Bantahan Setnov Cs Terkait Pengaduan Menkumham ke PBB

[socialpoll id=”2522805″]

Bandung, JARRAKPOS.com – Judul berita dibeberapa Media Online yang menyebut Setnov Cs mengadukan Menkumham ke PBB terkesan dipelintir dan sangat tendensius. Hal ini tidak sesuai dengan marwah dan esensi dari Isi surat yang sebenarnya, sehingga perlu klarifikasi agar tidak menimbulkan salah faham dan intrepetasi dari Menkumham RI. Pertanyaannya apakah benar Setnov dan beberapa nama yang disebut dalam pemberitaan media online tersebut melaporkan Menkumham ke PBB? Ataukah mereka hanya mempertanyakan ke PBB tentang efektifitas peraturan ICCPR yg telah diratifikasi 3 (tiga) kali disetujui dan ditandatangani oleh Indonesia.

Ik-9/10/2018

Sedikit diperjelas arti dari Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik dimana dalam bahasa Inggrisnya yakni International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) merupakan sebuah perjanjian multilateral yang ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa berdasarkan Resolusi 2200A, dan Indonesia termasuk didalamnya. Dalam ICCPR tersebut intinya antara lain tidak diperbolehkan perlakuan Diskriminasi oleh suatu Negara terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

Baca juga :

https://jarrakpos.com/2018/10/12/kad-bali-dibentuk-kpk-kejar-kasus-korupsi-pemerintah-dan-swasta-di-daerah/

Di Indonesia, meskipun dalam UU Pemasyarakatan semua Warga Binaan berhak mendapatkan remisi, pada kenyataannya terdapat diskriminasi dimana narapidana tipikor, narkoba, teroris dan pelanggar Ham Berat tidak mendapatkan Remisi. Hal ini diperlukan sebagai bentuk support kepada Menkumham agar senantiasa memperjuangkan remisi ini sebagai hak dari semua WBP atau narapidana. Sehingga dengan respon divisi HAM PBB, maka justru bisa menjadi dukungan kepada Menkumham dari tekanan- tekanan LSM dan lembaga ad hoc yang sebenarnya sangat merugikan masyarakat dan negara, yang dengan topeng dan dalih “pemberantasan korupsi” , sedikit demi sedikit mereka telah merusak sendi sendi negara dan hakekat tipikor yang sebenarnya.

Ik.22/9/2018

Tidaklah tepat apabila Narapidana diadu domba dengan Menkumham, sebab dari judul yg diterbitkan oleh beberapa media online sudah sangat berbeda dengan isi surat dimaksud, ada indikasi cenderung sangat tendensius dan telah keluar dari konteks yang sebenarnya. Melalui surat yang ditulis tangan, klarifikasi diatas dikirim kepada Jarrak.Id. Harapan dari Setnov Cs intinya adalah tidak ada diskriminasi dalam pemberian remisi. Atas klarifikasi tersebut diharapkan tidak ada salah pengertian dalam konteks perbedaan perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). eja/ama