Partai Berkarya se-Bali Membangkang, Tolak Keputusan Cendana

Ket foto : Partai Berkarya. (Ist)

[socialpoll id=”2481371″]

Denpasar, JARRAKPOS.com – Partai Berkarya Provinsi Bali bergejolak akibat diterpa kisruh internal partai, karena seluruh pengurusnya di Bali terancam “dipreteli”. Penyebabnya, dipicu muncul surat keputusan (SK) Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Berkarya Provinsi Bali dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) melalui surat dari DPP 005/DPP/BERKARYA/2018 tanggal 16 Mei 2018 dengan menunjuk Putu Djaja selaku Ketua DPW yang baru. Padahal, pergantian tersebut tanpa melalui rapat pimpinan wilayah, sehingga berujung seluruh Ketua DPD seluruh Kabupaten/Kota di Bali membangkang dengan melakukan penolakan terhadap keputusan Cendana tersebut.

Dipihak lain, Wakil Ketua DPW Partai Berkarya Bali Laksma (Purn) Wayan Wetha yang sebelumnya angkat bicara mengenai pergantian pengurus menganggap isu penolakan tersebut sebagai gerakan untuk mengkerdilkan Partai Berkarya. Karena itulah, Mantan Korwil Partai Berkarya Bali Ayu Kusuma yang ikut dipreteli jadi pengurus partai angkat bicara dengan mengatakan tanggapan Wayan Wetha terlalu berlebihan karena telah mengatakan ada gerakan atau pihak yang ingin mengerdilakan Partai Berkarya di Bali. Hal itu juga dinilai sebagai bualan belaka terlebih Wakil Ketua DPW Partai Berkarya Agung Parwatha yang juga mantan seorang Ketua KPU semestinya tahu aturan dari sebuah partai politik dalam menggangkat atau menggantikan jajaran pengurus partai hingga menerbitkan sebuah SK (Surat Keputusan, red) harus melalui mekanisme sesuai AD/ART partai. “SK DPW keluar tanpa Rapimwil, SK Pemecatan DPD keluar tanpa Rapimda, ini organisasi politik bukan perusahaan yang seenaknya main lantik-ganti pengurus. Dari awal hingga saat ini tidak ada istilah ada yang menunggangi maupun di tungganggi dalam berdirinya Partai Berkarya Bali, saya tahu betul sejarah berdirinya partai ini di Bali,” terangnya di Denpasar, Rabu (20/6/2018).

Ia juga menjalaskan bagaimana terjadinya pergantian Ketua DPW Partai Berkarya Bali Made Artha Jaya oleh Dewa Suharya akhirnya ditunjuk Putu Djaja. Kondisi ini dituding sebagai sebuah konspirasi sehingga semua pihak diajak berfikir jujur sebagai loyalitas partai yang solid. Diharapkan jangan sampai konspirasi busuk mengarah pada tindakan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan posisi dan kekuasaan. Terlebih tanggal 14 Juni 2018 yang lalu sudah terjadi pemecatan 2 DPD Dikatakan, tidak ada dasar yang bisa dikategorikan pembangkangan bila turunnya SK DPW yang baru tersebut dilakukan dengan mekanisme yang benar. Bila dilakukan dengan benar maka seluruh jajaran DPD pasti akan patuh dengan keputusan tersebut namun hal berbeda terjadi dimana SK keluar melalui manuver ke DPP. “Yang dikatakan oleh oknum bahwa kondisi Partai Berkarya Bali sangat berbahaya dan gawat sehingga harus segera diambil langkah tegas pengalihan kepemimpinan, hal ini saya dengar langsung dari Wasekjen Kordapil 4 DPP saat saya menyerahkan daftar nama Bacaleg 8 DPD se-Bali. Malah beliau menyarankan jika ada apa-apa langsung koordinasi saja ke DPP. Jadi dimana salahnya 2 DPD kami itu yang dipecat semena-mena oleh DPW kemaren?,” paparnya.

Orang-orang yang dinilai telah bekerja di Bali dari awal hingga Partai Berkarya lolos sebagai peserta Pemilu 2019 hingga bergerak menyiapkan Bacaleg menyusul akan digelarnya Rapinwil sesuai instruksi Sekjen Partai Berkarya saat acara konsulidasi dan silahturahmi yang telah digelar 22 April 2018 di New Kuta Pecatu. Maka nama-nama Bacaleg tersebut di simpan hingga pelaksanaan Rapimwil. Namun yang terjadi malah sebaliknya perintah Sekjen kepada Ketua DPW Bali, Dewa Suharya yang mengatakan siap akan laksanakan Rapimwil. “Sekwil Bali Putu Agus yang datang ke kantor DPW untuk menemui Dewa Suharya untuk menyerahkan jadwal dan susunan kepanitiaan Rapimwil justru di tinggal pergi entah kemana tanpa mau menemui Sekwil. Harapan kini hanyalah harapan di angan-angan, lagi-lagi pengeluaran SK tersebut tidak dengan jalan yang benar. Jika saja seluruh petinggi Partai Berkarya Bali maupun kader partai di Bali mau berbuat dan berkata jujur, saya yakin PB Bali tidak ricuh seperti saat ini,” jelasnya.

Seperti diketahui, I Made Nuko Yogantara, juru bicara ketua DPD Partai Berkarya Bali, mengungkapkan sebagian besar pengurus DPW diganti dengan wajah baru. Bahkan Ketua sebelumnya Brigjen (Purn) Dewa Made Suharya, mengundurkan diri sebagai ketua. Namun seluruh pengurus DPD se-Bali tidak mengetahui Putu Gede Djaja. Tapi, tiba-tiba ditunjuk sebagai ketua. Lebih parah lagi, yang bersangkutan melakukan gerakan pergantian semua kepengurusan di seluruh kabupaten yang tidak sesuai dengan mekanisme partai. Karena itu, hasil pertemuan dengan pengurus DPD se-Bali bersepakat menolak surat keputusan tersebut. Surat penolakan yang sudah diserahkan ke DPP tersebut intinya, pernyataan sikap tegas penolakan terbitnya SK karena tidak sesuai prosedur dan menyalahi aturan garis partai yakni AD/ART partai. Saat ini, seluruh DPD se-Bali menunggu kebijakan DPP Partai Berkarya untuk menjawab surat penolakan tersebut. tra/ama