Menko Airlannga Genjot Proyek LNG Rp287 Triliun, Sikap Tegas Gubernur Koster Ditunggu

Jakarta, JARRAKPOS.com – Pemerintah pusat terus mengenjot pembangunan infrastruktur dan peningkatan investasi di Indonesia terus didorong untuk menguatkan perekonomian nasional. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan beberapa hal terkait percepatan penyelesaian proyek hasil kunjungan Presiden Joko Widodo ke Jepang, dan juga terkait investasi. Hal itu disampaikan Menko Airlangga usai mengikuti Rapat Internal (Rapint) dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Rabu (24/8/2022). Menko Airlangga menyampaikan terkait proyek LNG Masela, di mana Pemerintah diharapkan dapat menegosiasikan investasi yang direncanakan sekitar Rp287 triliun dari Shell.

Memang pemerintah tengah mempercepat pelaksanaan transisi energi ke Energi Baru dan Terbarukan (EBT) untuk mencapai Nationally Determined Contributions (NDC) pengurangan emisi karbon 29 persen pada 2030. Di sisi lain, Gubernur Bali, Wayan Koster, juga telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan program yang ramah lingkungan ini, berdampak pada penuruan emisi karbon, bergerak menuju Net Zero Emission, sejalan dengan perkembangan kehendak dunia global. Transformasi Ekonomi Kerthi Bali, telah dijadikan acuan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dalam menyusun Peta Jalan Ekonomi Kerthi Bali menuju Bali Era Baru “Hijau, Tangguh, Sejahtera” yang diluncurkan Presiden Joko Widodo, pada Jumat, 3 Desember 2021.

Penguatan Bali Era Baru, juga telah dilaksanakan dengan memberlakukan Tata-Titi Kehidupan Krama Bali berdasarkan Nilai-Nilai Kearifan Lokal Sad Kerthi dalam Bali Era Baru, dengan menyelenggarakan peringatan Rahina Tumpek secara Niskala dan Sakala. Tata-Titi Kehidupan Krama Bali diselenggarakan sebagai upaya serius internalisasi nilai-nilai kearifan lokal Sad Kerthi sebagai laku hidup sehari-hari Nak Bali yang berkarakter dan berjati diri, sekaligus benteng ketahanan budaya dalam menghadapi arus deras dinamika perubahan zaman dalam skala lokal, nasional, dan global, serta intervensi budaya asing. Demikian disampaikan ketika acara “Sidang Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Bali Peringatan Hari Jadi Ke-64 Provinsi Bali” di Denpasar, Minggu (14/8/2022).

Kegiatan itu juga bertepatan pada Hari Pramuka ke-61 yang dihadiri Ketua DPRD Provinsi Bali I Nyoman Adi Wiryatama, Wakil Gubernur Bali Prof. Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace), Wakil Ketua DPRD Bali Dr. I Nyoman Sugawa Korry. Bahkan pencapaian Pembangunan Bali yang telah terwujud secara nyata dalam 4 tahun ini, mencakup keseluruhan 5 Bidang Prioritas, yaitu: penguatan dan pemajuan Desa Adat, tradisi, seni-budaya, serta kearifan lokal Bali ditandai dengan semakin semarak Krama Bali menyelenggarakan berbagai bentuk aktivitas Adat dan Budaya; meningkatnya penyediaan pangan yang berkualitas melalui pertanian organik, menuju Bali Pulau Organik; semakin membaiknya kualitas layanan dan jaminan kesehatan; meningkatnya akses dan mutu pendidikan; peningkatan kompetensi dan pelindungan tenaga kerja, terutama Pekerja Migran Indonesia (PMI) Krama Bali; penyelenggaraan kepariwisataan berbasis budaya, berkualitas, dan bermartabat; keberpihakan secara kuat dan konsisten pada penggunaan produk lokal Bali; dan bergerak menuju Bali Mandiri Energi dengan Energi Bersih.

Sikap tegas Gubernur Koster sudah ditunggu oleh masyarakat Bali, karena Pemerintah Provinsi Bali berharap bisa merealisasikan LNG (Liquifiied Natural Gas) untuk mewujudkan Pulau Dewata mandiri energi dan energi bersih. Dalam proses realisasi perwujudan pemanfaatan ruang baik untuk lokasi lokasi terminal LNG, masih tetap diperlukan kajian-kajian untuk memastikan kelayakan teknis dan lingkungan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Namun sayangnya, rencana realisasi LNG tersebut masih pro kontra di lapangan. Meskipun agenda besar mewujudkan cita-cita Bali mandiri energi dan energi bersih menjadi prioritas. Untuk memenuhi kebutuhan listrik Bali sekaligus meningkatkan citra pariwisata Pulau Dewata. Bahkan Gubernur Koster telah menandatangani perjanjian kerjasama dengan PLN terkait penguatan sistem ketenagalistrikan dengan pemanfaatan energi bersih di Provinsi Bali di Gedung Wisma Sabha Utama Kantor Gubernur Bali, penandatanganan ini disaksikan oleh Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan (20/8/2019).

