Wujudkan Kedaulatan Ekonomi, Koster-Ace Moratorium Investasi di Bali Selatan Sangat Tepat

[socialpoll id=”2481371″]

DENPASAR, JARRAKPOS – Untuk mencapai strategi kedaulatan ekonomi, pertama telah ditetapkan oleh pasangan calon Koster-Ace untuk melaksanakan Moratorium Bali selatan. Hal itu jadi langkah maju yang sangat luar biasa untuk semakin menyatukan Bali sebagai komunitas kecil membangun kekuatan baru ajeg Bali. Tidak sebatas wacana tetapi akan terwujudkan menjadi program nyata pemerintahan baru Provinsi Bali yang menghentikan kegiatan investasi baru di wilayah Bali Selatan. “Namun ,untuk disebarkan ke wilayah Bali utara, barat, timur dan tengah (Buleleng, Jembrana, Karangasem, Bangli, Klungkung dan terakhir Tabanan ) untuk semakin disejajarkan dengan wilayah pusat pertumbuhan ekonomi Bali Selatan,” Akademisi Unud Prof. Made Kembar Sribudi dihubungi Minggu (4/3/2018)

Mengikuti visi misi yang disampaikan Koster-Ace di sejumlah media, sepertinya sangat unik dan relative realistis untuk dapat diwujudkan. Terlebih dengan dukungan Bupati Badung dengan kebijakan pola redistribusi PAD Badung kelima kabupaten di pedesaan Bali. Hal knl akan semakin memperkuat peluang masyarakat pedesaan untuk membangun kesejahteraan mereka, sehingga secara akademik, model bantuan PAD Badung ke wilayah pedesaan di lima kabupaten dimaksud, dapat menjadi program revitalisasi sektor pertanian. “Dimana negara hadir membangun kedaulatan ekonomi dengan memperhatikan secara lebih sungguh-sungguh kesejahtraan para petani melalui wadah badan usaha milik desa (Bumdes, red),” tegasnya.

Revitalisasi tahap kedua, adalah membangun perluasan lapangan kerja diluar sector pertanian, dengan menghadirkan sektor pariwisata, dengan sejumlah komponen pendukungnya di wilayah 6 kabupaten, sehingga perluasan daya serap lapangan kerja baru akan membantu beban penduduk angkatan kerja di sektor pertanian, untuk keluar dan diserap sektor industri pariwisata. “Penyelesaian revitalisasi tahap kedua, akan semakin menempatkan sektor pertanian menjadi lebih sehat, untuk dapat dikurangi disguised unemployment, sehingga tingkat upah di sektor pertanian menjadi lebih sehat dan rasional,” bebernya.

Revitalisasi pembangunan sektor pertanian tahap ketiga, adalah menghadirkan Negara dalam memberikan perlindungan kepada petani yang gagal panen, sehingga kepedulian Negara dapat menjadi pemicu semangat para petani untuk membangunb profesi mereka, termasuk upaya mendorong para generasi muda untuk menjadi lebuijh bangga menjadi petani. Kabuoatenb Badung telah memiliki PERDA khusus untuk melindungi petani, apabila gagal panen, sehingga pola perda seperti itu dapat diperluas ke wilayah 6 kabupaten di Bali yang menjadi target Koster-Ace untuk dipercepat pembangunannya dalam rangkja mensejajarkan diri dengan wilayah Bali Selatan.

Revitalisasi pembangunan sector pertanian tahap ke empat, adalah pembangunan infrastruktur transportasi yang semakin efisien dan menjamin hasil produksi pertanian dapat mencapai lokasi pengolahan pasca panen, serta mencapai pasar produksi dengan biaya tramnsportasi yang murah, sehingga menjamin nilai tukar petani menjadi lebih baik, yang paa gilirannya memberikan nilai tambah kesejahtraan petani.

Jika pada bulan Juni nanti, KBS-Ace dipercaya rakyat Bali untuk menuju Bali 1, maka para akademisi berkeyakinan, visi misi yang disampaikan di kawasan Pura Samuan Tiga, disaksikan para sulinggih, serta sejumlah akademisi Universitas Udayana, akan menjadi lebih mudah dalam membangun kerjasama dan koordinasi, yang selama ini selalu menjadi kendala dalam melakukan koordinasi kebijakan yang tidak sinkron antara Gubernur dan Bupati/wali kota, disebabkan oleh kepentingan partai yang berbeda. “Satu jalur kepartaian, merupakan wacana baru dalam upaya menyelesaikan kendala komunikasi kebijakan antar pimpinan selama ini di wilayah Bali,” tegasnya. aka/ama