Resahkan Pelaku Pariwisata Bali, Satpol PP Segera Segel Villa Bodong Atas Nama “Nomine”

Denpasar, JARRAKPOS.com – Terkait tudingan terhadap pemerintah tutup mata dan tebang pilih terkait keberadaan villa atas nama “Nomine” di Bali, seperti yang menjamur di Kuta Utara membuat Kasatpol PP Provinsi Bali, I Dewa Nyoman Rai Dharmadi. SH. MSi., angkat bicara. Pihaknya langsung merespon cepat dan menyatakan segera berkordinasi dengan Satpol PP Kabupaten Badung untuk segera melakukan penertiban. Mengingat menjamurnya ratusan villa milik orang asing tetapi diatas namakan penduduk lokal itu, dalam menjalankan operasinya yang dinilai sangat merugikan, baik dari segi perizinan maupun kontribusinya bagi pendapatan asli daerah melalui pajak.

.

Dewa Dharmadi menegaskan, bila benar ditemukan rumah pribadi, namun difungsikan layaknya villa dan tidak dilengkapi dengan perizinan yang sesuai dengan tegas dikatakan sudah menyalahi aturan dan terancam untuk disegel. Bila permasalahan ini benar terjadi masif dan meluas, dipastikan ada kordinasi dan komunikasi yang terputus di perangkat pemerintahan terbawah. Ditegaskannya di tingkat kecamatan ada Kasi Trantib sehingga dari informasi tersebut permasalahan ini bisa segera ditelusuri. “Perlu buka mata buka telingga oleh aparat apa yang terjadi di lapangan. Kita tidak bisa salahkan Satpol PP di Badung sepenuhnya. Kita akan kordinasi dulu sama Badung karena sepenuhnya perizinan itu diterbitkan kabupaten,” jelasnya di Denpasar, Senin (29/4/2019).

Baca juga : Pemerintah Dituding Tutup Mata dan Tebang Pilih, Villa Atas Nama “Nomine” Menjamur di Kuta Utara

Mencari kebenaran informasi tersebut melalui koordinasi Satpol PP Kabupaten dengan provinsi, maka pihaknya mengintruksikan jajarannya hingga tingkat kecamatan untuk segera melakukan koordinasi dengan aparat desa dan kepala lingkungan serta Linmas Desa. Semua informasi terkait keberadaan villa bodong yang dimaksud agar segera dilakukan penyelidikan melalui pengumpulan informasi agat Satpol PP bisa segera mengambil tindakan. “Semua harus berperan dari tingkat lingkungan banjar, desa hingga kecamatan. Harus mencari tau apa izinnya villa pribadi apa disewakan seperti apa. Apa villa pribadi (rumah tinggal, red) apa villa yang benar cek sesuai peruntukan,” ungkapnya.

.

Karena menyangkut adanya potensi kehilangnya pendapatan asli daerah, Dewa Dharmadi juga berharap adanya peran serta dari masyarakat bila mengetahui adanya kebenaran dari informasi tersebut. Karena menurut informasi ada ratusan villa bodong di beberapa kawasan seperti di Batu Belig, Umalas, Pantai Brawa dan Canggu. Bila semua pihak di masyarakat memiliki komitmen kuat untuk menjaga kualitas kepariwisataan Bali semestinya saat pertama kali sebuah akomodasi di bangun sudah bisa dipastikan harus berkontribusi pada pajak sehingga perizinannya harus dikawal dengan baik utamanya oleh perangkat desa terbawah.

Baca juga : Lokakarya Bank Indonesia Provinsi Bali, Angkat Potensi Hutan Jadi Objek Wisata Yogyakarta

Dengan adanya kasus ini menjadi pemikiran penting agar pembangunan akomodasi pariwisata di Bali kedepan perlu diawasi dengan baik. Jangan sampai ada penyalahgunaan peruntukan atau bahkan mencaplok kawasan hijau atau jalur hijau. “Semua komponen harus bersinergi dan memberikan informasi dan ikut menjaga lingkungan serta alam apalagi membuat persaingan tidak sehat antar pemilik villa,” tegasnya. Seraya mengatakan bila ditemukan villa yang dinilai bodong tersebut maka pihaknya tidak akan segan untuk melakukan penyegelan.

.

“Kita akan melakukan penyegelan dengan terlebih dahulu melakukan pemanggilan, validasi dokumen bila tidak bisa menunjukkan itu baru diambil tinfakan penyegelan. Namun tentu saja tetap memberikan ruang kepada mereka memperbaiki izinnya. Bukan izin tinggal tapi izin sewa (izin villa, red) agar bangunan itu benar-benar bisa disewakan,” tandasnya. eja/ama