Organda Badung Akhirnya Gelar Muscab, Perjuangkan Nasib Sopir Angkutan

Denpasar, JARRAKPOS.com – Sempat Terlambat selama satu bulan DPC Organda Kabupaten Badung, akhirnya akan mengggelar Musyawarah Cabang (Muscab), Kamis (31/1/2019) pagi. Selain memilih ketua dan jajaran kepengurus baru, Muscab juga akan mengevaluasi serta merancang program kerja lima tahun kedepan salah satunya strategi untuk kembali meningkatkan kesejahteraan para sopir angkutan unum. “Setelah kami mengajukan permohonan untuk toleransi waktu ketua DPD mengizinkan karena ada kesibukan dan upacara adat. Kami merencanakan Muscab Organda Badung, 31 Januari 2019,” jelas Ketua DPC Organda Badung, Ketut Ngurah Sutarma.

Dijelaskan Ngurah Sutarma, sesuai masa tugas sebenarnya Muscab harus dilaksanakan Desember 2018 seiring berakhirnya kepengurusan masa bhakti 2014-2018. Di tahun 2014 Muscab dilaksanakan bulan Oktober serta kepengurusan baru terbentuk bulan Desember 2014. Kendati dilaksanakan lebih awal namun SK pelaksanaan Muscab baru dikeluarkan DPD Organda Bali tanggal 14 Maret 2015. “Kami Tahun 2014 itu melakukan Muscap di bulan Oktober, sehinga kepengurusan dibentuk tetap bulan Desember tapi SK pelaksanaan Muscab dikeluarkan DPD Organda Bali 14 Maret 2015,” paparnya seraya mengatakan pengisian Biro-biro melengkapi kepengurusan tidak bisa dilaksanakan langsung. “Jadi organisasi profesi tidak serta-merta selalu ketat pada regulasi,” imbuhnya.

Baca juga :

“Magaburan” Gara-gara Transport Online, Angkutan Umum di Bali Jebol

Muscab Organda Badung akan menentukan kepengurusan masa bhakti 2019- 2023, untuk ketua serta kelengkapan kepengurusan hinga biro-biro sepenuhnya diserahkan kepada seluruh anggota. Sebagai catatan utama kepengurusan DPD Organda Badung harus mampu kembali meningkatkan kesejahteraan seluruh anggota. Serta mampu mendorong pemerintah untuk menjalankan roda regulasi dengan baik agar berbagai perkembangan yang terjadi untuk menjawab dinamika perkembangan zaman mampu memayungi semua pihak. “Kedepan bagaimana cara kembali meningkatkan pendapatan dari pada anggota. Kedua pemerintah sudah harus memberikan perhatian kepada angkutan umum khususnya serta menjalankan roda regulasi secara lebih benar,” harapnya.

Catatan penting dalam pelaksanaan Muscap DPC Organda Badung juga akan membahas keluhan sopir taxi dan angkutan umum terkait angkutan berbasis aplikasi. Permasalah ini dipandang perlu didiskusikan mengingat banyak angkutan berkedok aplikasi namun tidak mengantongi izin seperti yang disyaratkan oleh pemerintah. Persaingan tidak sehat ini dinilai sudah jelas-jelas merugikan angkutan konvesional yang telah mengurus perizinan serta menbayar pajak sementara sopir ilegal banyak yang bodong. Tidak sedikit keluhan juga mumcul karena ulah sopir online yang sradak-sruduk karena tidak tahu pasti lokasi tujuan penunpang.

Baca juga :

Miris! Gubernur Koster Belum Ada Solusi, Hanya Tinggal 1 Persen Angkutan Umum di Bali

“Contoh sekarang sudah banyak keluhan dengan adanya angkutan online, sering terjadi tabrakan. Karena mereka itu kan terus terang saja alamat kadang-kadang tidak jelas, sradak-sruduk sana-sini mobil kita baik-baik ditabrak dari belakang ini perlu difikirkan pemerintah dari sisi lalu lintas,” bebernya. eja/ama