“Pungutan” Kontribusi Wisatawan Bisa Jadi Bumerang Bagi Bali

Denpasar, JARRAKPOS.com – Terkait rencana Pemprov Bali menerapkan “pungutan” sekitar 10 sampai 100 US Dollar, sebagai kontribusi wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara melalui Peraturan Daerah (Perda) Tentang Kontribusi Wisatawan untuk Pelestarian Lingkungan Alam dan Budaya Bali ternyata belum bisa direspon positif oleh banyak kalangan. Seperti yang disampaikan Pelaku dan Pemerhati Pariwisata Bali, Ida Bagus Lolec Surakusuma. Menurut Owner Hotel Poetra Kuta ini, rencana pungutan kontribusi wisatawan ke Bali tidak semestinya dilakukan, karena sumbangsih wisatawan selama ini sudah sangat besar. Ketua INNCA Bali itu, bahkan menilai bila pungutan tersebut dilakukan, maka ada wisatawan yang akan merasa dimanfaatkan dan memilih tidak mengunjungi Bali. “Jangan sampai tujuannya untuk mendapatkan pemasukan dari wisatawan, tetapi terbalik wisatawannya tidak mau datang ke Bali,” jelas pria yang akrab disapa Gus Lolec ini di Denpasar, Sabtu (18/5/2019).

.

Dijelaskannya sebelum wisatawan berkunjung ke Bali, mereka sudah dikenakan berbagai kewajiban salah satunya pajak saat membeli tiket di negara asal. Setelah tiba di Bali mereka menggunakan akomodasi pariwisata dan mengunjungi objek-objek wisata sehingga disetiap transaksi yang dilakukan ada beban pajak yang harus dibayarkan termasuk untuk jasa pelayanan (service). Adanya pemikiran untuk melakukan pungutan dalam hal ini kontribusi wisatawan, juga dituding karena pemangku kepentingan di sektor pariwisata tidak memahami kondisi wisatawan secara menyeluruh, kenapa wisatawan memilih berwisata ke Bali. Untuk itu ia berharap keputusan membuat peraturan yang sangat kontradiktif ini harus benar-benar diputuskan dengan baik dan teliti, agar jangan terkesan hanya sekedar mencari keuntungan dari sisi kunjungan wisatawan yang malah membuat Bali menjadi sepi wisatawan ke depannya. Ia juga nenegaskan menjaga alam dan budaya Bali adalah tanggung jawab masyarakat dan pemerintah daerah, dan yang harus disadari juga berasal dari sumbangsih yang telah diberikan wisatawan selama mengunjungi Bali. “Menjaga budaya itu bukan tangungjawab wisatawan, tapi tanggungjawab orang Bali. Karena mereka sudah membayar pajak dan segala macam. Itulah dipakai menjaga keutuhan seni, budaya dan keindahan alam Bali,” tegas Gus Lolec.

Baca juga : Gubernur Koster Siapkan Gedung Parkir Pura Besakih Tampung 3 Ribu Mobil dan Bus

Sangat perlu disadari pembangunan Bali bisa seperti sekarang ini karena besarnya sumbangan dari sektor pariwisata dan upaya pelaku pariwisata dan pemerintah untuk menjaga pembangunan pariwisata berbasis budaya yang berkelanjutan. Sehingga bila ada upaya lain yang akan dilakukan dan berpotensi untuk dinilai negatif oleh wisatawan maka ini akan menjadi bumerang bagi promosi kepariwisataan kedepan. Pria yang suka melukis ini juga menegaskan di negara lain yang ia pernah kunjungi tidak ada memberlakukan bentuk pungutan yang saat ini sedang dirancang pemerintah Provinsi Bali. Pemerintah juga diharapkan menyadari peningkatan kunjungan wisatawan untuk semua tingkatan (level). Bisa saja pungutan resmi yang sudah ada saat ini sudah masuk dalam perhitungan mereka untuk dapat berwisata ke Bali dengan berbagai kemudahan lainnya sehingga memilih Bali sebagai destinasi wisata untuk dikunjungi. “Kedatangan mereka karena paket datang ke Bali banyak yang dimurahkan karena bersaing, bukan karena mampu datang dan ini harus diperhatikan. Wisatawan berkualitas banyak datang, sesungguhnya ada dana dipakai jalan keliling Bali dan tinggal di tempat yang mereka anggap memungkinkan. Kita tidak boleh berfikir bahwa orang datang pasti punya duit dan harus kita peras jangan begitu,” jelasnya menggambarkan kondisi pariwisata yang datang ke Bali tidak semua sama.

.

Sebagai salah satu praktisi pariwisata, Gus Lolec juga menegaskan keinginan pemerintah membuat regulasi rencana penerapan kontribusi kepada wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara belum mengakomodir kepentingan pelaku pariwisata secara menyeluruh. Rencana ini juga dinilai sebagai upaya mengaburkan harapan masyarakat Bali untuk mendapatkan porsi dana bagi hasil di pusat yang layak untuk Bali. Saat ini ia juga prihatin banyak pihak hadir sebagai pemikir dan praktisi yang hanya mengakomodir kepentingan dalam tatanan berfikir dan memberi ide saja, namun tidak mempertimbangkan kondisi sebenarnya di lapangan. “Keistimewaan Bali tersohor keindahan alam hingga kulinernya, apakah ada yang berfikir mempertahankan ini. Kepentingan ini harus diperjuangkan ke pusat dengan jelas dan harus ada yang berani ngomong. Kita khawatirkan wakil-wakil daerah yang berjuang hingga di pusat itu tidak cukup ngomong dan tidak tahu produk apa yang harus diomongkan. Sedangkan yang harus diomongkan banyak sekali,” sentilnya, lanjut berharap semestinya pemerintah berjuang melalui peningkatan dana desa adat di pusat sehingga mampu mengoptimakan pembangunan di tingkat bawah untuk pelestarian adat, budaya Bali yang secara langsung berkorelasi dalam menjaga kualitas kepariwisataan Bali. eja/ama