Connect with us

    POLITIK

    Anggaran Capai Rp51 Miliar, KPU KBB Dinilai Buruk Sosialisasi di Pilkada 2024

    Published

    on

    JARRAKPOS.COM. Bandung Barat – Hingga mendekati pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada 27 November 2024, sosialisasi calon bupati dan wakil bupati di Kabupaten Bandung Barat (KBB) dinilai masih minim sosialisasi.

    Padahal, Komisi Pemilihan Umum (KPU) KBB telah menerima anggaran sebesar Rp51 miliar dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat untuk mendukung pelaksanaan Pilkada 2024.

    Meski begitu, banyak warga yang mengaku belum mengenal para kandidat pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati KBB yang akan bertarung dalam Pilkada 2024, mendatang.

    Menyoroti hal tersebut, Pengamat politik dari Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani) Cimahi, Arlan Siddha, mengkritik strategi kampanye yang diterapkan oleh para calon, yang dinilai belum menyentuh wilayah-wilayah kecil di KBB.

    Advertisement

    Ia menilai bahwa pendekatan para calon yang tidak merata berpotensi menyulitkan upaya meraih dukungan masyarakat di daerah-daerah yang lebih terpencil.

    “Wilayah KBB cukup luas, dan dengan dana yang ada seharusnya bisa menjangkau lebih dalam. Namun, saya belum melihat adanya strategi yang menyentuh hingga ke simpul-simpul kecil di setiap wilayah,” ujar Arlan pada Selasa (29/10).

    Arlan juga menyarankan agar para calon memiliki “strategi satelit,” yakni jaringan pendukung aktif yang tersebar di berbagai wilayah. Tanpa dukungan ini, lanjutnya, blusukan atau kunjungan calon ke masyarakat akan sulit berdampak luas.

    “Seharusnya ada jaringan satelit di setiap daerah agar sosialisasi para calon berjalan lebih efektif,” tambah Arlan.

    Advertisement

    Selain kinerja para calon, Arlan menyoroti peran KPU KBB yang dianggap kurang optimal dalam mengenalkan kandidat kepada masyarakat.

    Menurutnya, dengan besarnya anggaran yang telah dialokasikan, KPU KBB seharusnya bisa melakukan sosialisasi Pilkada secara masif agar masyarakat lebih mengenal kandidat yang ada.

    “KPU harus masif dalam sosialisasi. Jika tidak, risiko masyarakat memilih tanpa mengenal para calon akan semakin besar,” ujar Arlan.***

    Advertisement