Kanwil Kemenkum Jabar Harmonisasi 4 Raperwal Kota Banjar: Perkuat Dasar Hukum Tata Kelola Daerah

JARRAKPOS.COM. BANDUNG – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Jawa Barat melaksanakan rapat harmonisasi terhadap empat Rancangan Peraturan Wali Kota (Raperwal) Banjar pada Selasa (21/01/2025).

Bertempat di Ruang Rapat Sahardjo, kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil Kemenkum Jabar, Asep Sutandar, didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Funna Maulia Massaile, bersama Tim Pokja 2 Harmonisasi.

Rapat ini juga dihadiri secara virtual oleh perwakilan instansi dari Kota Banjar, seperti Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, serta Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjar.

Empat Raperwal yang menjadi fokus pembahasan meliputi:

1. Raperwal tentang Alokasi Dana Desa, bertujuan mengoptimalkan tata kelola keuangan desa dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan PP Nomor 43 Tahun 2014.

2. Raperwal tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 30 Tahun 2024 terkait Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan.

3. Raperwal tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame, yang mengatur mekanisme pemungutan pajak sesuai Perda Kota Banjar Nomor 23 Tahun 2023.

4. Raperwal tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah, yang mencakup aturan teknis pemungutan dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

Kepala Kanwil Kemenkum Jabar, Asep Sutandar, menekankan pentingnya harmonisasi ini untuk memastikan setiap Raperwal tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, serta mematuhi teknik penyusunan peraturan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan perubahannya.

“Proses harmonisasi bertujuan menciptakan peraturan yang tidak hanya selaras dengan hukum di atasnya, tetapi juga memiliki teknik penyusunan yang baik sehingga tidak menimbulkan konflik norma di kemudian hari,” ujar Asep.

Diskusi mendalam dilakukan, terutama terkait substansi teknis pada Raperwal tentang Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah. Dalam pembahasan ini, Tim Pokja 2 Harmonisasi memberikan masukan substantif terkait mekanisme pemungutan dan pengelolaan pajak yang diusulkan.

Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memastikan setiap peraturan yang dihasilkan dapat memberikan landasan hukum yang kokoh dalam mendukung tata kelola pemerintahan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Banjar.