Gubernur Koster Gerakan Semesta Berencana Bali Resik Sampah Plastik

Denpasar, JARRAKPOS.com – Cita-cita mewujudkan kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya, guna menciptakan kehidupan krama Bali yang sejahtera dan bahagia secara Sakala dan Niskala seperti yang terkonsep dalam program Gubernur Bali, Wayan Koster yakni Nangun Sat Kerthi Loka Bali mulai dirasakan manfaatnya semenjak lahirnya Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai. Hal itu diungkapkan secara langsung oleh Kabid Komunikasi DPP Peradah Bali, I Ketut Bagus Arjana Wira Putra, Kamis (4/4/2019) di Sekretariat Tim Bali Resik, DLH Provinsi Bali.

Baca juga : Baru Menjabat Seumur Jagung, Gubernur Koster Segera Wujudkan Bendungan Sidan Siapkan Air Berkualitas

Menurut Ketut Putra, semenjak lahirnya Pergub Nomor 97 Tahun 2018 ini membuat komunitas peduli lingkungan hingga instansi pemerintahan maupun TNI/POLRI dan beberapa perusahaan swasta di Bali makin memacu gerakannya secara bergotong royong untuk melawan sampah plastik yang mencemari kawasan hutan, sungai, aliran subak, pesisir hingga pesisir pantai.“Pergub Bali No 97 Tahun 2018 juga secara perlahan-lahan memberikan inovasi kepada masyarakat saat berbelanja ke pasar, ke swalayan, hingga belanja ke minimarket berjejaring untuk tidak menggunakan kantong plastik,” kata mantan Ketua PD KMHDI Bali Periode 2017 ini, seraya mengatakan peran Pemerintah Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota di Bali serta perusahaan sangat mendukung partisipasi masyarakat Bali untuk beralih menggunakan goody bag atau tas belanja berbahan kain.

Ketut Putra juga menceritakan, kehadiran Pergub No 97 Tahun 2018 juga sangat dirasakannya di ruang rapat Pemerintahan Provinsi Bali pada khususnya. Dimana ketika dirinya mengadakan rapat di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali, melakukan audiensi di Kantor Gubernur Bali dan TP PKK Provinsi Bali sudah tidak ada lagi minuman kemasan dan konsumsi yang berbahan plastik.“Tidak hanya di Pemerintah Provinsi Bali yang mulai berkomitmen, namun saat saya membahas Ranperda Desa Adat di DPRD Bali juga pemberlakuan minuman kemasan dan konsumsi yang berbahan plastik tidak diperbolehkan lagi,” katanya.

Baca juga : Sekda Dewa Indra Dorong Pelestarian Plasma Nutfah Sapi Bali

Atas kondisi ini, Putra menilai kebijakan Gubernur Bali, Wayan Koster bersama Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati sudah memihak para petani, pengusaha jajan Bali, dan memihak wirausaha muda. Alasannya karena singkong, jagung, kacang dan jajan Bali yang terbungkus dari bahan daun saat ini sudah dimanfaatkan untuk konsumsi snack di Pemerintahan pada khususnya. “Pemerintah Provinsi Bali secara tidak langsung membuka peluang usaha bagi generasi muda untuk memproduksi dan menjual goody bag, membuat sedotan dari bahan bambu dan sendok dari bahan kayu untuk dijual,” jelasnya.

Apabila hal ini terus dikembangkan, Bali diyakininya akan kembali bersih dan kesucian alam Bali yang ada di hutan, danau, aliran subak, sungai dan laut akan terjaga dan tidak terkontaminasi oleh bahaya sampah plastik. Apalagi Pergub No 97 Tahun 2018 ini sudah disambut baik oleh komunitas peduli lingkungan dan tersinkronisasi dengan Perda Desa Adat Tahun 2019 yang memasukan tugas Desa Adat pada Pasal 25 yang menyatakan Desa Adat melaksanakan pengelolaan sampah di wewidangan Desa Adat. */ama