Netizen Buat Petisi Penolakan Kenaikan Tunjangan Perumahan Dewan

Amlapura, JARRAKPOS.com – Heboh berita terkait kenaikan tunjangan perumahan anggota DPRD Karangasem, Bali, membuat nitizen bereaksi. Bahkan mereka pun langsung menggagas untuk menggelar petisi penolakan kenaikan tunjangan perumahan tersebut.

Salah satu penggagas petisi tersebut I Gusti Ngurah Eka Mulyawan alias Gus Wawan mengatakan kalau gerakan ini sebagai bentuk keprihatinan. Agar wakil rakyat peka akan kondisi ekonomi yang masih sulit karena kondisi pandemi covid 19.

“Bagian dari gerakan sosial untuk mengingat wakil wakil kita,” ujarnya. Petisi kali ini dengan target 250 tanda tangan. Nanti hasil petisi ini akan diserahkan langsung ke DPRD karangasem.

Gerakan nyata ini diharapkan jangan sampai anggaran atau tunjangan perumahan dewan naik. Saat ini justru masyarakat yang perlu mendapat perhatian dan bantuan karena kondisi terpuruk. Petisi ini juga untuk melindungi agar keuangan daerah yang sudah defisit tidak semakin jebol.

Malah Gus Wawan minta agar anggaran dewan yang sekarang ini di potong atau di kurangi. Karena anggaran yang sekarang sudah berlebihan. Tunjangan perumahan sekarang ini Rp 25 juta per bulan per orang sudah cukup besar. “Saya minta ini justru yang dipotong,” ujar pria asal Rendang tersebut.
Gus Wawan menuding kalau dewan amat tidak peka kondisi sulit sekarang ini. Wakil rakyat diharapkan untuk punya empati dengan kondisi saat ini. Hal yang sama juga dikemukakan Ketut Suartawan. Dirinya juga sepakat menolak kenaikan tunjangan dewan lewat petisi yang akan dibuat.

Sementara itu terkait usulan kenaikan tunjangan perumahan dari 25 juta naik empat juta menjadi 29 juta beberapa anggota dewan langsung membantah. Mereka mengaku sejauh ini belum membahas soal anggaran. Pembahasan saat ini baru berkutat pada pendpaatan. Mereka malah mengaku heran Kok bisa muncul angka angka seperti itu. Salah satu wakil rakyat asal partai Nasdem, Juwita Made mengatakan dirinya tidak tahu soal tunjangan perumahan yang naik. “Saya tidak ada bahas soal kanaikan tunjangan,” ujarnya. “Yang jelas pembahasan baru soal pendapatan. Jadi tidak tahu soal usulan kenaikan tunjangan perumahan,” sambungnya.

Sementara untuk pokir memang sudah dibahas. Karena ini juga untuk masyarakat bukan untuk dewan pribadi. Hal yang sama juga dikemukakan I Wayan Sumatra dari PDIP ini. Dia mengatakan kalau saat ini pembahasan belum sampai disana. “Kalau soal itu pembahasan belum sampai disana,”ujarnya. Dirinya juga tidak tahu kok muncul berita seperti itu. tra/frs/*