Tak Pernah Ada Campur Tangan, Bendesa Adat Pedungan Terpaksa Bongkar Aib Wedakarna

Denpasar, JARRAKPOS.com – Bendesa Adat Pedungan, Denpasar Selatan, Gusti Putu Budiarta mengaku merasa jengah akan sikap Anggota DPD RI, Arya Weda Karna alias AWK. Pasalnya, AWK yang ujug-ujug mengklaim telah mengantongi rekomendasi penataan Pelabuhan Benoa berkaitan dengan tempat pemelastian umat Hindu di areal Pelindo III. Padahal area melasti seluas 1 hektar merupakan kerja keras para tokoh masyarakat Pedungan, tanpa melibatkan campur tangan AWK yang diketahui oleh Gubernur Bali, Wayan Koster.

1bl-bn#1/4/2020

Budiarta yang juga menjadi Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali ini menjelaskan, atas dasar kebutuhan Krama Desa Adat Pedungan untuk memiliki tempat pemelesatian, akhirnya Gubernur Bali sendiri yang turun langsung memberikan rekomendasi. Artinya, areal pemelastian di kawasan Pelindo sudah barang jadi, dan jangan dikutak katik kembali. “Setahu saya Pak Koster lah yang memberikan rekomendasi pemelastian seluas 1 hektar. Kalau tokoh lain yang mengeluarkan rekomendasi tidak ada,” jelasnya saat dikonfirmasi, Jumat (10/4/2020).

Budiarta juga terpaksa membongkar aib Wedakarna, karena sangat mempertanyakan pernyataan AWK di media sosial yang mengaku memiliki rekomendasi, dan dari sisi mana telah berjuang. Sebab pihaknya tidak melihat dari sisi mana AWK telah berbuat untuk masyarakat. Sebab selama ini areal tempat pemelastian sudah berjalan lama, bahkan tahap I sudah rampung. “Sekarang akan masuk tahap selanjutnya untuk segera menyelesaikan pirantinya, seperti wantilan, penyengker sesuai intruksi Gubernur Bali,” paparnya.

12th-ik#27/3/2020

Seperti diketahui sebelumnya, Terkait status di media sosial (facebook) salah satu Anggota DPD RI, Arya Wedakarna atau AWK yang mengklaim bahwa telah mengeluarkan rekomendasi kepada Menteri BUMN terkait dengan penataan Pelabuhan Benoa kini terus menunai protes. Apalagi jika menimbang penataaan Pelabuhan Benoa juga berkaitan dengan tempat melasti umat Hindu di area Dermaga Cruise International Pelindo III. Saat dikonfirmasi, salah satu tokoh masyarakat Pedungan, sekaligus Prajuru Desa Adat Pedungan, Gede Redita S.Ag mengaku sangat geram dan menuding AWK terus mencari panggung politik.

Tudingan itu bukan tanpa alasan, karena penataan Pelabuhan Benoa terutama areal tempat melasti seluas 1 hektar sudah berjalan lama. Bahkan tahun 2020 ini sudah memasuki tahap II, sehingga pihak prajuru menanyakan rekomendasi apa yang dimiliki AWK?  Ia mengaku sangat kecewa terkait statemen AWK yang mengklaim penataan Pelabuhan Benoa adalah hasil perjuanganya ternyata tidak. Pasalnya, areal melasti seluas 1 hektar merupakan keinginan dari masyarakat Pendungan yang lebih presentatif dan kebutulan pada waktu itu dari pihak Pelindo melakukan rencana induk penataan pelabuhan. Sehingga pihaknya memohon tempat pemelastian dan penghanyutan ke Pelindo dan pada waktu itu banyak permasalahan, bahkan sampai ada tuntutan dari Walhi Bali. Justru pada waktu itu, pihaknya dibantu penuh oleh Gubernur Bali, Wayan Koster dan selama proses tidak pernah mengundang maupun melibatkan AWK.

1th-bn#1/2/2020

“Kok aneh ya? AWK mengklaim telah mengeluarkan rekomendasi. Padahal kami tidak pernah melibatkan beliau, ketika dulu ada permasalahan pun kami juga tidak pernah melibatkan AWK,” sesalnya, seraya menjelaskan, pada dasarnya areal pemelastian sudah menjadi prioritas dan sudah dapat rekomendasi dari Gubernur Koster bahkan dari Pelindo, Kementrian, serta Komisi VI DPR turun langsung meninjau pengerjaan proyek tersebut, sampai mereka merekomendasikan untuk dipercepat pengerjaan proyeknya agar bisa direalisasikan. “Waktu pemelaspasan kemarin kami mengundang Gubernur Bali, Pak Koster, Kementrian BUMN, Erick Tohir dan Ketua Komisi VI DPR RI, dan tidak ada undangan untuk AWK. Dan kita punya dokumentasinya dan di depan masyarakat Pak Gubernur Bali meminta langsung Pimpinan Pelindo III untuk mempercepat. Sebab beliau ikut merancang tata ruang Pelabuhan Benoa, agar sesuai dengan visi misi Nangun Sat Kerthi Loka,” jelasnya. tra/ama