ICW Desak KPK Usut Tuntas Kasus Korupsi di Pemkab Cirebon Imbas Indeks Integritas Jeblok

JARRAKPOS.COM. CIREBON – Ketua Independent Corruption Watch (ICW) Kabupaten Cirebon, Andre Maman Roenza, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera mengusut tuntas dugaan korupsi yang menyebabkan indeks integritas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon terus menurun.

Dalam keterangannya, Andre mengungkapkan bahwa pihaknya telah beberapa kali menyuarakan kekhawatiran terkait rendahnya indeks integritas Pemkab Cirebon.

BACA JUGA : KPK Ultimatum Pemkab Cirebon Hingga Kinerja Inspektorat Disorot

“Sudah beberapa tahun yang lalu kami terus mengingatkan tentang penurunan indeks ini. Hasil survei telah membuktikan dugaan kami,” ujar Andre saat dihubungi jarrakpos.com pada Jumat 11 Oktober 2024.

Menurut Andre, hasil survei yang menunjukkan penurunan indeks integritas merupakan bukti nyata adanya praktik korupsi yang merajalela di lingkungan Pemkab Cirebon.

BACA JUGA : Ingkar Janji Soal Bayar Hutang Rp 46,5 Miliar, Sunjaya Seret Calon Bupati Cirebon Imron Rosadi ke PN Bandung

“Ini bukan hanya sekadar angka, tetapi mencerminkan kondisi pemerintahan yang buruk dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.

Oleh karenanya, Andre mendesak KPK untuk melakukan investigasi mendalam guna mengungkap seluruh jaringan korupsi yang terlibat.

BACA JUGA : Usai Uji Data Soal Temuan Dugaan TPPU, ICW Segera laporkan Bupati Cirebon Imron Rosadi ke KPK

“Kami berharap KPK dapat segera bertindak tegas dan menindak para pelaku korupsi. Jika dibiarkan, kondisi ini akan semakin parah dan menyebabkan kemiskinan semakin meningkat,” tuturnya.

Lebih lanjut, Andre mengungkapkan bahwa pihaknya telah memiliki sejumlah bukti yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan penyelidikan.

BACA JUGA : Mediasi Gugatan Sunjaya ke Imron Rosadi Soal Utang Rp46,5 Miliar Ditunda, Ini Penyebabnya

“Kami telah mengumpulkan berbagai data dan informasi yang cukup kuat untuk mendukung dugaan adanya praktik korupsi. Kami berharap KPK dapat segera menindaklanjuti laporan kami,” pungkasnya.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan sinyalemen serius terkait rendahnya integritas di pemerintahan Kabupaten Cirebon. Jawa Barat.

Hal ini terungkap setelah hasil survei penilaian integritas (SPI) tahun 2023 menunjukkan skor Kabupaten Cirebon berada di posisi paling bawah di Jawa Barat dengan skor 67,70.

Kabupaten Cirebon jauh di bawah rata-rata provinsi yang mencapai 71,23. Bahkan, skor nasional pun lebih tinggi, yakni 70,40. Temuan ini membuat lembaga anti rasuah itupun merasa perlu memberikan perhatian khusus pada Kabupaten Cirebon.

BACA JUGA : ICW Bakal Adukan Bupati Cirebon Ke KPK Soal Dugaan TPPU

Direktur Koordinasi dan Supervisi II KPK, Bahtiar Ujang Purnama, mengatakan bahwa rendahnya indeks integritas ini mengindikasikan adanya sejumlah masalah di dalam pemerintahan daerah.

“Area intervensi kami meliputi perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan APIP, manajemen ASN, pengelolaan BMD, serta optimalisasi pajak daerah,” ujar Direktur Koordinasi dan Supervisi II KPK, Bahtiar Ujang Purnama. ***