KPK Panggil Suryo atas Aliran Sleeping Fee Rp 9,5 Miliar di Kasus Korupsi DJKA Kemenhub

JAKARTA, jarrakpos.com – Penanganan Kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur rel kereta pada Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan dengan tersangka Dion Renato Sugiarto, Direktur PT Istana Putra Agung dan kawan-kawan terus bergulir.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terus mengembangkan kasus tersebut. Muhammad Suryo, seorang pengusaha dipanggil KPK untuk dimintai keterangan terkait kasus tersebut. Pemangilan pengusaha tersebut sebagai saksi terkait aliran dana suap tersebut.

“Pengusaha itu dipanggil karena namanya disebut dalam surat dakwaan saat persidangan,” ujar juru bicara KPK Ahmad Fikri kepada sejumlah awak media, Rabu (12/7/2023)

Karena itu, KPK perlu memanggil yang bersangkutan untuk dimintai keterangan. Nanti jaksa KPK akan membuktikan seluruh fakta-fakta yang ada dalam surat dakwaan dimaksud.

Menurutnya, fakta-fakta tersebut disusun jaksa berdasarkan hasil proses penyidikan sehingga semua akan dibuka pada proses di pengadilan Tipikor.

Untuk diketahui, penanganan perkara suap pembangunan dan pemeliharaan jalur rel kereta di Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan merupakan hasil operasi tangkap tangan Satgas Kedeputian Penindakan KPK pada Selasa 11 April 2023 lalu.

Dalam operasi senyap itu, tim KPK menetapkan 10 orang sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan DJKA Kemenhub Tahun Anggaran 2018-2022.

Dari 10 tersangka tersebut, enam di antaranya merupakan pihak penerima suap yakni Direktur Prasarana Perkeretaapian, Harno Trimadi; Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Bagian Tengah (Jabagteng), Bernard Hasibuan; Kepala BTP Jabagteng, Putu Sumarjaya. Kemudian, PPK Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulawesi Selatan, Achmad Affandi; PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian, Fadliansyah; serta PPK BTP Jawa Bagian Barat (Jabagbar), Syntho Pirjani Hutabarat.

Sementara empat tersangka pemberi suap yakni Direktur PT IPA Dion Renato Sugiarto (DRS), Direktur PT Dwifarita Fajarkharisma (DF) Muchamad Hikmat (MUH), Direktur PT KA Manajemen Properti sampai Februari 2023 Yoseph Ibrahim (YOS), dan VP PT KA Manajemen Properti Parjono (PAR).

Dari surat dakwaan terhadap Dion yang dibacakan penuntut umum di Pengadilan Tipikor Semarang pada 6 Juli lalu, terungkap bahwa M. Suryo dan Yudhi yang akan menggunakan perusahaan PT Calista Perkasa Mulia telah “memesan” pekerjaan Jalur Ganda KA antara Solo Balapan – Kadipiro – Kalioso KM 96+400 sampai dengan KM 104+900 (JGSS 6). Anggaran proyek JGSS 6 senilai Rp 164,515 miliar.

Pejabat di Ditjen Perkeratapian kemudian membuat persyaratan agar lelang proyek itu dimenangkan oleh PT Calista Perkasa Mulia. Namun saat proses evaluasi, ternyata ada syarat yang tidak dipenuhi oleh PT Calista Perkasa Mulia. Atas hal itu, Balai Teknik Perkeratapian bersepakat dengan PT Istana Putra Agung yang awalnya digunakan sebagai perusahaan pendamping lelang sebagai pemenang proyek JGSS 6.

Sebagai tindak lanjut kesepakatan itu, Bernard Hasibuan mengajak Dion untuk bertemu dan menyampaikan PT Istana Putra Agung akan ditetapkan sebagai pemenang paket JGSS 6. Namun Dion diberikan syarat untuk menyerahkan uang yang diistilahkan sleeping fee untuk Suryo sebesar Rp 11 miliar. Atas syarat itu, Dion menyanggupinya. Duit itu kemudian diserahkan kepada Suryo melalui perantara. Dari jumlah permintaan Rp 11 miliar itu, Dion hanya merealisasikan pemberian sleeping fee untuk Suryo sebesar Rp 9,5 miliar.

Selain di kasus DJKA Kemenhub, nama Muhammad Suryo juga sempat disebut oleh Dewan Pengawas (Dewas) KPK dalam kasus kebocoran dokumen penyelidikan di Kementerian ESDM.

“Saat diperiksa oleh Dewas, saudara Muhammad Idris Fryoto Sihite menyatakan bahwa pernyataannya yang menyatakan kalau tiga lembar kertas yang ditemukan oleh penyidik berasal dari pak menteri dan dari pak Firli diubah menjadi diterima dari seseorang pengusaha yang bernama Suryo,” kata Ketua Dewas KPK Tumpak Hatarongan Panggabean saat konferensi pers, pada Senin 19 Juni 2023.

Selain di kasus DJKA Kemenhub, nama Muhammad Suryo juga sempat disebut oleh Dewan Pengawas (Dewas) KPK dalam kasus kebocoran dokumen penyelidikan di Kementerian ESDM.

“Saat diperiksa oleh Dewas, saudara Muhammad Idris Fryoto Sihite menyatakan bahwa pernyataannya yang menyatakan kalau tiga lembar kertas yang ditemukan oleh penyidik berasal dari pak menteri dan dari pak Firli diubah menjadi diterima dari seseorang pengusaha yang bernama Suryo,” kata Ketua Dewas KPK Tumpak Hatarongan Panggabean saat konferensi pers, pada Senin 19 Juni 2023. (Ded/sdp)