Dengan Murka, Ketua DPR RI, Puan Maharani Mengutuk Keras Mantan Bupati Langkat dan Minta Polri Segera Usut Tuntas Kasus Yang Berbau Perbudakan Ini

Jarrakpos.com. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani buka suara mengenai isu sel kerangkeng di kediaman Bupati Langkat. Politikus PDIP itu mengutuk adanya kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin-angin yang diduga digunakan untuk praktik perbudakan.

“Saya mengutuk keras apabila temuan mengenai perbudakan manusia di Langkat benar terjadi. Ini kasus yang serius dan harus segera diusut,” kata Puan,

Puan meminta kepada pihak berwenang dan pihak berwajib segera mengusutnya agar tidak terjadi lagi kejadian hal serupa seperti yang dilakukan Terbit.

” Saya minta pihak berwenang, pihak berwajib untuk segera mengusut hal tersebut sehingga tidak terjadi lagi. Saya yakin Polri yang bekerja sama dengan instansi terkait akan tegas melakukan upaya hukum manakala ada tindakan pidana,” ujarnya.

Puan juga menyoroti laporan polisi bahwa kegiatan pembinaan di rumah Bupati Langkat tersebut tidak memiliki izin meskipun sudah beroperasi selama 10 tahun.

Menurutnya buat yang melanggar ketentuan pada akhirnya justru akan melahirkan permasalahan besar seperti kasus Bupati Langkat nonaktif ini.

Mengurung seseorang didalam sel kerangkeng sangatlah tidak manusiawi dan melanggar hak asasi manusia.

“Perlu memahami bahwa niat baik yang melanggar ketentuan pada akhirnya justru melahirkan permasalahan besar. Maka, dalam setiap tindakan, semua pihak harus betul-betul memperhatikan mekanisme dan hukum yang berlaku,” katanya.

Sebelumnya, Migrant Care menemukan penjara pribadi si belakang kediaman Bupati Langkat nonaktif, Terbit Perangin Angin. Terdapat 40 orang pekerja yang ditahan di dalam jeruji besi tersebut.

” Kerangkeng penjara itu digunakan untuk menampung pekerja mereka setelah mereka bekerja. Dijadikan kerangkeng untuk para pekerja sawit di ladangnya,” kata Anis Hidayah Ketua Migrant Care kepada wartawan, Senin, 24 Januari 2022.

“Ada dua sel di dalam rumah Bupati yang digunakan untuk memenjarakan sebanyak 40 orang pekerja setelah mereka bekerja,” tambahnya.

Menurut Migrant Care, mereka diperlakukan sangat tidak baik, bekerja selama 10 jam per hari, diberikan makan dua kali sehari dengan tidak layak ditambah mereka tidak mendapatkan upah dan tidak mendapatkan akses komunikasi ke luar.

Hal tersebut tentu saja sangat tidak manusiawi dan sudah bertentangan dengan hukum hak asasi manusia.

Dalam perkembangannya, Polda Sumatera Utara telah memeriksa 11 orang terkait dengan temuan tempat binaan di kediaman mantan Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin yang diduga menjadi tempat perbudakan.(red/kur)