Ahok Ditolak Pegang Kendali BUMN

Denpasar, JARRAKPOS.com – Kabar Pro dan Kontra mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang kemungkinan akan memenang kendali dengan masuk ke dalam salah satu pimpinan BUMN yaitu Pertamina, diberitakan banyak ditolak beberapa kelompok masyarakat dan serikat pekerja Pertamina yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB). Mereka menolak bila benar Ahok menjadi pimpinan disana. Berita ini mendapat tanggapan serius, Advokat atau Pengacara putra Bali dikenal sebagai Lawyer Bali, I Kadek Agus Mulyawan, SH.MH di Denpasar, Sabtu (16/11/2019).

1bn#Ik-9/11/2019

“Masyarakat kita ini memang terkadang unik, kita harusnya selalu mendukung mereka calon berkualitas, bersih dan bebas track record korupsi kok malah ditolak. Bagi saya Ahok pantas, karena beliau punya visi dan keberanian dalam memerangi korupsi. Perlu diingat integritas dan independensi anti korupsi adalah syarat mutlak bagi calon pemimpin apalagi perusahaan besar setingkat BUMN,” tegas Agus yang juga sering disebut tokoh anti korupsi ini. Agus juga menanggapi seiring penolakan Ahok menjadi petinggi BUMN bukan saja isapan jempol belaka bahkan ada wacana diduga akan ada demo besar besaran untuk penolakan tersebut.

Baca juga : Ahok Bakal Pegang Kendali BUMN, Wayan Sudirta : BTP Manusia Langka

“Kalau ini saya tidak setuju, sudah tidak jamannya petangtang -petengteng unjuk rasa dijalan untuk hal-hal yang tidak berguna, karena aspirasi yang disampaikan itu tidak masuk akal. Terpilihnya salah satu petinggi BUMN kan hak prerogatif Menteri BUMN, tentunya beliau tahu lah kelebihan dan kekurangan orang yang ditunjuk menjadi pimpinanBUMN dan selanjutnya akan menjadi tanggung jawab yang memilih. Lalu apa lagi yang perlu diaspirasikan di jalanan kalau sudah menyangkut hak preogratif,” beber Agus sambil geleng-geleng kepala. Agus juga berpesan kepada pemerintah agar ke depan terus mencari pemimpin-pemimpin yang punya jiwa anti korupsi, agar ke depan Indonesia bebas dari praktik-praktik korupsi.

1Th/Ik-5/9/2019

“Kita perlu Political Will, karena sistem hukum yang baik tanpa didukung pemimpin-pemimpin yang mempunyai watak dan integritas moral yang baik, maka Undang-Undang yang ada hanya akan menjadi setumpuk peraturan yang tidak berguna,” tutup pemilik Kantor Hukum AgusM and Associates ini. tim/ama