Aset Masih “Menguap”, Fraksi Golkar Minta Gubernur Koster Tuntaskan Kasus Bali Hyatt

[Denpasar, JARRAKPOS.com – Setelah diresmikan kembali Hotel Hyatt Regency Bali diharapkan jangan sampai pemerintah daerah melupakan kasus dugaan menguapnya saham Pemprov Bali di PT. Sanur Bali Resort Development. Desakan ini kembali disampaikan Anggota DPRD Povinsi Bali, selaku Ketua Fraksi Partai Golkar, Dr.Ir. I Made Dauh Wijana, MM., di Denpasar, Rabu (27/3/2019). Menurutnya persoalan ini harus segera dituntaskan oleh Gubernur Bali, Wayan Koster, sehingga Pemprov Bali mendapatkan kepastian terkait permasalahan yang dihadapi begitu juga bagi dunia usaha agar tidak menjadi batu sandungan dalam menjakankan usaha.

.

Menggantungnya persoalan saham Pemprov Bali di PT. Sanur Bali Resort Development sudah saatnya mendorong pemerintah untuk serius menelusuri kronologis dan data-data yang telah dihimpun Pansus Aset sebagai rekomendasi kepada Gubernur Bali. Kalau hal ini dibiarkan terus menggantung ditakutkan Dauh Wijana justru akan memunculkan lahirnya opini publik yang tidak sehat. Sehingga seolah-olah ada anggapan persoalan ini menjadi satu indikator bahwa ada permasalahan lainnya terkait aset pemerintah di tempat lain yang juga bermasalah. “Kalau menggantung terus menjadi opini dan tidak sehat bagi semua. Seharusnya secara proporsional persoalan itu diselesai,” tegas pria yang menjadi Caleg DPR Provinsi Bali Dapil Kabupaten Gianyar ini.

Baca juga : LSM JARRAK Tuding Ada Orang Kuat Dibalik Kasus Menguapnya Aset Pemprov di Bali Hyatt Sanur

Dari sisi dunia usaha ini juga akan menjadi image yang tidak baik untuk membentuk kepercayaan publik dalam upaya melakukan promosi. Karena bila permasalahan ini terus dibicarakan akan melahirkan banyak opini disetiap agenda (kepentingan politis). Apalagi dunia usaha dalam hal ini Hotel Hyatt Regency Bali, bila permasalahan ini terus dibicarakan maka akan menjadi image yang negatif bagi promosi usahanya. Begitu pula bagi manajemen dan karyawannya perusahaan tersebut karena akan ikut dicemaskan adanya kondisi dan isu kontraproduktif ini. Dihadapkan pada kepentingan perusahaan dan harapan masyarakat Bali kemana sebenarnya aset Pemprov Bali menguap yang semestinya menjadi bagian dari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Anggota Komisi III DPRD Provinsi Bali ini menjelaskan, sudah terjadi penggantian Pansus Aset hingga tiga kali dan sudah dihasilkan sebuah rekomendasi kepada Gubernur Bali. Selanjutnya hanya diperlukan upaya tindak lanjut untuk membuat permasalahan menguapnya aset Pemprov Bali ini agar terbuka menjadi tetang-benderang. Semakin cepat permasalahan ini bisa diselesaikan maka diharapkan permasalahan ini tidak lagi menjadi isu liar. Pihak yang berkompeten atau memiliki otoritas menangani kasus ini harus lebih agresif mengurai benang merah yang kusut. Dauh Wijana juga merasa heran hingga pergantian Ketua Pansus Aset hingga tiga kali mengapa persoalan ini tidak bisa dituntaskan.

Baca juga : Arjaya Bongkar Saham Pemprov Bali Mengalir ke Yayasan, Gubernur Koster Diminta Tegas Selamatkan Aset Bali Hyatt Sanur

“Tetap diselesaikan masak seauatu tidak bisa diselesaikan? bagaimana inisiatif untuk menyeleaikn itu karena rekomendasi ada untuk ditindaklanjuti. Masyarakat perlu sebuah kejelasan,” harap Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Gianyar ini. eja/ama