Demokrat Bali Siapkan Koalisi Hadapi Pilkada Serentak 2020

Denpasar, JARRAKPOS.com – Partai Demokrat salah satu partai yang ikut menelan pil pahit saat Pemilu Legislatif, 17 April 2019. Hanya 4 kader Demokrat yang dilantik pada Senin (2/9/2019) lalu di Gedung DPRD Bali. Berkurang setengahnya dari periode 2014-2019 yang berjumlah 8 orang. Pengurangan jumlah kursi yang membuat “meriang” partai berlambang mercy itu juga terjadi di level DPR RI: 2 menjadi 1. Meski demikian, Demokrat Bali menegaskan tak akan “letih” menyuarakan hati rakyat. Menyongsong Pilkada 2020, Ketua DPD Demokrat Bali, I Made Mudarta mengaku siap menjadi mitra koalisi yang baik.

1Th/Ik-5/9/2019

“Pilkada 5 tahunan ini merupakan pesta demokrasi yang seksi. Sesungguhnya di sana berlangsung debat program, adu visi-misi, dan integritas pasangan calon. Sayangnya, pada saat ini itu dikalahkan oleh faktor kekuatan logistik,” ucapnya, Minggu (8/9). Imbuh Mudarta mereka yang memiliki power logistik yang tinggi memiliki peluang besar untuk menang pada Pilkada 2020 mendatang. Modal integritas dan kapasitas, visi-misi cemerlang mengubah nasib rakyat, tegasnya tidak cukup untuk mengantarkan seseorang menjadi pemenang dalam hajatan politik di Bali. “Ini (Pilkada 2020, red) menjadi momentum baik bagi rakyat Bali untuk memilih pemimpin yang tepat. 74 tahun Indonesia merdeka dengan visi utama rakyat hidup sejahtera, adil, makmur, dan seterusnya hanya baru sebatas deklarasi-deklarasi yang berkepanjangan. Salah satu indikatornya, mencari sekolah saja sulit di Bali. Begitu juga jaminan kesehatan. BPJS sebentar lagi naik. Rakyat benar-benar “diperas” dengan kewajiban ini itu demi kepuasan penguasa, namun hak tidak mereka terima dengan semestinya,” tegas Mudarta sembari menyebut perekonomian di Bali juga mengkhawatirkan.

Baca juga : Lawan Ilmu Santet dan Alam Gaib, Pendukung Wayan Muntra Tak akan Mundur

Mengacu pada hal itu, suami Ni Wayan Sumayani berharap di era otonomi daerah seperti saat ini rakyat bisa lebih cerdas memilih pemimpin. Bukan memilih pemimpin bermental “pengemis” alias selalu menengadahkan tangan bergantung pada pemerintah pusat atau daerah lain, melainkan pemimpin visioner yang mandiri. Politisi kelahiran Dusun Nusamara, Desa Yeh Embang, Mendoyo, Jembrana itu menilai pemimpin terpilih di Bali saat ini belum betul-betul menjadi bapak atau ibu daerahnya sendiri. “Kita lihat lebih mengacu pada warna. Itu artinya kedewasaan berpolitik dan standar demokrasi kita masih di bawah,” ungkapnya.

3b#Ik-14/6/2019

Mengerucut pada Pilkada 2010 di Kabupaten Jembrana, Mudarta berharap masyarakat lebih jeli memilih bupati; tak semata-mata melihat warnai parpol. Misi-visi, integritas, rekam jejak masa lalu paslon patut menjadi acuan utama. “Di tangan pemimpin visioner dulu Jembrana sempat menjadi parameter alias kabupaten percontohan di Indonesia. Banyak pihak belajar ke sana sampai-sampai didirikan hotel bagi para tamu. Kini, Jembrana jadi salah satu kabupaten tertinggal di Bali. Pemimpin di Jembrana harusnya peka dan melihat bagaimana Banyuwangi berkembang begitu pesat. Ini sepenuhnya bergantung pada pemimpin,” sambungnya. Disinggung soal sosok ideal yang pantas dan layak memimpin Jembrana, Mudarta menjawab kekuatan rezim pilkada langsung adalah rakyat. “Rakyat seharusnya bisa menilai,” tegasnya.

Baca juga : Setelah Sudikerta Dilengserkan, Diduga Ada Skenario “Habisi” Gus Adhi Usai Pemilu

Ditambahkannya, fakta bahwa banyak kepala desa yang “berwarna” juga menjadi kerugian besar bagi masa depan demokrasi di Bali. “Kelihan banjar juga berwarna. Diduga kuat penyelenggara pemilu, KPPS, dan semuanya itu memang orang by order. Mana kepala desa berani sama bupati? Camat mana yang berani sama bupati? Oleh karena itu, harapan satu-satunya ada di tangan masyarakat. Pilkada langsung dan otonomi daerah adalah momentum terbaik kita untuk berubah ke arah yang lebih baik. Mari jangan sia-siakan kesempatan ini. Pilihlah pemimpin terbaik. Jangan lihat warna,” tegasnya.

Ik-1/3/2019

Dalam posisi yang underdog, Mudarta menegaskan Demokrat siap menjadi mitra koalisi menghadapi Pilkada 2020. “Kami harus membangun koalisi. Kami membaca rakyat Jembrana masih setengah hati memberikan power kepada Demokrat. Kalau full diberikan tentu kami bisa mengajukan calon sendiri. Oleh karena itu, kami harus kerja ekstra keras membangun koalisi dengan kawan-kawan dari partai politik lain,” rincinya. Untuk menentukan siapa yang pantas dan layak “menantang petahana”, Mudarta mengaku akan ditentukan oleh hasil survei, cost politik, dan beberapa indikator penunjang lain. “Kita berharap ke depan menimbang cost politik yang sangat tinggi, ke depan biaya kampanye dianggarkan dengan uang negara melalui KPU. Di daerah banyak sekali tokoh hebat dan memiliki visi-misi serta berintegritas. Karena cost politik yang sangat tinggi, mereka kalah sebelum bertarung,” tegasnya. tim/ama