Komisi VI DPR RI Sampaikan Pentingnya Realisasi Pemindahan Ibukota

Balikpapan, JARRAKPOS.com – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih atau yang akrab disapa Demer menyampaikan pentingnya realisasi pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur. Hal ini semata-mata untuk mengurangi beban yang ditanggung Jakarta.

Ditambah lagi, kata dia, konversi lahan di Pulau Jawa yang terlalu mendominasi, bahkan mencapai lima kali lipat dari Kalimantan menurut hasil modelling KLHS Bappenas 2019. Hal itu disampaikannya dalam Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI ke Kalimantan Timur (15/4/2021).

Melihat hal tersebut, Demer mengungkapkan agar dalam rencana pembangunan IKN (Ibu Kota Negara) seluruh sarana dan parsarana harus teringerasi dengan baik. Oleh sebab itu Komisi VI mengundang PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT PLN Batubara, PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk, PT Telekomunikasi Selular.

“Kami ingin memastikan bahwa ke depan semua terintegrasi dengan baik, kemudian juga kesiapan dari energinya, apakah Pertamina siap untuk ketersediaan gas, minyak bumi, dan juga kekuatan dari PLN dalam melayani masyarakat dan juga kantor-kantor vital di Ibu Kota Negara ini,” papar Demer di Balikpapan, Kalimantan Timur.

“Sering kali kita melihat semua kota di Indonesia ini, selalu tumpang tindih soal sarana prasarana ini, sebentar-sebentar gali PLN, sebantar-sebentar gali Telkom, pasang lagi untuk gas, pasang lagi untuk air minum dan sebagainya. Melihat juga beban kondisi Jakarta, daya tampung Jakata juga sudah berat. Kita tahu saat ini banjir, tanah turun, potensi air juga kurang, maka mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mempunyai Ibu Kota Negara yang baru,” jelas politisi senior Fraksi Partai Golkar ini.

Menurut politisi asal Buleleng, Bali itu, potensi dari Kalimantan Timur sangat bagus, berada di tengah-tengah, berada di daerah tidak rawan bencana. Dengan adanya Ibu Kota Negara di Kaltim diharapkan bisa mendukung pembangunan di Indonesia bagian timur.

Pembangunan ibu kota baru akan dimulai pada 2021, bahkan peletakan batu pertama direncanakan pada bulan Ramadan ini. Dari sisi anggaran, dibutuhkan Rp 500 triliun yang sebagian besar diharapkan berasal dari investor melalui skema kemitraan pemerintah dan swasta serta swasta murni. frs/*