Dinilai Gagal Sejahterakan Masyarakat, Tambang Emas PT. AR Dilaporkan Kepada Komisi VII DPR RI

Tapsel, (JarrakPos)- 12 tahun sudah keberadaan Tambang Emas Batangtoru yang dikelola oleh PT. Agincourt Resurces (PT. AR) dinilai telah gagal dalam mensejahterakan kehidupan masyarakat di sekitar lingkar Tambang.

Kegagalan tersebut mulai dari rekrutmen tenaga kerja lokal, ketertutupan informasi hingga program-program kerakyatan yang pelaksanaanya tidak sesuai dengan diharapkan. Demikian disampaikan salah seorang anggota Fraksi PAN DPRD Tapsel,Mahmud Lubis kepada media Minggu (12/02) melalui pesan whatsapp.

Mengacu kepada Kegagalan tersebut akhirnya PT. AR Bantangtoru dilaporkan oleh wakil rakyat melalui Fraksi PAN Tapsel kepada DPR-RI dalam hal ini Komisi VIl . Laporan tersebut langsung diterima oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno (10/02) di Jakarta.

Laporan tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Tapsel H.Borkat, S.Sos,MM, diikuti oleh Ketua Fraksi PAN Sawal Pane, SE, MSi dan Anggota Fraksi PAN H. Mahmud Lubis.

Mahmud Lubis menyebutkan, hal-hal yang dilaporkan antara lain berkaitan dengan 12 tahun lebih perjalanan lingkar tambang, hingga saat ini masih belum mampu melahirkan perubahan, terkait dengan kesejahteraan masyarakat di lingkar tambang.

Kepada Eddy Soeparno, Fraksi PAN DPRD Tapsel menyimpulkan, rata-rata atau hampir semua program pemberdayaan ekonomi masyarakat PT AR di lingkar tambang, mengalami kegagalan.

Fraksi PAN juga menilai, PT AR tidak terbuka ke publik, baik ke tokoh masyarakat maupun pemerintahan tingkat desa dan kelurahan, terkait dengan program dan pagu anggaran CSR untuk setiap tahunnya.
“Sehingga terkesan dalam pelaksanaannya, pihak PT AR melakukan secara sepihak, alias kurang memperhatikan aspirasi masyarakat,” kata Mahmud.
Begitu juga terkait dengan penerimaan tenaga kerja, pihak PT AR sangat tertutup. Tak heran jika penduduk asli lingkar tambang sangat minim yang diterima menjadi tenaga kerja di PT AR.

Program peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat hampir dapat disimpulkan tidak ada, sehingga angka kemiskian tidak ada penurunan yang dihasilkan oleh program PT AR.
Program pembinaan dan peningkatan kualitas pendidkan dan sosial keagamaan hampir tidak dapat dirasakan masyarakat lingkar tambang.
Kemudian, dalam hal penetapan bantuan beasiswa pendidikan masyarakat lingkar tambang juga sangat dirugikan.

“Program pembangunan fisik PT AR banyak mengalami kegagalan dan sebahagian lagi berkualitas rendah,” ungkap Mahmud.
Sementara itu, usai menyimak paparan disampaikan Fraksi PAN DPRD Tapsel, Eddy Soeparno menyatakan, akan segera membahas permasalahan tersebut di tingkat komisi.

Terkait dengan laporan tersebut, Eddy Soeparno mengharapkan supaya disertai dengan data pendukung/ kelengkapan lainnya.

“Saya selaku pimpinan Komisi VII DPR RI telah menerima masukan dari masyarakat Tapsel yang diwakili oleh anggota legislatifnya,” ujarnya.

Tentunya, tambah Eddy Soeparno, pihaknya akan mempelajari data dan informasi yang telah diberikan dan akan diserahkan.
“Selanjutnya, Komisi VII akan melakukan pemanggilan kepada para pihak terkait untuk dimintai penjelasan dan klarifikasi lebih lanjut,” kata Eddy Soeparno. *(Ali Imran).