Ditjen Pajak Bali Bersama OJK dan Dinas Koperasi Sosialisasikan UU No.9 Tahun 2017

Foto : Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Bali menyelenggarakan kegiatan sosialisasi di Aula Kanwil Ditjen Pajak Bali, tanggal 23 hingga 24 April 2018.

[socialpoll id=”2481371″]

Denpasar, JARRAKPOS.com – Pemerintah telah menerbitkan UU No.9 tahun 2017 tentang penetapan Perpu No.1 tahun 2017 tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, sebagai bentuk komitmen pemerintah dengan negara-negara yang tergabung dalam kelompok G-20 dalam upaya perluasan akses informasi keuangan bagi otoritas perpajakan. Dengan terbitnya UU tersebut menjadi legislasi yang mendasari adanya kewajiban pelaporan bagi lembaga keuangan untuk mengumpulkan dan melaporkan informasi keuangan kepada otoritas perpajakan dan memberikan kewenangan kepada otoritas perpajakan untuk mempertukarkan dengan negara lain. Dalam upaya pelaksanaan UU tersebut di Provinsi Bali, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Bali menyelenggarakan kegiatan sosialisasi di Aula Kanwil Ditjen Pajak Bali, tanggal 23 hingga 24 April 2018. Dengan mengangkat tema, sosialisasi tata cara pendaftaran lembaga pelapor dan tata cara lenyampaian laporan yang berisi informasi keuangan.

Kepala Bagian Informasi dan Dokumentasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional VIII Bali dan Nusa Tenggara, Ambrocius Gerrit Lalopua, dalam sambutannya di hari pertama pelaksanaan kegiatan sosialisasi menyampaikan terbitnya UU No.9 tahun 2017 ini, pada pasal 2 ayat (2). Disebutkan bahwa Lembaga Jasa keuangan atau entitas lain wajib menyampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak laporan yang berisi informasi keuangan sesuai standar pertukaran informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan untuk setiap rekening keuangan yang diidentifikasikan sebagai rekening keuangan yang wajib dilaporkan dan Laporan yang berisi informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, yang dikelola oleh lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya atau entitas lain dimaksud selama satu tahun kalender.

Lebih lanjut pria yang akrab disapa Roy ini menjelaskan, kewajiban penyampaian laporan dimaksud dilakukan dengan mekanisme elektronik melalui OJK bagi lembaga jasa Keuangan. Selanjutnya, OJK menyampaikan kepada Ditjen Pajak paling lama 30 hari sebelum batas waktu berakhirnya periode pertukaran informasi keuangan antara Indonesia dengan negara atau yurisdiksi lain berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan. Oleh karena itu pihaknya berharap kerja sama dengan pelaku Industri Jasa Keuangan (IJK) dapat menyampaikan laporan tersebut tepat waktu dan dengan kebenaran data. “Sangat penting bagi IJK untuk tidak lalai dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, mengingat pajak menjadi sumber utama penerimaan negara kita dan digunakan untuk pembangunan bangsa,” jekasnya.

Sementara itu Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Provinsi Bali, I Gede Indra Dewa Putra, yang hadir memberikan sambutan di hari kedua sosialisasi menyampaikan koperasi sebagai lembaga yang bergerak di bidang keuangan harus patuh kepada UU keuangan termasuk didalamnya UU tentang perpajakan. “Saya ingatkan kepada teman-teman koperasi yang hadir pada kegiatan ini, pajak itu adalah kewajiban kita sebagai warga negara untuk memberikan kontribusi kepada negara, jadi kalau ada kewajiban pelaporan terkait transaksi keuangan, ya dilaporkan, tidak usah takut” ungkapnya.

Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Kanwil Ditjen Pajak Bali, Riana Budiyanti, menerangkan kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari. Di hari pertama diikuti oleh 140 lembaga jasa keuangan di bawah pengawasan OJK, termasuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Sedangkan pada hari kedua pihaknya mengundang 80 koperasi simpan pinjam di Provinsi Bali. Riana menghimbau bagi lembaga jasa keuangan (perbankan, pasar modal, perasuransian), LJK lainnya (yang dibawah pengawasan OJK diluar tiga sektor tersebut) dan entitas lain yang kantor pusatnya berada di Provinsi Bali, untuk segera mendaftar sebagai pelapor. Jika sudah terdaftar diharapkan untuk segera melaporkan kewajibannya paling lambat 30 April 2018. Hadir juga sebagai narasumber pada kegiatan tersebut tim dari Direktorat Perpajakan Nasional dan Direktorat Peraturan Perpajakan I Kantor Pusat Ditjen Pajak. eja/ama