Badung “Selundupkan” Ratusan Truk Sampah, TPA Suwung Diancam Tutup Permanen

Denpasar, JARRAKPOS.com – Dalam sehari saja, ternyata ratusan truk sampah yang berasal dari luar Denpasar, terutama dari wilayah Badung dan sekitarnya ditemukan diam-diam “diselundupkan” ke TPA Suwung. Hal itu terungkap, saat sidak gabungan dari Kelian Banjar beserta warga dan Pecalang Banjar Pesanggaran, Desa adat Pedungan dan Suwung Batan Kendal di TPA Suwung, Denpasar, Minggu (24/11/2019) pagi. Sebagai daerah terdampak di TPA Suwung dari tahun 1985 sampai sekarang tidak saja selama ini keberatan hanya menjadi tempat tumpukan sampah saja, tapi juga merupakan tumpukan janji. “Penanganan dari tumpukan sampah ini hanya wacana yang akan menjadi bencana dan akan mengancam dunia pariwisata,” ungkap Wayan Widiada SH.MH selaku Kelian Adat Banjar Pesanggaran, Desa Adat Pedungan yang memimpin langsung sidak tersebut.

6Bn#Ik-19/11/2019

Dikatakan, pihaknya merasa masalah sampah ini akibat dari ketidakseriusan untuk menangani sampah, apalagi pemerintah selalu menghindar dan saling lempar tanggungjawab dan hanya membuat opini di media untuk menutupi kebohongan dan mengulur-ulur waktu. Terbukti, pasca tidak lagi diberikan izin dari kabupaten lain di luar Denpasar yang membuang sampah ke TPA Suwung, namun hasil sidak tersebut membuktikan pengelolaan sampah di bawah UPT Provinsi Bali dan dibantu oleh DLHK Denpasar masih terjadi oknum yang bermain mata, sehingga sehari saja diam-diam diam ditemukan 119 truk sampah dari Badung lolos ke TPA Suwung. “Sekarang kan hanya Denpasar saja untuk sementara waktu membuang sampah ke TPA suwung, karena kabupaten lain sudah memaksimalkan pengelolaannya di wilayah masing-masing dan diberikan solusi oleh Gubenur Bali dengan memberikan tanah Pemprov Bali yang ada di wilayah tersebut untuk TPS atau TPA. Tapi diam-diam kok dibuang ke TPA Suwung. Makanya kita sidak,” tegasnya.

Baca juga : Bupati Giri Prasta Kelimpungan Tangani Sampah, Tetap Ditolak di TPA Suwung

Sayangnya, seperti Kabupaten Badung yang seharusnya memaksimalkan proses pengolahan sampahnya dan menghentikan beropini di media, malah saling lempar tanggungjawab akibat kegagalan pemerintah yang didasari ketidakseriusan dan kebohongan sudah menjadi fakta bencana darurat sampah yang mengancam dunia pariwisata. “Coba sekarang hentikan semua wacana dan kebohongan itu,” tegas Wayan Widiada, seraya menyebutkan tujuan sidak untuk mamastikan dan mengajak masyarakat melihat langsung upaya apa yang sudah dilakukan oleh pengelola untuk memperpanjang daya tampung sampah, karena secara teknis TPA sudah over load. “Tujuan kita sidak untuk mengantisipasi musim hujan yang sudah semakin dekat dan yang paling penting untuk memastikan keseriusan pengelola menangani darurat sampah dalam jangka pendek, sembari menunggu proses pabrikasi,” tandasnya.

1Bn-Ik#18/11/2019

Selain itu, dari sidak kali ini ada beberapa temuan yang sangat mengejutkan di lapangan dalam menangani situasi darurat sampah, diantaranya ketersediaan sarana dan prasarana alat berat, seperti escavator dan alat pendukung lain sudah sangat minim dan tidak layak. Di samping itu, juga sarana untuk antisipasi bila terjadi kebakaran juga sangat memperihatinkan, termasuk yang tidak kalah pentingnya adalah terkait SOP. “Berhasil atau tidaknya sebuah pekerjaan SOP-kan merupakan faktor yg sangat menentukan, tapi fakta di lapangan sangat tidak jelas. Mana pengelola dan mana yang sifatnya membantu? Bahkan ada oknum-oknum seolah olah mempunyai extra power di TPA ini yang seolah-olah bisa mengatur semua dengan sesuka hatinya. Dan yang sangat tidak kalah mengejutkan lagi SOP strukturnya sudah tidak jelas,” sentilnya.

Baca juga : Pemkab Badung “Memongol”, Dua Truk Sampah Urug Kantor Desa Dalung

Pihaknya juga menyayangkan, saat sidak tidak ada kehadiran para pejabat terkait yang nyaris tidak tampak. “Bagaimana mau bikin perencanaan? Pengelola ke lapangan saja tidak pernah dalam situasi darurat sampah begini masih ngadem di belakang meja di ruangan ber-AC. Kalau begini faktanya dan tidak ada upaya serius dalam pengelolaan jangka pendek, jangan salahkan masyarakat melakukan class action untuk menutup TPA secara permanen. Karena sudah muak dengan kebohongan dan lambatnya pemerintah menangani masalah sampah ini dan sudah sangat merugikan masyarakat yang kena dampak,” ujarnya, sekaligus mengaku akan mengajukan surat protes ke Kantor DPRD Bali, karena sangat mengganggu faktor kesehatan dan ekonomi yang berdampak lebih luas bagi dunia pariwisata. “Ini semua karena kegagalan pemerintah. Sudah bencana kok masih sibuk menghindar dari tanggungjawab dan hanya jualan opini di media,” pungkasnya. tim/ama