Bangun Koalisi di Pilkada 2020, Partai Demokrat Pastikan Tak Ada Kotak Kosong

[democracy id=”3″]

Denpasar, JARRAKPOS.com – Tidak ingin Bali dikatakan krisis figur pemimpin pada Pilkada Serentak di enam kabupaten/kota di Bali tahun 2020, Partai Demokrat terus menjalin komunikasi dengan partai lain untuk membangun koalisi gemuk. Upaya ini juga mempersiapkan calon pemimpin yang pantas dipilih dan dipercaya masyarakat mengemban amanat rakyat. Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Bali, I Made Mudarta bahkan mengatakan upaya ini dilakukan agar sistem demokrasi di Bali tetap berjalan baik dan tidak ada istilah melawan kotak kosong. “Kita berharap pesta demokrasi ini tetap berjalan, meski harus diisi dan diikuti pasangan calon agar yang terpilih juga merasakan Pemilu itu berkualitas. Jangan sampai ada krisi figur, dan kita yakin bisa menyiapkan itu,” ujarnya di Denpasar, Senin (16/12/2019).

1bn-ik#15/12/2019

Made Mudarta menegaskan Partai Demokrat sedang menjalankan mekanisme partai agar mampu mengusung pasangan calon melalui koalisi partai. Pihaknya juga mengajak seluruh calon mitra koalisi menjalankan aturan di internal partai masing-masing. Mengingat masih tersisa waktu yang cukup panjang hingga bulan Juni 2020 untuk mendaftarkan pasangan calon yang disepakati partai koalisi ke KPU. Sejalan dengan terbangunnya koalisi maka masing-masing partai juga menjalankan proses penjaringan figur yang akan diajukan. Langkah ini dipandang sangat perlu dilakukan agar mekanisme administratif partai berjakan dengan baik. “Pasangan calon ada pendaftaran di masing-masing partai, kemudian masing-masing partai membahas di internal koalisi melalui survei, kesukaan rakyat kepada pasangan calon yang mendaftar begitu juga kemampuan pasangan calon untuk membiayai pesta demokrasi,” ungkapnya.

Baca juga : KPU Badung Tetapkan Calon Independen Minimal Kantongi 32.692 Dukungan

Politisi asal Jembrana ini juga menegaskan biaya politik dalam pesta demokrasi dewasa ini sangat menentukan keterpilihan. Bahkan yang terpenting juga menurutnya tersedianya uang saksi agar suara yang nantinya diperoleh pasangan calon bisa dikawal hingga penetapan di KPU. Sementara untuk proses pengajuan calon di Partai Demokrat sendiri telah disiapkan melalui Des Pilkada Partai Demokrat di masing-masing daerah. Selanjutnya seluruh pasangan calon yang dimunculkan oleh partai koalisi kembali di bahas di tingkat lanjut hingga DPP yang juga tetap melalui mekanisme penjaringan pasangan calon yang diajukan dalam Pilkada serentak. Sejauh ini tetap biaya politik yang tinggi membuat banyak figur terbaik di masyarakat masih fikir-fikir terlebih masih menjabat sebagai wakil rakyat (DPR). “Daerah itu ada putra-putri terbaik yang siap menjadi bupati/walikota, tetapi karena faktor biaya politik yang tinggi itu menjadi pertimbangan pasangan calon ragu untuk mendaftar,” tegasnya.

6bn-ik#12/12/2019

Kendati kenyataan sulitnya memunculkan figur yang akan maju dalam Pilkada serentak sebagai pasangan penantang, Made Mudarta memastikan koalisi partai yang sedang di bangun memastikan tidak akan ada pemilihan kepala daerah di Bali khususnya di Kabupaten Tabanan dan Kabupaten Badung akan ada pasangan calon melawan kotak kosong. Partai Demokrat sendiri memastikan masih memiliki figur di masing-masing daerah yang memiliki komitmen dalam membangun investasi politik. “Demokrat bersama mitra koalisi sudah membangun komunikasi karena Demokrat belum bisa mengajukan pasangan calon sendiri. Kalau koalisi siap mantap mengajukan pasangan calon tentu ada pasangan calon tyang akan membangun investasi politik. Urusan menang kalah itu memang pilihan rakyat,” tutup Made Mudarta. eja/ama