Berbanding Terbalik 180 Derajat dengan Desa Adat Intaran, Bandesa Adat Sesetan Dukung 100 Persen LNG

Denpasar, JARRAKPOS.com – Pandangan berbeda jauh 180 derajat dengan Bendesa Adat Intaran, Sanur, disampaikan oleh Bendesa Adat Sesetan, I Made Widra yang memandang positif rencana pembangunan tempat penyimpanan LNG di Desa Adat Sidakarya untuk mendukung 100 persen kemandirian energi di Bali. Senada dengan desa adat lainnya, Made Widra ditemui awak media di Denpasar, belum lama ini, juga dengan sangat tegas menyatakan Desa Adat Sesetan mendukung adanya pembangunan proyek Tersus LNG oleh PT. DEB untuk kemandarian energi Bali, selama pembangunannya sesuai dengan persyaratan dan semua aturannya dipenuhi. Oleh karena itu, tidak akan ada masyarakat maupun lingkungan yang dirugikan dalam rencana pembangunannya tersebut.

Dikatakan, Terminal Khusus (Tersus) di Desa Adat Sidakarya, sebagai langkah awal Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali untuk mewujudkan kemandirian energi Bali, dengan membangun Terminal Khusus (Tersus) Liquefied Natural Gas (LNG) melalui Perusahaan Daerah (Perusda) Bali, PT. Dewata Energi Bersih (DEB) di Sidakarya, Denpasar, disambut positif oleh sejumlah Desa Adat. “Ya sepanjang itu sesuai dengan aturan dan memenuhi persayaratan (pemerintah, red) serta tidak merugikan masyarakat apa alasan kita untuk menolak. Kami juga akan segera melakukan sosialisasi terkait ini, agar masayarakat adat benar-benar mengerti dan paham apa yang menjadi maksud dan tujuannya (terminal LNG, red),” papar Bendesa Adat Sesetan yang membawahi 9 banjar tersebut,

Sebelumnya hal senada disampaikan Bendesa Adat Sidakarya, I Ketut Suka, pada Selasa (12/7/2022) saat ditemui juga mendukung langkah baik Pemprov Bali untuk mewujudkan kemandirian energi Bali. Terlebih dirinya mengetahui bahwa kelistrikan Bali saat ini sangat tergantung dengan pembangkit dari Jawa, sehingga tidak ada alasan baginya untuk menolak karena proyek Terminal Khusus (Tersus) LNG yang dinilai akan bermanfaat untuk mewujudkan energi bersih di Bali dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. “Inikan program Pemerintah, kami meyakini bahwa melalui proyek ini tidak akan mungkin pemerintah akan membuat masyarakat Sidakarya ini sengsara. Ini kan baik rencana kedepannya untuk kemandirian energi Bali. Selain itu, harapan kita juga selaku masayarakat adat, mudah-mudahan dari adanya proyek ini bisa memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat,” jelasnya.

Lebih lanjut dirinya juga menjelaskan, saat disinggung menganai adanya pemanfaatan lahan mangrove seluas 3 Hektar dalam rencana proyek pembangunana tersus LNG akan berdampak terhadap kerusakan hutan mangrove, dirinya mengatakan dari sosialisasi yang dilakukan oleh Perusda Bali bahwa hutan mangrove yang dimanfaatkan untuk terminal LNG tersebut tidaklah sebanding dengan manfaat yang akan diberikannya kelak untuk kemandirian energi Bali. Terlebih, belakangan ini pihak Perusda Bali melalui PT. DEB juga gencar melakukan penanaman bibit mangorve di lokasi-lokasi yang mengalami kerusakan dan sulit di jangkau oleh masyarakat, bahkan hal tersebut pun juga belum banyak dilakukan oleh para pegiat lingkungan hidup di Denpasar khususnya.

“Kalau diriki (di sini, red) berdampak juga kan mengurangi luas lahan yang akan dipakai kan 3 hektar, 3 hektare pun tidak akan semua dipakai, kan ada bangunan-bangunan kemudian ada juga tanaman-tanaman masih di sela-sela itu. Kalau kita lihat juga banyak sekali ditengah-tengah mangrove kita yang sudah rusak dan tak terjangkau, bahkan hal-hal yang kecil seperti ini perusda (PT. DEB, red) sudah lakukan penanaman terlebih dahulu sebelum terminalnya dibangun,” ungkapnya. tim/ama/ksm