Oleh karena, Gubernur Bali yang memprakarsai kemandirian energi menggunakan energi bersih di Provinsi Bali mendapatkan apresiasi dari Plt. Direktur Utama PLN Sripeni Inten Cahyani. Dalam kerjasama tersebut PLN dan Pemerintah Provinsi Bali menyepakati beberapa poin, diantaranya pembangunan Jawa Bali Connection 500 kilovolt untuk memperkuat sistem Bali, pengembangan pembangkit dalam RUPTL, pembangunan insfrastruktur hub LNG dan terminal LNG, peningkatan pasar kendaraan listrik dan kompor listrik dan peralatan lainnya, peningkatan kapasitas jaringan listrik menuju jaringan cerdas, pembangunan pembangkit energi bersih serta penerapan tarif khusus untuk membiayai pemanfaatan energi bersih. Dengan hal tersebut, Gubernur Bali telah menugaskan Perumda Kerta Bali Saguna dalam merealisasikan Rencana Pembangunan Terminal LNG Sidakarya di luar areal Mangrove.

Maka PT. Dewata Energi Bersih Program Pembangunan Terminal LNG Sidakarya merupakan penugasan kepada Perumda Kerta Bali Saguna, membentuk PT. DEB dengan PT. PLN GG untuk mendukung kebijakan Pemerintah Provinsi Bali dalam penyediaan energi, yaitu Bali Mandiri Energi Dengan Energi Bersih. Berkaitan dengan aspirasi masyarakat, maka Gubernur Bali dikatakan telah memanggil jajaran Perumda Kerta Bali Saguna beserta PT. DEB, agar memperhatikan dengan serius aspirasi masyarakat terkait rencana pembangunan Terminal LNG Sidakarya, serta mengkaji kembali konsep pembangunan Terminal LNG Sidakarya dengan memperhatikan beberapa hal, seperti Pembangunan Terminal LNG tidak boleh berdiri sendiri, tanpa memerhatikan wilayah desa/ kelurahan yang terdampak langsung maupun tidak langsung. Pembangunan yang dilakukan harus bersifat pembangunan kawasan. Di dalam kawasan berisi Pembangunan Terminal LNG Sidakarya, skema pengembangan, perekonomian yang memberi manfaat untuk Desa/Kelurahan Sidakarya, Serangan, Sesetan, Pedungan, dan Intaran.

Pembangunan Terminal LNG Sidakarya tidak boleh mematikan aktivitas perekonomian, nelayan, di Desa/Kelurahan terdampak, serta meminimumkan risiko kerusakan lingkungan, sosial dan budaya di wilayah Desa/Kelurahan terdampak. Sebelumnya juga, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) berkomitmen terus mendukung penerapan Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam mengembangkan investasi hijau di pasar modal Indonesia. Dengan memanfaatkan momentum perhelatan KTT G20, puncaknya pada November mendatang di Bali. Apalagi Bali sebagai tuan rumah KTT G20 yang mengusung tema “Recover Together Recover Stronger”. Agenda besar merupakan kesempatan langka bagi tanah air, dimana Indonesia giliran memegang keketuaan atau Presidensi G20. Presiden Joko Widodo sekaligus sebagai Presidensi G20 yang saat ini dipegang Indonesia diharapkan dimanfaatkan untuk memperjuangkan kepentingan negara berkembang. Ada tiga hal yang menjadi fokus Indonesia, yakni kesehatan, transformasi digital dan transisi energi.

Ditambah adanya strategi pencapaian Indonesia’s FOLU Net Sink 2030. Indonesia Forestry and Other Land Uses (FOLU) Net-Sink 2030 merupakan suatu kondisi dimana tingkat serapan karbon sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya sudah berimbang atau bahkan lebih tinggi dari tingkat emisi yang dihasilkan sektor tersebut pada tahun 2030. Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 mendorong kinerja sektor kehutanan menuju target pembangunan yang sama, yaitu tercapainya tingkat emisi gas rumah kaca sebesar -140 juta ton CO2e pada tahun 2030. Pijakan dasar utamanya adalah sustainable forest management, environmental governance, dan carbon governance. Pada tahun 2030 Indonesia harus menurunkan 29% dari Business As Usual dan bisa mencapai 41% lebih rendah apabila ada dukungan dari international. Dari target penurunan emisi 41% tersebut, 24,1% berasal dari sektor kehutanan, artinya sektor kehutanan memiliki porsi terbesar, yakni 60% dari total kewajiban Indonesia untuk menurunkan emisinya.

Disamping, Usia Paris Agreement sudah lima tahun sejak ditetapkan pada tahun 2015 lalu dan pemantapan kebijakan iklim di negara-negara yang sudah berkomitmen masih berlangsung. Indonesia berkomitmen menurunkan emisi sebanyak 29% dengan usaha sendiri dan sebanyak 41% dengan bantuan internasional pada tahun 2030 mendatang. aya/ama/tim/ksm