BPJS Ngutang 10,5 Triliun, Rai Wirajaya : Dari Direksi Tak Becus hingga Oknum Pelayan BPJS “Nakal”

[socialpoll id=”2522805″]

Denpasar, JARRAKPOS.com – Permasalahan defisit anggaran yang mendera Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan ibarat lingkaran setan dan tak kunjung selesai. BPJS yang bertugas menangani permasalahan orang sakit ini kini malah didera “sakit kronis” akibat banyak menanggung hutang kepada penyedia layanan kesehatan mitra BPJS. Hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bahkan memperkirakan, defisit anggaran lembaga tersebut dapat mencapai Rp10,5 triliun hingga akhir tahun ini. Akibatnya pemerintah harus menambal defisit ini dengan menggelontorkan dana triliunan rupiah.

Anggota Komisi XI DPR RI yang membidangi keuangan, perencanaan pembangunan dan perbankan, I Gusti Agung Rai Wirajaya banyak hal menjadi penyebab sehingga BPJS Kesehatan harus menanggung beban hutang dan membenahi anggaran negara. Permasalah dan carut-marut ini terjadi mulai di internal BPJS hingga di tempat pelayanan kesehatan mitra BJPJ. “Gaji Direksi BPJS Kesehatan perlu dievaluasi karena kinerjanya tidak jelas dan tidak becus mengurus BPJS sehingga terjadi permasalahan hutang yang begitu besarnya,” kata Rai Wirajaya di Denpasar, Kamis (8/11/2018).

Baca juga :

Masalah lainnya datang dari layanan kesehatan itu sendiri. Rai Wirajaya mengaku banyak memperoleh infomasi bahwa ada permainan dari oknum penyedia layanan kesehatan nakal. “Contoh, ketika masyarakat hanya memerlukan obat batuk dan pilek, oleh oknum tersebut resep ditambah dengan obat-obatan lain,” terang Rai Wirajaya yang sudah tiga periode ngayah untuk Bali sebagai anggota DPR RI ini.

Namun secara spesifik Anggota Fraksi PDI P DPR RI ini enggan menyebut rumah sakit atau dokter mana saja yang ditengarai berperilaku nakal. Namun berdasarkan informasi dan aduan dari masyarakat, kasus tersebut banyak terjadi. “Oknum ini bisa dokter bisa perawat yang mengusulkan agar obat-obatan ditambah. Banyak terjadi ketika pasien hendak pulang dari rumah sakit tapi obat-obatnya masih tersisa banyak. Padahal sakit yang diderita masyarakat tidak parah, nah ini juga harus menjadi perhatian,” kata pria yang akan kembali maju ke DPR RI dari dapil Bali nomor urut 4 dari PDI P ini.

Baca juga :

Faktor lain yakni kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjalankan kewajibannya selaku pengguna layanan BPJS Kesehatan. Masyarakat dikatakan hanya membayar iuran pada saat pendaftaran saja dan selanjutnya sering terlambat. “Pemerintah mengeluarkan kebijakan ini kan demi masyarakat. Semua harus bekerjasama, baik masyarakat sebagai penerima layanan kesehatan, BPJS Kesehatan, serta pihak rumah sakit atau pemberi layanan kesehatan,” kata Rai Wirajaya.

Terkait wacana dan rencana BPJS Kesehatan untuk menaikan iuran bagi peserta, Rai Wirajaya mengatakan jangan sampai tergesa-gesa mengambil keputusan. Harus diambil solusi lain yang lebih bijak agar tidak malam membebani masyarakat. “Pengurangan manfaat layanan kesehatan ataupun kenaikan iuran bukan solusi yang bijak dan malah akan merugikan masyarakat,” tegasnya. ana/ama