Aksi Demo Tolak LNG Sidakarya, Diduga Jadi Momentum Oknum Politisi Sanur Menolak Revisi Perda RTRW Bali

Denpasar, JARRAKPOS.com – Adanya aksi demo warga Intaran, Sanur, Denpasar, beberapa waktu lalu terkait penolakan rencana pembangunan Terminal LNG di Desa Sidakarya, Denpasar mendapat berbagai respon dan tanggapan yang muncul di media sosial (Medsos). Dituding aksi penolakan itu diawali oleh isu politik yang dihembuskan oleh oknum tokoh politik di Sanur yang cukup mencengangkan dan membuat netizen tergelitik untuk menjawab isu propaganda kepentingan kelompoknya. “Masalah pembangunan terminal LNG di mangrove Sidakarya kok dikatakan akan mematikan pariwisata sanur?,” tulis warganet yang menyebar di Medos dan sejumlah WhatsApp grup belum lama ini.

Dijelaskan revisi Perda RTRW Denpasar Selatan mungkin bisa menjadi persaingan Pariwisata Bali di mana Sanur sebagai daerah akomodasi wisata punya saingan. Karena antara Sanur dan Kuta dalam bentangan hutan mangrove Suwung sampai sekarang ini masih belum bisa berubah RTRW-nya sebagai Daerah Penyangga. “Ada Pemogan, Pedungan, Sesetan, Sidakarya dan Serangan hanya berkutat dengan pembangunan fasilitas umum penunjang. Reklamasi Serangan adalah contoh nyata terkait pembangunan akomodasi wisata yang gak bisa keluar ijin karena Perda RTRW, akhirnya dibangunlah Kampus China,” bebernya.

Kawasan Pelabuhan Benoa Bali sampai kini, juga belum bisa membangun akomodasi wisata seperti hotel. Hutan mangrove Pemogan pun mengalami hal yang sama dalam proses perijinan destinasi wisata mangrove. Estuari DAM Muara Waduk Pemogan Tukad Badung juga mengalami hal yang sama terkait pembangunan hotel dan akomodasi wisata lainnya karena terkendala Perda RTRW. “Jadi Revisi Perda RTRW antara Sanur dan Kuta wajib dilakukan untuk pengembangan bisnis akomodasi wisata di daerah lain. Masyarakat harus memahami spirit gagasan besar para tokoh yang terus menerus perjuangkan revisi Perda RTRW kawasan hutan mangrove Suwung sebagai Kawasan Wisata dengan objeknya adalah hutan mangrove itu sendiri,” terangnya.

Sanur sebagai Daerah Pariwisata Internasional mestinya diperluas tidak hanya ke barat, tapi juga ke utara. Desa Kesiman, Denpasar juga harus menjadi kawasan wisata dengan mengubah Perda RTRW-nya. Lalu mengapa pembangunan Terminal LNG Sidakarya dikatakan wajib mengubah Perda RTRW? TPA Suwung, IPAL DSDP dan Muara Waduk Tukad Badung adalah Kawasan Hutan Mangrove yang dialihfungsikan oleh pemerintah. “Mengapa tidak ada Penolakan? Padahal itu jelas membabat Hutan Mangrove Suwung dan masih merupakan Tanah Kehutanan,” sentilnya. Jadi momentum pembangunan Terminal LNG di Sidakarya sebenarnya tidak ada banyak pengaruhnya terhadap Perda RTRW.

Cuma diduga hal ini dipakai momentum saja buat menolak revisi Perda RTRW Bali, agar Kawasan antara Sanur dan Kuta menjadi Kawasan Akomodasi Wisata mendukung ijin hotel di reklamasi Serangan, Pelindo Benoa dan Kawasan Mangrove sekitar Estuari DAM yang akan jadi objek wisata. “Mari cermati mengapa oknum politisi Sanur takut sekali dan mengajak masyarakat demo? Karena mereka takut akan persaingan Destinasi Wisata Internasional Mangrove Suwung yang jadi daya tarik peserta KTT G-20. Sedangkan Pantai Sanur sudah mengalami banyak pelanggaran, sempadan pantai dicaplok investor hotel,” terangnya.

“Terminal LNG Sidakarya ngak ada hubungannya dengan Revisi Perda RTRW Bali, jangan Monopoli Pariwisata Denpasar. Masyarakat butuh lapangan kerja. Salam waras,” tutupnya. tim/dx