JAKARTA,JARRAKPOS.COM – Menteri Keuangan “Sri Mulyani Indrawati” menegaskan perlunya reformasi skema pensiun bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk PNS, TNI, dan Polri, guna mencegah beban keuangan negara semakin berat. Menurutnya, skema pensiun saat ini telah membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Rp2.800 triliun, membuat keberlanjutan fiskal menjadi tantangan serius.

Dalam paparannya di sebuah forum diskusi, Sri Mulyani memaparkan bahwa beban pensiun terdiri dari Rp900 triliun untuk pensiunan ASN di pemerintah pusat dan Rp1.900 triliun untuk pensiunan di pemerintah daerah. Sistem yang digunakan saat ini, yakni “pay as you go”, dinilai tidak lagi efisien karena seluruh pembayaran pensiun masih bergantung pada APBN.

Pembiayaan pensiun ASN, TNI, dan Polri terus meningkat setiap tahun. Tanpa reformasi, anggaran negara akan semakin terbebani,” ujar Sri Mulyani.

Pemerintah tengah mempertimbangkan
skema “fully funded”, di mana dana pensiun akan dikelola secara patungan antara PNS dan pemerintah sebagai pemberi kerja. Harapannya, sistem ini akan membuat dana pensiun lebih mandiri dan tidak sepenuhnya bertumpu pada anggaran negara.

Namun, Sri Mulyani menekankan bahwa reformasi ini memerlukan dukungan politik dan regulasi yang kuat, termasuk dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk membentuk landasan hukum bagi sistem baru tersebut. Juma’t(4/4/2025).

Reformasi skema pensiun kini menjadi isu strategis dalam pengelolaan keuangan negara, yang bertujuan untuk menjamin kesejahteraan pensiunan tanpa membebani anggaran secara berlebihan.

Akankah skema baru ini segera terwujud? Pemerintah kini dihadapkan pada tantangan besar dalam mengelola fiskal agar tetap berkelanjutan.

Editor: Feri

Sumber: Kemenkeu