Connect with us

    NEWS

    Hendrawan Supratikno Tak Ambil Pusing Soal, Ganjar Dilaporkan Ke KPK Terkait Kasus E-KTP

    Published

    on

    Jakarta.Jarrakpos.com. Menanggapi dinamika kontestasi politik jelang Pilpres 2024, Senior PDIP Hendrawan Supratikno tak ambil pusing, terkait Ganjar yang dilaporkan ke KPK soal kasus lama, dan masalah ini sedang ramai jadi topik perbincangan.

    Gubernur Jawa Tengah sekaligus kader PDIP Ganjar Pranowo itu, dilaporkan oleh Presidium Poros Nasional Pemberantasan Korupsi atau PNPK, Adhie Massardi ke KPK.

    “Tidak ada masalah, Pak Adhie Massardi dikenal sebagai pegiat politik yang berintegritas,” kata Hendrawan kepada wartawan, Kamis (6/1/2022).

    Ganjar dilaporkan ke KPK oleh Adhie Massardi terkait kasus e-KTP. Menurut Hendrawan, langkah hukum Adhie Massardi tak lepas jelang tahun demokrasi 2024.

    Advertisement

    ” Kita paham, akan banyak kegiatan lapor-melapor atau saling lapor jelang 2024. Ini bagian dinamika kontestasi politik,” ujar Hendrawan.

    Seperti diketahui, kasus e-KTP sudah diusut KPK dan disidangkan di pengadilan. Hendrawan menyinggung soal narasi yang diulang-ulang menyangkut Ganjar.

    ” Banyak narasi akan didaur ulang. Yang bertahan dari terpaan badai adalah mereka yang rekam jejaknya terpuji,” imbuhnya.

    Ganjar Pranowo sebelumnya diduga terlibat dalam korupsi e-KTP dan dilaporkan ke KPK.

    Advertisement

    Adhie Massardi mengatakan KPK seharusnya dapat menuntaskan semua dugaan tersebut, agar nama-nama pejabat itu jika maju dalam Pilpres 2024 bersih.

    ” Nah, kami berharap dari kasus-kasus ini, sehingga ada sejumlah nama di dalamnya yang kami laporkan itu, contoh misalnya kandidat-kandidat yang ramai sekarang ini di pilpres pertama soal Ganjar Pranowo, apakah benar dia terlibat e-KTP atau tidak, kan ini harus dibahas juga,” kata Presidium PNPK Adhie Massardi di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (6/1).

    “Kami percaya pada KPK pimpinan Pak Firli ini karena sumber korupsi yang dalam persepsi kami ini ternyata sama dengan apa yang dikenal oleh KPK yaitu soal presidential threshold, jadi presidential threshold ini sumber dari segala macam korupsi di negeri ini dan KPK Sekarang mau masuk ke arah itu,” sambungnya.

     

    Advertisement

     

     

    Sumber : Jarrakpos Official
    Editor : Kurnia

    Advertisement
    Advertisement

    Tentang Kami

    JARRAKPOS.com merupakan situs berita daring terpercaya di Indonesia. Mewartakan berita terpercaya dengan tampilan yang atraktif dan muda. Hak cipta dan merek dagang JARRAKPOS.com dimiliki oleh PT JARRAK POS sebagai salah satu perusahaan Media Cyber di unit usaha JARRAK Media Group.

    Kantor

    Jl. Danau Tempe No.30 Desa Sanur Kauh, Denpasar Selatan, Denpasar – Bali Kode Pos: 80227
    Tlp. (0361) 448 1522
    email : [email protected]

    Untuk pengajuan iklan dan kerja sama bisa menghubungi:
    [email protected]