Pemerintahan Koster-Ace Diuji, Wedakarna Desak Tutup Toko “Shopping” Bodong

[socialpoll id=”2522805″]

Denpasar, JARRAKPOS.com – Memanasnya perbincangan polemik praktek toko “shopping” yang diperuntukkan khusus kepada tamu wisatawan Tiongkok yang datang ke Bali. Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa III mendesak pemerintah menindak toko “shopping” Tionngkok sesuai aturan dan perundang undangan. “Aturan harus diteggakkan, apabila tidak berijin, ditutup saja agar ada efek jera,” tegas Arya Wedakarna yang juga sebagai DPD RI Dapil Bali 2019 di Denpasar, Selasa (23/10/2018).

Mengingat praktek itu telah berjalan belasan tahun yang mengancam citra Bali yang disinyalir ada oknum-oknum yang melalukan backup. Menurutnya, masalah itu sebagai ujian dari implementasi visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Koster-Ace Periode 2018-2023 “Nangun Sat Kerthi Loka Bali”. “Disinilah masa Pemerintahan Koster-Ace akan diuji, apakah mereka berani bertindak walau ada oknum-oknum yang membentengi para pengusaha tanpa ijin,” ungkapnya.

Baca juga :

https://jarrakpos.com/2018/10/23/sidang-dprd-bali-hujan-intrupsi-praktek-ilegal-toko-shopping-mafia-tiongkok-minta-ditutup/

Kondiso itu terjadi diperkirakan karena penegakkan hukum pada zaman pemerintahan sebelumnya dinilai tidak tegas. Disamping ada penindakan secara tanpa tebang pilih, adanya penerapan kebijakan pengurangan slot penerbangan komersil dan charter dari Tiongkok. “Jika hal ini tidak tuntas maka, Pemerintah Bali akan kehilangan ‘trust’ atau kepercayaan,” ujarnya. Untuk itu, diharapkan momentum 100 hari Pemerintah Koster-Ace dapat menjadi pembukrian nyata kinerja kepada masyarakat. Oleh karena Bali masih bertumpu pada sektor pariwisata. aya/ama