HUKUM
PHDI Bali Bawa Laporan HK Sebelum 14 Hari, MDA se-Bali Minta Krama Tenang
Denpasar, JARRAKPOS.com – Munculnya pernyataan sejumlah orang yang mengklaim mendapat dukungan desa adat se-Bali untuk melakukan demo berjilid-jilid ke PHDI Bali, bilamana lembaga umat Hindu ini dinilai lamban memutuskan status Hare Krisna yang dituntut dibubarkan, dilepaskan dari PHDI, dilepaskan dari pengayoman PHDI, bahkan diusir dari bumi Nusantara, menimbulkan keprihatinan. Setelah demo tanggal 3 Agustus, disebutkan masih akan ada demo lanjutan sampai Hare Krisna lenyap dari Bali dan Nusantara, dengan menuding PHDI Bali tidak memenuhi tenggat waktu kerja 14 hari sejak 22 Juli 2020.
1bl#ik-8/8/2020
Ketua dan Sekretaris Tim Komunikasi, Mediasi dan Advokasi PHDI Bali untuk polemik Hare Krisna, Dr. Gede Rudia Adiputra, S.Ag, M.Ag dan Made Arka, SPd.MPd, mempersilakan memberikan masukan dan menilai tidak tepat menuding PHDI Bali tidak bersikap soal HK.
