Bus AKAP Tuntut Masuk Terminal Ubung, Kabid Angkutan Malah Bungkam

Ratusan Pengurus Paguyuban Oto Bus AKAP Bali aksi demo menuntut agar kembali membuka rute bus AKAP di Terminal Ubung. (Ist)

DENPASAR, JARRAKPOS – Ratusan pengurus Paguyuban Oto Bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) Bali berunjuk rasa meminta Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Bali membuka kembali rute masuk ke Terminal Ubung. Tuntutan para pendemo tersebut disampaikan langsung Ketua Paguyuban Bus AKAP Bali Taufik bersama Sekretaris M. Syamsuri didampingi Ketua DPD Organisasi Angkutan Darat (Organda) Bali Ketut Eddy Dharma Putra sekitar pukul 09.00 Wita di Halaman Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Bali, Renon, Denpasar, Kamis (18/1/2018). Sayangnya saat berorasi Kadishub Bali IGA Sudarsana tidak ada ditempat dan hanya diterima Kabid Angkutan Jalan Dishub Bali I Gede Gunawan yang hanya menerima pendemo beberapa menit, karena mengaku buru-buru menerima tamu. “Kita menggelar demo agar bisa masuk ke Terminal Ubung, karena di Terminal Mengwi tidak mendapat penumpang,” kata Taufik saat dihubungi mewakili Paguyuban Oto Bus AKAP Bali membuka tuntutan para pendemo.

Dijelaskan tuntutan mereka juga disebabkan karena di Denpasar untuk bus AKAP sebenarnya hanya ada dua bangkitan penumpang di Terminal Ubung dan Sentral Parkir Kuta. Sehingga tanpa bus AKAP di Terminal Ubung sekarang ini banyak AJAB (Angkutan Antar Jemput Antar Provinsi) yang beroperasi ilegal. “Sangat banyak disitu, terutama di Jalan Pidada dibelakang Terminal Ubung. Jadi tergeruslah penumpang kita disana, karena tidak masuk ke Terminal Mengwi,” keluhnya. Sementara itu, di Sentral Parkir Kuta juga dipakai angkutan bus pariwisata, tapi beroperasi seperti AKAP yang kebanyakan berplat Nopol luar Bali. “Ini juga sudah berjalan cukup lama, sehingga tergeruslah pendapatan AKAP yang resmi. Jadi kita merasa terus terkecoh dengan suplay penumpang yang hari demi hari terjadi penurunan penumpangnya,” imbuh Ketut Eddy Dharma Putra selaku Ketua DPD Organda Bali saat ditemui usai ikut hadir menjembatani tuntutan tersebut, seraya menyebutkan penurunan penumpang AKAP menyebabkan Bus Jawa Indah sudah tidak beroperasi, karena tidak dapat penumpang.

“Itu laporannya saat demo dan ada 4 anggota paguyuban dikeluarkan oleh Perusahaan Oto (PO) Bus, tapi tidak disebutkan nama perusahaannya apa. Cuma yang disebutkan hanya Bus Jawa Indah yang tidak jalan,” imbuhnya sembari menjelaskan awalnya jumlah PO Bus di Bali dari 62 perusahaan terus gulung tikar sampai sekarang hanya ada 30 perusahaan PO Bus, karena sebagian berguguran dan banyak yang bangkrut. “Jadi karena tidak ada aliran penumpang pendapatan paguyuban juga menurun,” tambah Dirut PT Restu Mulya Mandiri itu. Selain itu, angkutan dari Terminal Ubung ke Terminal Mengwi juga dianggap transportasi mahal. Apalagi calon penumpang sebagian buruh dan kelas menengah ke bawah, sehingga cenderung memakai angkutan ilegal seperti AJAB tersebut. “Nah karena itulah, banyak perusahaan bus AKAP yang bangkrut,” jelasnya sekaligus menyebutkan tidak adanya konekting angkutan dari Terminal Mengwi yang mendistribusikan penumpang AKAP. “Baru ada dari jam 9 pagi sampai 5 sore ada angkutan Sarbagita. Sementara diluar jam itu hanya ada angkutan sewa borongan dan taksi saja, sehingga diangkap biaya angkutan mahal,” bebernya.

Usai berorasin pendemo kembali mengingatkan tuntutannya sebelum operasional dari Terminal Mengwi memadai, agar bus AKAP diberi kesempatan kembali masuk ke Terminal Ubung secara langsung, sehingga tidak kalah bersaing karena tidak dapat penumpang di Terminal Mengwi. Namun tuntutan tersebut belum dapat tanggapan apapun, karena Kadishub Bali dan Kabalai BPTD (Badan Penyelenggara Transportasi Darat) Bali NTB tidak ada ditempat karena mengikuti undangan rapat. Sayangnya lagi, ketika dikonfirmasi ke Ruang Kerjanya, Kabid Angkutan Jalan I Gede Gunawan usai aksi demo tersebut memilih bungkam dan tidak berkenan menemui awak media. Ketika dihubungi dan dikirim pesan singkat lewat WhatsApp pun hanya dibaca dan tidak ditanggapi. Hanya saja salah satu Staf Dishub Bali menginformasikan Kabis Angkutan Jalan tanpa seijin Kadishub tidak berkenan memberi keterangan kepada wartawan sampai berita ini diturunkan. kar/aka