Pengendalian Inflasi Daerah, Plt.Bupati Bogor Iwan Setiawan Ikuti Arahan Presiden Jokowi Dalam Rapat Koordinasi Secara Hydbrid di Cibinong

Jarrakposbogor, 13/09/2022

CIBINONG – Rapat Koordinasi secara hybrid terkait pengendalian Inflasi Daerah, Plt. Bupati Bogor, Iwan Setiawan mengikuti arahan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo di Ruang Rapat I, Sekretariat Daerah, Cibinong, Senin (12/9).

Pada kesempatan tersebut Presiden Jokowi meminta pemerintah daerah dan pemerintah pusat bekerja bersama dan serentak seperti saat mengatasi Covid-19.

Presiden Jokowi menjelaskan, untuk membantu dampak kenaikan BBM, saya minta pemerintah provinsi, kabupaten dan kota ikut secara detail bersama-sama pemerintah pusat membantu yang terdampak akibat penyesuaian harga BBM.

Kemudian untuk menanggulangi dampak inflasi, saya minta kepada Gubernur, Bupati dan Walikota agar bersama-sama pemerintah pusat bekerja bersama seperti saat kita bekerja serentak mengatasi Covid-19.

“Saya yakin jika itu kita lakukan, inflasi di tahun ini bisa dikembalikan ke bawah 6 persen. Kita harus bekerja lebih detail, karena yang ditakuti oleh semua negara adalah inflasi, atau kenaikan barang dan jasa. Kita berharap negara kita bisa mengendalikan inflasi dengan baik,” ujar Jokowi.

Kemudian Presiden Jokowi mengingatkan, hati-hati jika ada kenaikan harga pangan, karena kontribusi harga pangan terhadap kemiskinan yakni 74 persen. Begitu harga pangan naik, artinya di sebuah daerah kemiskinan nya juga akan terbawa naik,” tegas Jokowi.

“Komponen utamanya adalah harga beras, ketika ada kenaikan harga beras segera lakukan intervensi, karena itu menyangkut angka kemiskinan di provinsi, kabupaten dan kota. Kalau semua ini dilakukan daerah, kita bisa menahan laju inflasi agar tidak naik,” tambah Jokowi.

Hadir mendampingi Plt. Bupati Bogor, Plt. Asisten Administrasi, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Inspektur, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, dan Kepala Dinas Perhubungan.(Wins).