Nyoman Parta Tuntut PLN Gratiskan 50 Persen Tagihan Pelanggan 1300 KWH

Denpasar, JARRAKPOS.com – PT PLN membebaskan atau menggratiskan tagihan listrik 100 persen bagi pelanggan 450KWH dan diskon 50% bagi 900KWH selama April-Juni. Namun di lapangan ternyata pelanggan 1300 KWH juga sangat membutuhkan potongan tersebut. Begitu juga cara PLN pendataan sasaran yang dilakukan dengan daftar Via WA. Banyak yang tidak terakses, sosialisasinya tidak clear bisa menjangkau penduduk yang membutuhkan.

1bl-ik#15/3/2020

Ada warga miskin yang tidak melek WA? Tanya sekitaran kita yang pengguna 450KWH tau dan paham tidak bagaimana caranya dapat listrik gratis? Baiknya petugas keliling PLN yang proaktif,” ungkap Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, I Nyoman Parta saat dihubungi Kamis (16/4/2020). Dalam kesempatan ini, PLN di samping membenahi data sasaran 450KWH dan 900KWH, Nyoman Parta juga menuntut agar PLN juga memberi potongan diskon atau menggratiskan 50% tagihan pelanggan listrik 1300KWH.

Apalagi banyak diantara mereka yang terpaksa mencari listrik 1300KWH, karena dulu dibilang tidak ada lagi yang 450KWH dan yang 900KWH. Selain itu, pelanggan listrik 1300KWH kebanyakan adalah penduduk urban yang bekerja disektor pariwisata yang sekarang terkena dampak Covid-19 paling masif. “Sekali ini saja kita harapkan PLN dapat memerankan fungsi sebagai BUMN yang lebih bersifat spending, tidak mengedepankan profit bagi kebutuhan dalam negeri,” sentilnya.

1bl-bn#24/3/2020

Misal selama 3 bulan ini, bukan untuk bantuan, tapi dipandang sebagai additional stimulus agar industry bisa survive, dan mereka (industry) tidak dengan segera melakukan gelombang PHK. Beberapa titik yang selama ini sebagai konsumen listrik industri terbesar, pasti akan drop. “Apa langkah PLN untuk mengatasi kemungkinan over suplly karena beberapa pabrik atau industry shutdown? Kebutuhan energi akan bersifat general. Jika konsumsi industri jauh turun selama 3 bulan, langkah yg diambil apa?,” paparnya.

Nyoman Parta juga tidak ingin PLN tampil dalam rencana pembukuan dalam agenda kemenkeu ikut sumbang Rp110 triliun berupa insentif bebas listrik, namun nantinya dalam implementasi mungkin hanya terserap 50% atau bahkan kurang, maka rakyat miskin atau rentan miskin (dengan indikator listrik 450KWH dan 900KWH) tidak riil menerima insentif itu. “Terakhir, alihkan dana CSR PLN sebagai dana tanggap covid-19 bagi area kerja masing-masing,” tutupnya. tim/ama