Ngotot Tolak? Wandhira malah Benarkan Perda RTRW Denpasar Cikal Bakal LNG di Sidakarya

Denpasar, JARRAKPOS.com – Dibalik aksi demo yang digerakan oleh Bendesa Desa Adat Intaran bersama sejumlah oknum penggiat lingkungan, ternyata Wakil Ketua DPRD Denpasar, I Wayan Mariyana Wandhira malah mengaku mendukung rencana penggunaan LNG untuk mewujudkan energi bersih Pulau Dewata. Dirinya tidak menolak LNG tersebut, tetapi pihaknya mengharapkan agar tempatnya tidak merusak lingkungan, khususnya mangrove. Selain itu, selaras dengan Rencana Induk Pembangunan (RIP) Kepariwisataan Daerah Tahun 2018-2019 yang sudah diatur dalam Perda No 3 Tahun 2019.

“Tidak pernah menolak energi bersih. Jangan sampai rencana baik LNG wujudkan energi bersih, tapi timbulkan permasalahan lain terhadap lingkungan,” ujar Wandhira yang juga Ketua DPD Partai Golkar Denpasar ini, saat ditemui awak media di Denpasar, Selasa (2/8/2022). Ketika Wandhira ditanyakan mengenai Perda No.8 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Denpasar yang menjadi cikal bakal rencana pembangunan tempat penampungan LNG di Desa Adat Sidakarya, Denpasar Selatan, Denpasar ternyata bingung menjawab.

Dimana Perda Kota Denpasar No.8 tahun 2021 tentang RTRW Kota Denpasar yang berlaku dari tahun 2021-2041 dalam Pasal 20 Ayat (2) menerangkan “Sistem Jaringan Energi, bahwa jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi terletak di Kelurahan Pedungan dan Desa Sidakarya dan jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi – tempat penyimpanan terletak di Kelurahan Pedungan, Kelurahan Sesetan dan Desa Sidakarya.

Wandhira pun akhirnya membenarkan adanya Pasal 20 Ayat (2) Perda Kota Denpasar No.8 tahun 2021 tentang RTRW Kota Denpasar. Namun dalam implementasinya, ternyata tetap ngotot agar pembangunan terminal LNG di Pelabuhan Benoa. Alasannya, Pelabuhan Benoa itu letaknya Kelurahan Pedungan, sehingga bila LNG ditempatkan di Benoa masih sesuai dalam pasal tersebut. Anehnya, meskipun Gubernur Bali, Wayan Koster sudah menyatakan pembangunan tempat penyimpanan LNG di luar areal Mangrove, namun Wandhira juga tetap ngotot agar izin prinsip rencana pembangunan Tersus LNG di Desa Adat Sidakarya dibatalkan.

Untuk itu, Wandhira berharap adanya koordinasi dan dialog yang baik antara Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kota Denpasar serta pihak-pihak yang berkepentingan dalam mencari solusi LNG yang terbaik. Serta dilakukan kajian-kajian yang mendalam dan disosialisasikan kepada masyarakat. “Kita harap ada kolaborasi dan kerjasama dalam merancang rencana kerja pembangunan LNG ini dengan baik,” harapnya.

Sebelumnya diketahui, Gubernur Bali telah menugaskan Perumda Kerta Bali Saguna dalam merealisasikan Rencana Pembangunan Terminal LNG Sidakarya. Maka itu, pembangunan Terminal LNG Sidakarya merupakan penugasan kepada Perumda Kerta Bali Saguna untuk mendukung kebijakan Pemerintah Provinsi Bali dalam penyediaan energi, yaitu Bali Mandiri Energi dengan Energi Bersih.

Berkaitan dengan aspirasi masyarakat, maka Gubernur Bali dikatakan telah memanggil jajaran Perumda Kerta Bali Saguna agar memperhatikan dengan serius aspirasi masyarakat terkait rencana pembangunan Terminal LNG Sidakarya, serta mengkaji kembali konsep pembangunan Terminal LNG Sidakarya dengan memperhatikan beberapa hal, seperti Pembangunan Terminal LNG tidak boleh berdiri sendiri, tanpa memerhatikan wilayah desa/ kelurahan yang terdampak langsung maupun tidak langsung.

Pembangunan yang dilakukan harus bersifat pembangunan kawasan. Di dalam kawasan berisi Pembangunan Terminal LNG di Desa Adat Sidakarya, skema pengembangan, perekonomian yang memberi manfaat untuk Desa/Kelurahan Sidakarya, Serangan, Sesetan, Pedungan, dan Intaran. Pembangunan Terminal LNG Sidakarya tidak boleh mematikan aktivitas perekonomian, nelayan, di Desa/Kelurahan terdampak, serta meminimumkan risiko kerusakan lingkungan, sosial dan budaya di wilayah Desa/Kelurahan terdampak.

Untuk itu, dibutuhkan kerjasama dan dukungan semua pihak. Maka dari itu, pihaknya mengucapkan terima kasih terhadap semua pihak yang telah memberikan pendapat atau kritik sehingga pemabangunan Tempat Penyimpanan LNG tidak menggunakan area Mangrove. Hal itu, juga ditegaskan Gubernur Bali Wayan Koster ketika Rapat Paripurna ke-19 masa Persidangan II tahun Sidang 2022 DPRD Provinsi Bali, pada Senin, 18 Juli 2022 mengenai Laporan tentang Kesepakatan Substansi Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2022-2042. aya/tra/ama/tim