Gus Santa : TPS Keliling Solusi Tekan Suara Golput di Pilpres dan Pileg 2019

Ket foto : Politisi muda Partai NasDem, Bagus Santa Wardana, SE.MSi.

Denpasar, JARRAKPOS.com – Mengevaluasi tingginya suara golput pada Pilgub Bali 2018, KPU diminta melakukan strategi agar pada Pilpres dan Pileg 2019 mendatang angka golput bisa diminimalisir di Bali dan secara nasional pada umumnya. Angka golput yang cenderung diatas 20 persen disetiap hajatan pesta demokrasi di Bali dinilai cukup tinggi dan berpotensi menciderai demokrasi yang sedang berjalan, dengan alasan pemilih tidak bisa menyalurkan hak suaranya karena sedang tidak berada di tempat pemungutan suara sesuai surat pemanggilan di form C6.

Kedepan peristiwa ini diharapkan tidak terjadi lagi dan penyelenggara dalam hal ini KPU lebih fleksibel menerapkan aturan sehingga angka golput bisa ditekan secara maksimal salah satunya yang diusulkan dengan membuat lebih banyak TPS (Tempat Pemungutan Suara) keliling. “Bercermin dari pesta demokrasi beberapa tahun terakhir, angka golput kita memang mengalami penurunan, namun jumlahnya tidak sugnifikan. Bahkan angka golput di Bali diatas 20 persen. Jadi perlu inovasi lebih bagus kedepan dengan pola jemput bola harus dilakukan KPU dengan membuat lebih banyak TPS keliling,” ujar Politisi muda Partai NasDem asal Buleleng, Bagus Santa Wardana, SE.MSi di Denpasar, Kamis (26/72018).

Lebih lanjut Gus Santa saap akrab putra mantan Bupati Buleleng ini mengatakan, apabila pemerintah memang serius ingin menurunkan angka golput ide jemput bola harus dipikirkan dengan matang. Upaya ini pada intinya untuk mengakomodir suara pemilih yang ingin memberikan hak pilihnya agar tidak mencederai pesta demokrasi. Ini akan menjadi PR (pekerjaan rumah, red) yang harus dipecahkan pemerintah sebagai gagasan baru, karena terbangunnya TPS keliling otomatis akan menekan terjadinya angka golput minimal pemilih masih bisa menyalurkan hak suaranya untuk menentukan suara presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI dan anggota DPD RI, jika pemilih tersebut pada waktu pemungutan suara ada di luar daerah tempatnya memilih.

Ide ini juga bercermin dari pelaksanaan Pilpres sebelumnya dimana pemilih bisa menyalurkan suaranya melalui surat pemanggilan form C6. Hanya saja bedanya pada Pemilu serentak 2019 potensi golput tetap akan tinggi bila upaya mengakomodir permasalahan itu tidak dilakukan. “Lebih baik memiliki gagasan baru yang bisa mengakomodir suara pemilih. Bagaimana meminimalisir suara golput di Bali, sehingga dengan adanya TPS keliling akan mampu mengakomodir suara-suara utamanya yang bekerja di luar kota khususnya di sektor pariwisata,” jelas Wakil Sekretaris Garda Pemuda Nasdem Provinsi Bali ini.

Menurunya TPS keliling selain harus ada di beberapa zona, juga perlu dibangun di kawasan bandara dan beberapa kawasan yang berpotensi memposisikan pemilih dalam kondisi darurat, sehingga harus memberikan hak suaranya di tempat tersebut seperti TPS di kawasan rumah sakit. Dipastikan bila potensi ini bisa dipetakan dengan baik akan melahirkan formulasi untuk menekan angka golput. KPU dalam hal ini juga harus menjalin komunikasi yang baik dengan berbagai stake holder, seperti halnya di sektor pariwisata untuk melihat seberapa besar potensi suara golput bisa didata melalui serikat pekerja masing-masing. Seandainya saat pemungutan suara pemilih lebih memilih bekerja dibandingkan menyalurkan hak suaranya, karena permasalahan biaya atau jarak.

Dengan kata lain pemilih berada diluar kabupaten atau kota tempat domisili dan jauh dari tempat pemungutan suara sesuai form C6. Keseriusan pemerintah membangun demokrasi melalui hal ini bisa menjadi contoh yang bagus dan mampu diadopsi secara nasional tentunya didukung petaturan dari KPU Pusat. “Kalau partisipasi pemilih kita masih rendah bagaimana kita bisa membuktikan indeks demokrasi kita semakin baik atau semakin tinggi. Karena cerminan negara yang bagus itu kalau demokrasinya juga bagus dalam menegakkan hak-hak demokrasi rakyatnya,” ungkap Wakil Sekretaris bidang Kepemudaan dan Organisasi DPW Partai Nasdem Provinsi Bali ini.

Hal lain bila ide ini diadopsi KPU, juga diharapkan melakukan sosialisasi yang maksimal, sehingga upaya meminimalisir suara golput bisa terus dioptimalkan. Upaya sosialisasi juga jangan sampai dilakukan ketika sudah mendekati hari pemungutan suara sehingga tidak memberikan mamfaat yang signifikan karena bercermin pada Pilpres sebelumnya banyak masyarakat terpaksa golput akibat minimnya sosialisasi. Mewujudkan TPS keliling oleh KPU juga harus berani memperjuangkan peningkatan anggaran.

“Kalau niatnya serius anggarannya harus ditambah untuk membuat inovasi yang berbeda. Sosialisasinya lebih gencar, lebih kuat kemasyarakat. Utamanya bagi orang-orang yang bekerja di daerah Badung, aslinya Gianyar, Bangli atau Klungkung mereka bisa langsung memberikan hak pilihnya saat mereka bekerja,” tegas Staf Ahli DPRD Provinsi Bali ini. eja/ama