lahan petani saat musim kemarau, bandara baru yang mangkrak, pelabuhan yang dibagun untuk infrastruktur tol laut juga sudah lumpuh dan tidak bermanfaat.

Koneksitas infrastruktur dianggap sebuah prestasi besar, menurunkan biaya logistik dari sebelumnya 24 persen menjadi 14 persen di tahun, meningkatkan daya saing dari sebelumnya peringkat 44 menjadi peringkat 27 di tahun 2024. Pertanyaannya, mengapa banyak mobil atau truk ekspedisi saat ini menumpuk berjejar di jalan -jalan nasional daripada memasuki jalon tol yang dibangun Jokowi?

Klaim keberhasilan Jokowi di bidang ekonomi yakni Jokowi menyatakan pertumbuhan ekonomi kita terjaga di kisaran 5 persen, walau banyak negara tidak tumbuh, bahkan melambat. Dikatakan oleh Jokowi, Wilayah Indonesia Timur seperti Papua dan Maluku justru mampu tumbuh di atas 6 persen dan Maluku Utara mampu tumbuh di atas 20 persen.

Sementara berbicara inflasi juga terkendali di kisaran 2-3 persen saat banyak negara mengalami kenaikan yang luar biasa, bahkan ada yang mencapai lebih dari 200 persen. Angka kemiskinan ekstrem mampu kita turunkan dari sebelumnya 6,1 persen menjadi 0,8 persen di tahun 2024. Angka stunting juga mampu kita kurangi dari sebelumnya 37 persen menjadi 21,5 persen di tahun 2023. Menurut Jokowi, Ttngkat pengangguran juga mampu tekan dari sebelumnya 5,7 persen menjadi 4,8 persen di tahun 2024.

Namun demikian, Jokowi lupa atau sengaja tidak menyinggung bagaimana lesunya ekonomi akibat kemerosotan ekonomi berturut-turut. Indikator ekonomi jeblok. Musuh pertumbuhan ekonomi yakni Deflasi sedang terjadi berturut-turut. Deflasi yang dialami Indonesia (mtm) dimulai pada bulan Mei 2024 sebesar 0,03 persen, kemudian lanjut ke bulan Juni 2024 sebesar 0,08 persen, dan terakhir terjadi pada bulan Juli 2024 sebesar 0,18 persen.

Dalam konteks kemerdekaan ekonomi, masyarakat Indonesia sudah masuk dalam fase jurang resesi. Namun demikian pemerintah masih menolak dan optimistis pertumbuhan ekonomi menjadi dewa kesejahteraan masyarakat. Dualisme persepsi ini menjadi contoh sebuah interaksi dan kontraksi negatif sehingga menimbulkan rasa ketidakpuasan dan juga ketidakpercayaan masyarakat ke pemerintah. Lebih ekstimnya rakyat sudah tidak percaya penyelenggara negara.

Apa yang disampaikan Presiden Jokowi Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR dan DPD RI dalam rangka HUT Ke-79 Proklamasi Kemerdekaan RI bisa saja dianggap sebagai kebohongan sistematis dan terstruktur.

Pidato Jokowi di Gedung Nusantara I Kompleks Perkantoran MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Provinsi DKI Jakarta, 16 Agustus 2024 hanya menjadi sebuah keniscayaan legalisasi kebijakan, menjadi barang mati yang dijadikan pertanggungjawaban di akhir masa jabatan.

Sejatinya merekalah dan termasuk Jokowi yang sudah merdeka secara mutlak. Dengan kewenangan kemerdekaan tersebut Jokowi sesuka hati mengubah konstitusi, menabrak UU, membuat proyek mercusuar dan tentunya jokowi mempunyai kemerdekaan untuk berbohong dan berspekulasi. (hds)